TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2020 telah dilaksanakan secara serentak dan bertahap. Tidak kurang dari 170 kepala daerah bupati dan Wali Kota telah diambil sumpahnya, tentunya banyak harapan yang disandarkan kepada mereka yang terpilih menempati posisi sebagai Gubernur, Bupati maupun Wali Kota.
Keberhasilan pelaksanaan pilkada di masa pandemi memang patut kita apresiasi, meskipun tentunya masih terdapat kekurangan- kekurangan. Hal tersebut masih dapat dimaklumi karena pelaksanaan pilkada masih ditengah mewabahnya Covid-19. Namun dalam rangka menuju kualitas demokrasi yang semakin baik, segala perbaikan pelaksanaan pilkada harus terus diupayakan.
Advertisement
Bagi kepala daerah yang baru dilantik, sudah saatnya bekerja menyusun rencana di lapangan. Bekerja bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang berkualitas tentunya. Bagaimana kemudian dapat merealisasikan janji-janji politik ketika masa kampanye lalu, tidak hanya kepada para pendukungnya namun kepada seluruh masayarakat yang ada di wilayahnya.
Di tengah situasi pandemi yang masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Tugas dan tanggungjawab kepala daerah terpilih relatif berat karena tentunya diperlukan strategi kebijakan yang tepat, efektif dan efisian. Pendapatan atau sumber pemasukan daerah yang belum maksimal akibat pelambatan ekonomi turut mempengaruhi keuangan daerah. Sehingga para kepala daerah harus mampu melakukan tata kelola keuangan yang baik, penghematan dan pelaksanaan program kerja yang tepat pada masa pandemi sangatlah menentukan jalannya roda pemerintahan yang baik kedepan.
Refocusing maupun rebudgeting dalam tata kelola anggaran menjadi sebuah keniscayaan ditengah situasi pandemi seperti saat ini. Peran eksekutif dalam penggunaan anggaran yang tepat serta kontrol dari legislatif hendaklah dapat berjalan secara simultan dalam rangka pembangunan di daerah.
Dengan demikian paling tidak ada tiga hal yang menjadi fokus kepala daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program kerja adalah (1). Bidang Kesehatan, (2). Bidang Ekonomi dan (3). Kesejahteraan masyarakat.
Bidang Kesehatan
Prioritas pertama kepala daerah yang baru dilantik tentunya bagaimana sedapat mungkin mampu mengendalikan dan menekan penyebaran covid 19 disetiap daerahnya masing-masing. Memastikan program vaksinasi Nasional yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat dapat berjalan tepat di setiap daerah.
Dukungan penuh dari setiap pemimpin daerah sangatlah menentukan keberhasilan vaksinasi. Selain itu yang tidak kalah penting tentunya bagaimana terus mengawal penerapan protokol kesehatan sebagai upaya menekan penyebaran covid 19. Sinergisitas antar pusat dan daerah inilah yang diharapkan dapat mempercepat berakhirnya pandemi di negara kita.
Bidang Perekonomian
Pandemi yang terjadi sejak setahun belakangan telah membuat perkonomian menjadi berantakan, seluruh sektor ekonomi terdampak secara langsung. Kebijakan work from home dan pembatasan mobilitas manusia juga sangat berdampak pada perekonomian, yang pada akhirnya ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan hal tersebut terjadi disetiap daerah. Untuk itulah dalam rangka memperbaiki sektor ekonomi diperlukan kebijakan yang responsif ditengah situasi pelambatan ekonomi. Program percepatan perekonomian nasional (PEN) perlu ditunjang pula oleh kebijakan daerah yang mampu menggairahkan ekonomi.
Tugas kepala daerah terpilih inilah yang semestinya menjadi fokus kerja agar denyut nadi pereokonomian didaerah terus berputar, menumbuhkan semangat berusaha dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sehingga akan memiliki multiple efect yang luar biasa ditengah pandemi yang masih melanda negeri.
Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Setiap pergantian kepala daerah permasalahan yang selalu muncul kepermukaan dan selalu belum tertuntaskan adalah masalah kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi normal sebelum pandemi, terkait dengan kesejahteraan selalu saja menjadi pekerjaan rumah para pemimpin di daerah. Terlebih kondisi saat ini yang tentunya sangat dirasakan berat bagi sebagian besar masyarakat.
Dampak pandemi yang berkepanjangan telah menambah permasalahan sosial baru ditengah masyarakat. Semakin meningkatnya pengangguran, PHK yang terjadi secara besar besaran juga menjadi masalah sosial yang apabila tidak terselesaikan tentu akan menimbulkan kerawanan sosial dalam segala aspek kehidupan. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi dimasyarakat semakin melebar. Angka kemiskinan menjadi meningkat seiring dengan penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi yang terjadi setahun belakangan.
Dengan demikian diharapkan kepala daerah yang baru saja dilantik mampu menjadi nahkoda bagi daerahnya, yang tentu tidak hanya cakap dalam beretorika namun harus mampu mengejewantahkan ide dan gagasannya kedalam program kerja. Serta sanggup membawa masyarakat yang dipimpinnya keluar dari permasalahan yang membelit, sekaligus mampu membawa daerah atau wilayahnya semakin maju dalam segenap aspek pembangunan.
***
*) Oleh: Agus Riyanto, SP. merupakan pemerhati sosial dan politik, aktif sebagai pelaku UMKM berdomisili di Yogyakarta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Ronny Wicaksono |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
