Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Membangun Negara Futuristik

Selasa, 07 April 2020 - 13:29 | 64.24k
Abdul Wahid, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Penulis buku Hukum dan agama. 
Abdul Wahid, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Penulis buku Hukum dan agama. 
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Ada pernyataan Pope John XXIII. “Jangan segan untuk mengulurkan tangan Anda, tetapi, jangan juga segan untuk menjabat tangan orang lain yang datang pada Anda.”

Kalimat itusejatinya mengingatkan pada kita (subjek bangsa di manapun), bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini, manusia membutuhkan dukungan sesamanya.

Advertisement

Kehadiran orang lain di mata Pope John itu harus ditempatkan sebagai “kekuatan strategis” yang menentukan arah masa depan negara atau peradaban bangsa di masa mendatang (futuristic).

Kebersamaan dengan sesama membuat yang sepertinya mustahil diraih, ternyata bisa diwujudkan. Sayangnya, kebersamaan dengan “manusia lain” ini tidak selalu  bermakna dalam mewujudkan keadaban hidup bermasyarakat, namun justru menghadirkan dan menyemaikan dishamonisasi dan bahkan ragam ketidakadaban.

Kebersamaan itu tidak berbasiskan penegakan dan penguatan etiik, tetapi sebatas mengompromikan soal mudahnya atau demi suksesnya meraih banyak keintungan.  Hajat public bukan ditegakkannya, tetapi dibuatnya sebagai “obyek” penjarahan.

Kejujuran mengantarkan pada kebenaran, dan kebenaran mengantarkan ke surga. Sedang dusta mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka,” demikian peringatan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan, bahwa moral hidup berkejujuran merupakan modal utama mewujudkan  Indonesia menjadi “surga”, sedangkan prktik pengkhianatan kejujuran merupakan akar fundamental yang menestapakan bangsa secara berkelanjutan dan masif.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dalam ranah itu, setiap segmen bangsa, khususnya kekuatan elite negara yang mendapatkan amanat memimpin roda pemerintahan punya kewajiban untuk menjaga (membangun) Indonesia menjadi “surga”, yang modal utamanya terletak pada penegakan etika. Saat Nabi Muhammad SAW meninggalkan Makkah menuju Madinah, tujuannya bukan mencari suaka politik pada masyarakat Madinah ini, tetapi membangun negara futurisik atau masyarakat bermasa depan yang konstruksi persaudaraan kerakyatan (ukhuwah istirakiyah), persaudaraan keagamaan (ukhuwah diniyah) dan persaduranan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah) berbasis etik.

Salah satu agenda reformasi yang sebenarnya menjadi tanggungjawab pemerintah adalah menuntaskan kondisi krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Salah satu akar fundamentalnya terletak pada persoalan penyakit etik yang hingga sekarang masih kuat menggerogoti kehidupan makro bangsa.

Namanya saja penyakit, ketika pemerintah atau para pemegang amanat strukturalnya kurang sungguh-sugguh mendekonstruksi atau merevolusinya, dan bahkan cenderung membiarkan saja sebagai ”virus”, maka ini artinya memendam ”tsunami” yang potensial meledak di kemudian hari.

 Penyakit moral seperti itu itu menjadi agen subversi yang salah satunya potensial kuat merapuhkan ketahanan ekonomi rakyat, di samping membuat rakyat tereliminasi dari kesejahteraan. Artinya rakyat makin sering terjegal dan ”terjagal” dari peluang meraih hidup berkemakmuran dan berkedamaian.

Rakyat kita selama ini masih terbaca sedang teralinasi dan tereiminasi dari hidup sejahtera. Kesejahteraan seperti yang dijanjikan oleh konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak hidup berkelayakan masihlah impian kosong. Rakyat  masih tetap  belum bisa keluar dari “jajahan” kemiskinan atau ketidaberdyaan ekonominya akibat elite pemimpinnya yang suka menjadikan pengkhianatan sebagai supremasi gaya hidup dan ”rumus” tertinggi manajemen kekuasaannya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

 Terbukti. agenda reformasi  yang menjanjikan pemberdayaan atau percepatan kesejahteraan kepada rakyat kecil masih ”sangat sering” dikalahkan oleh pergulatan kepentingan di kalangan elit yang belum bisa ”merias” diri dari doktrin welfare of state dan kepentingan eksklusifnya. Paradigma welfare of state  masih dijadikan sebagai baju istimewa yang dikenakan untuk kepentingan yang bersifat individualistik dan kelompok.

Doktrin (ideologi) tersebut masih menjadi penyakit serius yang membuat sektor perekonomian Indonesia  gagal menunaikan tugas sucinya. Meski sekarang era transparasni, namun ketika pemain-pemain yang berkaitan dengan kebijakan perekonomian bangsa masih tetap subyek kekuasaan yang menyukai dirinya ”bermasalah” atau sekumpulan bandit, pemain lama dan baru yang mengadopsi mentalitas penyamun (kleptokratik), maka stagnasi berlapislah yang menimpa perekonomian bangsa dan area pembangunan lainnya.

Dunia usaha itu misalnya, melalui kaum pemilik modal atau investornya yang diidealkan bisa membongkar doktrn itu ternyata  kesulitan menetapkan atau memantapkan langkah strategis dan “cantiknya” di negeri ini.

Mereka terhambat untuk menciptakan atmosfir menyejukkan, mencerahkan, atau mencerahkan ekonomi rakyat Indonesia akibat diantaranya tidak sedikit berasal dari kumpulan  ”orang bermasalah” atau pernah dan masih sedang berkolaborasi kriminalistik dengan sekumpulan oknum suruktual yang sudah kenyang melakukan beragam ”penjarahan”. Dengan kondisi demikian, mendambakan terbentuknya negara futristik berbasis pemerataan kesejahteraan rakyat (tanpa kecuali), barangkali hanya sekedar mimpi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Abdul Wahid, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Penulis buku Hukum dan agama. 

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES