Formulasi Kebijakan dalam Rangka Mencapai Tujuan Publik

Selasa, 19 November 2019 - 17:27 | 29.32k

Aprilia Masruroh (Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)

FOKUS

Universitas Islam Malang

Kecil Besar

TIMESINDONESIA, MALANG – Proses kebijakan publik tidak terlepas dari adanya kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan semua pihak dalam pemerintahan. Kebijakan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, dimana keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintah, baik bersifat formal maupun informal.

Secara garis besar buku ini berisi teori dan konsep proses kebijakan publik yang menekankan pada evaluasi, reformasi, dan formulasi. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan publik, serta untuk membentuk sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas. Menurut Smith dan Lamier (2009:3), di dalam bukunya yang berjudul The Public Policy Theory Primer, mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. “Policy is whatever government choose to do or no to do” kebijkan menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak di lakukan oleh pemerintah ( Dye,1987:1). (halaman 11).

Sebuah kebijakan publik yang dibuat pemerintah tidak bisa langsung dibuat karena terdapat pengkajian dan proses yang harus dilakukan sebelum pengambilan kebijakan publik, yaitu kajian secara akademis, praktis, dan politis, kemudian dilakukan proses pengambilan kebijakannya. Oleh karena itu, kebijakan publik dalam prosesnya diikuti oleh beberapa tahapan-tahapan.

Evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau program yang sudah dilakukan. Setiap kebijakan memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing saat diimplementasikan, selain itu kebijakan yang sudah baik perlu ditingkatkan. Sehingga, segala aspek kebijakan publik penting untuk dilakukan evaluasi sebagai proses perbaikan, peningkatan, serta sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik.

Reformasi kebijakan merupakan sebuah instrumen untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan tatanan pemerintahan menjadi lebih baik dengan mengupayakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, transparansi, dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai pendorong pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Reformasi adalah menata ulang, memformat ulang, atau mengembalikan hal-hal yang tidak sesuai agar kembali seperti sediakala sesuai dengan keinginan dan harapan bersama.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya. Dalam formulasi kebijakan, terdapat perencanaan formulasi yang harus dilakukan untuk mengetahui apa saja yang akan direncanakan, hasilnya akan dibawa kemana, dampak dari perencanaan, dan hal lain yang dapat dijadikan sebagai perbandingan sebelum formulasi direncanakan. Perencanaan formulasi membutuhkan pelaksanaan formulasi dengan melaksanakan apa yang akan direncanakan ke dalam agenda proses kebijakan publik. Setelah pelaksanaan formulasi maka dilakukan evaluasi formulasi untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi sesuai dengan harapan kebijakan. Semua proses mulai dari evaluasi, reformasi, dan formulasi maka kebijakan publik dapat dijalankan. Hal yang perlu diingat, bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat secara langsung.

Buku ini di dalamnya terdapat kutipan teori-teori dari beberapa ahli serta pemikiran penulis untuk penguatan teori dari para ahli yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa dan sebagai sarana memperdalam pengetahuan mengenai proses pembuatan kebijakan publik serta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan kebijakan publik. Masyarakat umum juga bisa menggunakan buku ini sebagai sarana memahami bagaimana proses kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan agar sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.