Reformasi Birokrasi: Tantangan Menuju World Class Government 2025

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Memasuki era reformasi terdapat banyak hal yang perlu dirombak dalam pelaksanaan sistem birokrasi di indonesia. Para Birokrasi ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang bersih, akuntabel dan profesional.

Untuk itu, disusunlah Perpres (Peraturan Presiden) No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2025. Melalui Grand Design Reformasi Birokrasi 2025, diharapkan dapat terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) 2025 yang profesional dan berintegritas tinggi. 

Demi terwujudnya Program Reformasi Birokrasi Nasional, pemerintah telah menetapkan strategi Reformasi Birokrasi baik di tingkat makro maupun mikro. Pada tingkat makro, bertujuan sebagai kerangka regulasi nasional. Strategi yang telah ditetapkan yaitu: (1) Rancangan UU ASN (Aparatur Sipil Negara), (2) Rancanan UU Administrasi Pemerintahan, dan (3) sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi. 

Sedangkan di tingkat mikro, bertujuan sebagai program/kegiatan pada setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Darah. Program kegiatan ini berupa: (1) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, (2) Road Map Reformasi Birokrasi, dan (3) delapan area perubahan yang mencakup: Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tata Laksana, SDM ASN, Peraturan UU, dan Pelayanan Publik.

Peta Perjalanan (road map) Reformasi Birokrasi Indonesia sejatinya telah memasuki fase ketiga (fase terakhir). Pada fase terakhir ini, reformasi birokrasi dilakukan melalui cara pengelolaan dan peningkatan kapasitas birokrasi secara berkelanjutan. Fase ini menjadi sangat menentukan keberhasilan dan ketercapaian road map jalannya perubahan reformasi birokrasi untuk mengantarkan bangsa indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sejatinya telah dikeluarkannya semangat perubahan berupa “Revolusi Mental.” Melalui Revolusi Mental, diharapkan dapat  menciptakan manusia yang berintegritas, bekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong. Ketiga hal ini kemudian diaplikasikan oleh birokrasi dalam mendukung program percepatan reformasi birokrasi.

Adapun indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program percepatan reformasi birokrasi mencakup:

1. Indeks Persepsi Korupsi.
   Berdasarkan survey Lembaga Transparency International Indonesia (TII), indonesia menempati peringkat 85 dari 180 negara pada tahun 2019 dengan skor 40. Adapun pada tahun 2018, indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 dengan skor 38. 
    
2. Indeks Kemudahan Berusaha 
   Berdasarkan data Bank Dunia, indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara pada tahun 2019. Walau secara peringkat sama dengan tahun 2018, indonesia mengalami peningkatan score dari 67,96 menjadi 69,6.
    
3.  Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
   Akuntabilitas instansi pemerintah terus mengalami perbaikan. Banyak komitmen muncul yang diberikan antara pimpinan instansi pusat dan daerah. Besarnya kepedulian setiap instansi pemerintah tinggi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dari ketiga indikator diatas, pelaksanaan program percepatan birokrasi telah mengalami perbaikan walau tidak secara signifikan. Meski demikian, masih ada PR yang dihadapi indonesia agar dapat mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia yang Baik dan Bersih. 

Dalam sebuah buku berjudul Government in 2071: Guidebook (2018), pemerintahan di penjuru dunia, termasuk indonesia akan menghadapi era perkembangan teknologi yang canggih (Artificial Intellegence). Era ini menuntut peran birokrasi yang lincah dan adaptif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk itu, indonesia harus siap mengantisipasi era keterbukaan antarnegara yang semakin luas. Pemerintah perlu bertransformasi untuk menyerap peran masyarakat. Pemerintahan juga harus mampu mengadopsi mekanisme kecanggihan teknologi dalam memberikan pelayanan, kinerja, dan transparan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perumusan kegiatan dan kebijakan yang benar-benar konkret, terukur dan terarah. Perlu adanya ide dan pemikiran untuk memberikan terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini hanya bisa didukung melalui penguatan SDM dan kelembagaan.

Dengan demikian, bukan menjadi hal mustahil visi reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia 2025 akan bisa tercapai. Optimisme ini harus terus dijaga seiring dengan berbagai perbaikan yang telah diupayakan secara stimultan oleh pemerintah baik di level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

***

*)Oleh: Dewangga Putra Mikola, Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement