Saatnya Elitis 'Membayar'

TIMESINDONESIA, MALANG – Pemilu 2019 tahun lalu menghabiskan dana tidak kurang dari 24,8 trilyun rupiah. Atas Pemilu ini, yang jelas subyek negara yang harus diberi apresiasi “sangat tinggi” adalah rakyat. Partisipasi rakyat yang meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya merupakan bukti rakyat menunjukkan kuatnya “jihad” politiknya.

Ongkos pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak dengan mengorbankan nyawa sedikitnya 424 orang  dan 3 ribu lebih menderita sakit dari petugas KPPS, juga bukti “jihad”-nya rakyat pada penyelenggaraan demokrasi yang luar biasa.

Sekarang, saat rakyat negeri ini menghadapi wabah atau pandemi Covid-19, giliran elitis yang diantarkan rakyat meraih kursi empuklah yang harus “membayar”-nya. Akibat Corona ini, penderitaan rakyat “sangat” luar biasa (ekonomi, psikologis, kesehatan, dan lainnya), sehingga komunitas elitis yang harus berjibaku mengerahkan sumberdayanya untuk dan demi rakyat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Partisipasi rakyat yang sangat istimewa saat pemilu tentu diekspektasikan oleh rakyat akan menghasilkan sekumpulan pemimpin hebat di negeri ini. Pemimpin yang diharapkan rakyat tentulah pemimpin yang benar-benar mampu merakyat, bermoral tinggi, dan menyuburkan (menusantarakan) keadilan dan kesejahteraan, termasuk saat rakyat menghadapi kondisi sulit sekarang ini.

Umar bin Khattab pernah mengingatkan mengenai keniscayaan kehancuran Jerussalem kepada seorang Uskup gereja, “kota ini akan hancur jika kita kurang kuat iman. Apabila umat Islam menjual kebenaran dan mengumpulkan kekayaan serta mencari kenikmatan duniawi, kehilangan perangai yang baik, idak adil, gemar melakukan fitnah, cemburu dan iri hati, tidak bersatu dan unjuk kemunafikan, serta terperosok dalam perbu­atan dosa, maka persatuan dan kedamaian akan musnah. Tinda­kan-tindakan tercela ini akan menyebabkan perpecahan, perpi­sahan dan kehancuran”.

Peringatan khalifah itu mengisyaratkan, bahwa terjadinya disintegrasi, merekahnya persatuan dan kehancuran bangsa itu bukan disebabkan oleh pluralisme atau kebinekaan, namun lebih disebabkan oleh degradasi akhlak relasi kemanusiaan-kebangsaan, lenyapnya kejujuran, maraknya kezaliman dimana-mana, dan pemujaan perbua­tan-perbuatan palsu, parasit, kriminalistik, despotistik, dehumanistik, dan ragam perbuatan tercela lainnya.

Pesan itu berkaitan dengan amanat etik sosial-politik yang ditujukan pada setiap pemimpin, yang berkewajiban mempanglimakan kepen­tingan rakyat dan negara di atas kepentingan eksklusif pribadi dan golongan.

Pimpinan pemerintahan misalnya yang ber­pengaruh kuat secara sosial, politik dan hukum diingatkan agar tak “memberhalakan” penghancuran etika strukturalnya, yang hal ini dapat terbaca lewat pembuktiannya dalam keseriusan tidaknya saat penanganan efek virus Corona.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Memang selama ini, terlebih saat belum ada ”gempuran” virus Corona, banyak kita jumpai tentang tak sedikitnya pemimpin di negeri  ini yang  terperosok dalam keasyikan atau eforia menikmati ragam pola hidup, relasi sosial-struktural, rajutan politik, orientasi ekonomi dan bangunan kultural eksklusifitasnya yang lebih memihak kepongahan  dan bahkan berbagai ragam ”penyunatan” amanah  secara sistemik dan lupa ”membayar” banyak janjinya pada rakyat, khususnya janji penyejahteraan atau peningkatan kualitas hidup.

Kaum elitis yang tersesat jalan itu merupakan deskrip­si sosok dan komunitas yang gagal menerjemahkan dan menyeja­rahkan peran-peran positip yang mendisain wilayah kehidupan rakyat negeri ini sebagai arena juang menuju pembaruan dan pencera­han masyarakat. Mereka bukannya sibuk untuk ”memberikan atau menyemaikan” yang terbaik demi kemaslahatan publik, tetapi sibuk mencari dan berburu untuk mengumpulkan modal (kekayaan) sebanyak-banyaknya, yang diharapkan ke depan, saatnya datang perta demokrasi lagi atau ada kepentingan eksklusif lainnya, mereka punya modal (kekuatan) yang bisa diandalkan untuk meraih kemenangan.

Tentu saja, akibat gaya ketersesatan yang ditahbiskannya itu, rakyat dibiarkan atau bahkan diterpurukkan dalam ketidakberdayaan berlapis. Dibiarkannya rakyat mengidap kurang gizi, rentan diserag penyakit, terus menerus atau ”langganan” jadi korban bencana alam, masih tidak sedikinya anak-anak drop out, dan lainnya, adalah bukti pengabaian etik kepemimpinan yang serius.

Itu menunjukkan, bahwa sebagian elitis kita masih mudah terpesona dan terpedaya oleh magnit kepentingan (kesenangan) keduniaan, hedonisasi kekuasaan dan kekayaan, khususnya memikirkan dan membela kepentingan ego individu dan sektoral. Mereka misalnya bangga bisa diperbudak nafsu,  dihegemoni ambisi, menjual integritas moral, menggadaikan keimanan dan ”menganibal” komitmen kerakayatan dan kebangsaannya.

Dikaitkan dengan realitas pandemi Corona sekarang ini, saatnya mereka kalahkah ego sektoral demi mengawal secara nyata kemaslahatan rakyat. Kebutuhan asasi rakyat ini sangat banyak, yang menuntut setiap elitis bangsa, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk menunjukkan darma bakti totalitasnya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Abdul Wahid, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), pengurus AP-HTN/HAN dan penulis sejumlah buku korupsi.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement