Advertisement
Kopi TIMES

Ambisi Kabupaten Literasi dan Hari Tanpa Buku

Pamekasan memiliki ambisi di tahun 2022 mendatang sebagai kabupaten literasi. Tentu ini sangat membanggakan bagi siapapun, karena kemajuan

TIMES Indonesia,
Ambisi Kabupaten Literasi dan Hari Tanpa Buku
Taufiqur Rahman Khafi.
A-AA+

Ruang Menulis untuk Indonesia

Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.

JAKARTA Pamekasan memiliki ambisi di tahun 2022 mendatang sebagai kabupaten literasi. Tentu ini sangat membanggakan bagi siapapun, karena kemajuan suatu daerah salah satunya didukung oleh kemampuan warganya untuk memiliki kesadaran literasi. Pamekasan hingga kini, dalam peringkat daerah termiskin masih menempati posisi ke-11 se-Jawa Timur. Kesadaran literasi, akan mendorong tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat, juga akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk mewujudkan kabupaten literasi, bupati Pamekasan Baddrud Tamam, merujuk kepada dua kota di Indonesia, Malang dan Yogyakarta. Menurutnya, dua kota tersebut memiliki atmosfer besar dalam dunia literasi.

Advertisement

Pamekasan masih sangat sulit untuk mewujudkan sebagai kabupaten literasi. Alasan logisnya, karena Pamekasan masih dihantui dengan tingginya masyarakat yang buta aksara. Sampai dengan tahun 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan mencatat ada 16.000 warga yang masih buta aksara. Angka ini setara dengan 16 desa dengan jumlah penduduk rata-rata 1.000 jiwa. Program Keaksaraan Fungsional (KF) yang digelar setiap tahun dengan anggaran Rp 100 juta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, hanya sebatas rutinitas menghabiskan anggaran belaka karena belum mampu menekan angka buta aksara secara signifikan.

Tugas utama pemerintah Kabupaten Pamekasan sebelum berangan-angan menjadi kabupaten literasi, harus menuntaskan buta aksara. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengklaim, setiap tahun bisa menekan angka buta aksara sampai 1.000 orang. Jika demikian, maka dibutuhkan jangka waktu 16 tahun untuk menghapus buta aksara di Pamekasan dengan etimasi anggaran Rp 1,6 miliar.

Faktor mendasar untuk menciptakan masyarakat literasi, nihil buta akasara dan adanya kecakapan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber literasi. Meskipun dua hal ini sudah dipenuhi, namun untuk mengarah kepada terjadinya transformasi sosial masih sulit jika akses terhadap bahan bacaan rendah. Ignas Kleden (1999) mengelompokkan masyarakat yang melek huruf menjadi tiga kelompok.

Pertama, kelompok bebas buta akasara dan memiliki kemampuan membaca sederhana, namun karena akses terhadap bahan bacaan rendah dan minimnya keperluan untuk mempraktikkannya, membuat kemampuan itu berkurang atau bahkan hilang. Secara tekhnis, masyarakat semacam ini sudah bebas buta aksara, namun secara fungsional dan budaya, masih buta aksara.

Kedua, masyarakat secara tekhnis dan fungsional sudah melek aksara, namun belum menggunakan kecakapannya untuk menambah wawasan, hiburan dan mengekspresikannya dalam tulisan. Secara budaya, kelompok ini masuk kategori buta aksara.

Advertisement

Ketiga, masyarakat yang sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis secara tekhnis dan fungsional, juga menjadikan membaca dan menulis sebagai kebutuhan hidup, kebiasaan, dengan membaca dan menuliskan hal-hal yang tidak hanya terbatas pada tugas dan pekerjaan. Masyarakat ini menjadi bagian dari kelompok yang memiliki budaya baca (reading habit).

Bebas buta huruf dan kecakapan membaca, tidak bisa berjalan mulus jika tidak didukung dengan adanya akses pendukung dimana masyarakat dapat memanfaatkan sumber-sumber literasi. Di antaranya, tersedianya perpustakaan yang memadai, toko buku dan media massa. Jika akses ini belum tersedia secara maksimal, opis lain yang bisa ditempuh dengan cara penyediaan tekhnologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengkases sumber-sumber dan literasi digital.

Yang tak kalah pentingnya, faktor budaya literasi yang meliputi gagasan, nilai, norma, dan makna yang dibentuk oleh keluarga, komunitas, dan lingkungan yang lebih luas yang turut mempengaruhi perilaku literasi. Dalam hal ini dimaknai sebagai upaya membentuk kebiasaan atau habitus literasi.

