TIMESINDONESIA, JAKARTA – Saat pendemi covid 19 seperti ini, bisa muncul banyak hal yang tidak terduga. Yang biasanya penyabar, bisa jadi pemarah. Yang asalnya pendiam, bisa jadi tiba tiba bersuara lantang. Yang asalnya ramah, berubah menjadi takut menegur, takut bersalaman, takut berbicara berdekatan, dan lainnya. Pendek kata, kedatangan bencana covid telah banyak merubah tatanan hidup dan social masyarakat Indonesia yang dahulu terkenal penyabar, ramah, sopan, dan banyak pujian baik lainnya.
Covid 19 telah banyak merubah sendi sendi kehidupan baik ekonomi, social, maupun budaya. Mayoritas orang masih dihantui oleh banyak hal terkait dengan wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat ini. Hanya dalam tempo beberapa bulan saja, telah menyebar di hampir seluruh Negara di dunia ini. Semua orang mengenalnya mulai dari anak anak sampai dengan yang sudah usia lanjut.
Menghadapi situasi seperti ini, Pemerintah adalah garda terdepan dalam mengayomi masyarakat, sekaligus memerangi dan menanggulangi agar masyarakat terhindar dari bahaya covid 19. Melalui pemimpin negeri dan pemimpin daerah, dituntut untuk mengambil langkah langkah taktis yang diperlukan untuk menyelesaikan problem ini dengan baik dan tuntas.
Bagi masyarakat, kewajibannya adalah mentaati kebijakan pemimpin sepanjang tidak mengarahkan kepada kemusyrika dan keburukann. Apalagi kalau ajakan kebaikan, semua elemen masyarakat harus mendukungnya dengan sepenuh hati.
Islam mengajarkan la islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imaroh. Wala imarota illa bil toat (Tidak ada Islam kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kerjasama tanpa ada seorang pemimpin, dan tidak ada pemimpin kalau tidak ditaati). Pedoman ini berlaku bagi semua ummat Islam tanpa terkecuali.
Oleh karena itu, langkah paling praktis menyelesaikan problematika yang timbul akibat datangnya covid 19 adalah percayakan pada pemimpin negeri dan pemimpin daerah melalui jenjang pemerintahan untuk mengambil langkah terbaik yang diperlukan. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk berupaya sekuat tenaga. Kewajiban masyarakat untuk mendukung, membantu, dan berpartisipasi aktif dalam operasionalisasi kebijakan yang telah ditetapkan.
Pemimpin negeri dan pemimpin daerah yang baik, pasti akan mencari jalan penyelesaian dan tidak akan membiarkan pendemi ini berkelanjutan. Kecintaan terhadap negeri dan rakyat, insyaallah lebih besar dari kepentingan pribadi. Ikuti keputusan, taati kebijakan, dan jalani setiap arahan adalah langkah terbaik. Rasanya tidak aka nada yang berkinginan untuk mengorbankan rakyatnya, hanya demi memenuhi ambisinya.
Pada situasi begini, jangan justru mengambil kesempatan untuk menampilkan diri bagi kepentingan diri dan kelompoknya. Saat ini bukanlah saatnya mengambil keuntuangan pribadi dan kelompok. Bukan saatnya pula untuk saling mencaci. Yang diperlukan adalah prakarsa baik dengan tetap mempercayakan kepada pemerintah melalui pemimpin negeri dan daerah sebagai fihak yang terdepan. Jangan malah sebaliknya, semua merasa menjadi pemimpin dan berhak untuk mengambil prakarsa apapun. Bagaimana dengan anda ??
***
*) Penulis Adalah Noor Shodiq Askandar, Ketua PWLP Maarif NU Jatim, Wakil Rektor 2 Unisma Malang dan Ketua Dewan Pembina DPW SAHI Jawa Timur
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
