Mau Dibuat Apa Indonesia dengan Bumbu Racikan Omnibus Law?

TIMESINDONESIA, MALANG – Ingin dibuat seperti apakah negara Indonesia ini saat ini, seolah-olah seperti diminta untuk mengalah dari para investor sedangkan rakyat kecilnya bagaimana? Sampai pemerintahan membuat sebuah bumbu racikan yang sering kita sebut Omnibus Law.

Ketika industri hiburan kita hanya dipenuhi kabar yang isinya cuma artis-artis yang suka pamer, hukum kita sangat tumpul ke atas dan tajam sekali ke bawah, dan bagaimana kabar sistem perekonomian kita yang semakin menjauh dari yang namanya Solidaritas.

Advertisement

Apalagi dengan tindakan elite-elite kita yang memperlihatkan absurditas melalui Rancangan Undang-Undang yang mereka buat, apalagi kalau bukan Racikan Omnibus Law. Sebuah racikan bumbu Undang-Undang yang sangat Cilaka dan ada dua undang-undang absurd yang bernama RUU Ketahanan Keluarga dan UU KPK yang baru.

Di penulisan ini memang lebih cocok dengan menggunakan sebutan 'Elite' yaa kita tahu mereka bukan kubu Pemerintah atau Oposisi, sebab nyatanya di lapangan racikan-racikan tersebut tidak semuanya dibuat untuk Pro-Pemerintahan. Maka dari itu penggunaan sebutan Elite sangat cocok dalam pembahasan kali ini karena sekarang juga sudah tidak ada Kubu 01 dan Kubu 02, yang terpenting mereka adalah dari golongan orang-orang yang berduit dan memiliki sebuah kekuasaan di Negara Indonesia, beda sekali dengan saya sebagai penulis ini yang hanya rakyat jelata di negara yang sangat besar ini.

Menurut Nurhidayah (2020), Indonesia sekarang terjadi darurat 3K, gara-gara para elite kita meracik bumbu yang sangat Cilaka, 3K itu Konservatif, Kapitalis dan Koruptif. Kita semua tahu bahwa Konservatif sedang digelorakan melalui RUU Ketahanan Keluarga yang mana saat ini masalah-masalah private seperti hubungan ranjang saja dibahas di Rancangan Undang-Undang tersebut karena mereka menganggap kekuatan keluarga dapat menjadi kekuatan negara juga.

Ketika saat ini orang-orang mengharapkan peran gender yang kaku, kita perlu memutar memori sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang dahulu sempat dijajah oleh negara Belanda yang waktu itu perempuan dianggap sebagai penanggung jawab Rumah, Dapur dan Ranjang, dari sini kurang kaku gimana lagi peran gender masa itu dibanding sekarang? Padahal  perceraian saat itu juga sangat tinggi, kemudian di saat zaman tanam paksa kurang produktif apa kita waktu itu.

Justru perjuangan kemerdekaan kita dipenuhi dengan rakyat-rakyat yang berpikir keras untuk bisa keluar dari sebuah penindasan, dengan pikiran-pikiran yang terbuka tidak hanya terkurung dalam konservatif.

Ketika elite kita meracik RUU Ketahanan keluarga dengan alasan perceraian yang tinggi, dan mereka juga tahu yang membuat perceraian salah satu faktornya adalah Perekonomian, d isini baru terlihat sangat lucu ketika elite kita sudah tahu Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang tinggi mereka para Elite malah meracik bumbu lagi dengan RUU yang berpotensi memiskinkan kalangan pekerja/buruh.

Bumbu yang di racik tersebut tak lain adalah Omnibus Law, yang mana belakangan ini sangat happening dan membuat kalangan buruh turun aksi untuk berdemonstrasi, mereka turun dengan sebab yang jelas, racikan bumbu ini benar-benar dianggap tidak adil untuk para pekerja/buruh. Diterapkannya Outsourcing akan semakin brutal dan upah minimum sangat dikeluhkan oleh para pekerja/buruh.

Apa memang bangsa Indonesia merupakan bangsa yang harus berupah rendah? Dengan adanya Omnibus Law seoalah-olah pekerja di bawah ancaman investor asing, yang mana ketika upah naik investor akan pergi. Setakut itu kah Elite kita dengan Investor sehingga nasib pekerja perlu ditumbalkan.

Selama ini penerapan hukum di Indonesia selalu mendapat sebuah kritikan yang dianggap hukum di indonesia masih timpang, tapi apakah pemerintah menerapkan solusi untuk memotong gaji hakim? Selama ini kinerja kepolisian juga sangat dikritik oleh rakyat bahkan juga warga asing di luar sana, tapi apakah pemerintah membuat upaya untuk memotong gajinya? Juga dengan para DPR yang sangat terus menerus mendapat kritik atas kinerjanya dan apakah pemerintah ada upaya untuk memotong gaji para DPR itu?  Terus kenapa dengan para pekerja / buruh pemerintah sangat tega?

Tapi kenapa pemerintah tidak berpikir dengan lemahnya penegakan hukum, amburadulnya legislatif sampai kepolisian yang sangat dikritik habis-habisan oleh masyarakat, itu juga akan membuat lari para Investor dari Indonesia? Padahal ketika kita ingin berbicara tentang Korupsi, itu justru menjadi penghambat besar untuk Investor masuk ke Indonesia. Tetapi pemerintah malah memberi kelonggaran sana sini dengan adanya RUU KPK dari hasil yang sangat ngotot padahal rakyat dan para mahasiswa sudah teriak-teriak untuk menyuarakan kalau itu sangat cilaka.

Lantas bangsa ini mau dibikin apa dengan racikan bumbu yang telah disusun oleh para elite-elite kita? Apakah memang benar akan dibuat darurat 3K  tadi? Apakah hanya pikiran saya saja yang mengira bahwa Indonesia saat ini kurang Kreatif dalam menyusun sebuah peraturan dan terus menyalahkan para pekerja / buruh dengan menyambuk mereka melalui Omnibus Law. Sementara para elite-elite kita sedang enak menikmati kebebasan dari intaian KPK, ini sangat sesuai dengan  lagu yang ciptakan Iwan Fals 'Manusia Setengah Dewa'.

***

*) Penulis adalah Moh. Akbar Amrullah, Mahasiswa Universitas Brawijaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.