Indonesia, memiliki sangat rendah dalam budaya literasi. Angka membaca orang Indonesia masih sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dengan negara-negara maju. Di Indonesia, berdasarkan survey Perpustakaan Nasiona tahun 2017, durasi membaca rata-rata 30 sampai dengan 59 menit per hari dengan rata-rata per tahun, 5-9 buku ditamatkan dalam setahun. Kondisi ini jauh di bawah standar Unesco dimana standar membaca tiap-tiap orang 4 sampai dengan 6 jam per hari.

Untuk mendorong lahirnya budaya ini, peran pemerintah sangat urgen. Pemerintah bisa membuat regulasi dan anggaran untuk mendorong komunitas-komunitas literasi seperti rumah baca, taman baca, gardu baca, perpustakaan desa dan mendorong kegiatan insidentil lainnya seperti pameran buku, diskon buku, buku gratis dan lain-lain. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional dan Undang-undang nomor 3 tahun 2017 tentang perbukuan, sudah cukup menjadi payung hukum untuk menggerakkan budaya literasi. Namun, payung hukum ini belum mendapat respon serius bagi pemerintah di tingkat daerah dengan melahirkan peraturan daerah.

Peraturan Menteri Desa nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Priroritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 menyebutkan bahwa dana desa salah satunya diprioritaskan untuk membangun sarana dan perpustakaan desa. Di tahap ini, sudah ada itikad baik dari pemerintah meskipun kenyataannya di desa, hanya formalitas program belaka. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan desa, tidak berdasarkan survey kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada dorongan bagi masyarakat agar tertarik datang ke perpustakaan.

Hari ini, di peringati Hari Buku Nasional (Harbuknas) 17 Mei 2020, Kabupaten Pamekasan bisa memulai ambisinya untuk mewujudkan kabupaten literasi di Jawa Timur. Namun, nyaris tidak ada kegiatan apapun yang mendorong kepada langkah kongkrit yang mengarah kepada kabupaten literasi. Tidak mudah untuk memulai melangkah dari ide-ide besar jika tidak diikuti dengan perencanaan yang matang.

Menjadikan Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten literasi, adalah kerja-kerja sosial yang cukup berat dan panjang. Batas kekuasaan politik, terkadang membuat ide besar terkubur bersama dengan berjalannya waktu. Transformasi sosial, seperti dikatakan Ignas Kleden, bisa terjadi dan dilakukan oleh kelompok sosial yang memiliki kesadaran praktis dan fungsional dengan dukungan budaya yang kuat.

Survey sederhana yang dilakukan penulis, rata-rata mahasiswa di Pamekasan datang ke perpustakaan dengan tujuan membaca dan meminjam buku untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik di kampus mereka masing-masing. Buku-buku koleksi pribadi mereka, juga seputar mata kuliah. Dengan kemajuan tekhnologi, setiap hari mereka lebih gemar dan sibuk membaca media sosial, daripada mengakses literasi digital.

Perpustakaan desa, per hari belum tentu ada warga yang datang untuk membaca atau mengakses internet untuk kebutuhan mencari literatur. Jumlah toko buku di Kabupaten Pamekasan, sangat minim. Banyak toko buku yang gulung tikar karena sepinya peminat. Toko buku yang ada, per hari berkisar antara 3-5 buku yang terjual. Biasanya, penjualan buku meningkat ketika di awal-awal perkuliahan dimulai.

Dukungan 46 ribu koleksi buku di perpustakaan daerah, belum mampu mendorong lebih kuat untuk meningkatkan budaya baca masyarakat. Namun, itikad masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi sudah banyak kemajuan. Ada beberapa café yang turut menyediakan buku bacaan bagi setiap pengunjung yang datang. Bahkan diskusi-diskusi mingguan dan bulanan untuk pengembangan wawasan dan dorongan untuk membaca, juga terus tumbuh.

Saat ini, tinggal langkah konkrit pemerintah Kabupaten Pamekasan, mau diarahkan kemana kabupaten literasi itu. Atau ide itu hanya sekedar pemanis dari sekian janji-janji politik yang masih banyak yang belum terpenuhi.

 

Oleh: Taufiqur Rahman Khafi, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakepsdam) PCNU Pamekasan dan pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FAUD) IAIN Madura

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia