TIMESINDONESIA, MALANG – Aksi demo 411 pada 4 November 2022 dan rencana gelaran aksi 212 pada Desember mendatang, merupakan indikator bahwa Pilpres 2024 masih rawan diwarnai politik identitas. Politik identitas merupakan strategi politik yang menggunakan unsur SARA, seperti ras, suku bangsa, kebangsaan, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial, kelas sosial, atau faktor identitas fisik dan sosial lainnya sebagai agenda politiknya. Sejak satu dekade ini, unsur identitas yang paling menonjol digunakan adalah ras, dan agama, terkhusus Islam.
Agenda politik identitas biasanya berisi frame-frame bahwa beberapa kelompok masyarakat beidentitas tertentu telah mengalami penindasan dan bersamaan itu pula menyerang kelompok masyarakat beridentitas lain. Sebuah identitas diframe sebagai sumber masalah. Dalam berbagai aksinya, misalnya, PA 212 sering mengklaim bahwa umat Islam telah tertindas, terzalimi, dan terkriminalisasi sehingga muncul gerakan membela agama atau membela Islam. Pada puncaknya, mereka menawarkan seorang tokoh yang bisa membantu umat Islam.
Mereduksi Rasionalitas Agama
Agama bersifat rasional dan berasal dari Allah Yang Maha Rasional. Agama pasti bersifat rasional karena Allah menciptakan manusia dan manusia adalah makhluk rasional (Homo sapiens atau homo rationale). Wahyu pertama pun representasi dari rasionalitas, yakni iqra’ (bacalah).
Sifat rasionalitas agama akan tampak jika agama dijadikan pedoman, yakni nilai-nilai agama dijadikan fondasi berpolitik. Agama pasti hadir dalam semua aspek kehidupan, seperti berpolitik, berekonomi, berbudaya, berteknologi, dan lainnya.
Agama akan memunculkan politik identitas jika agama hanya digunakan sebagai bungkus politik atau sebagai konten yang dijual dalam Gerakan atau kampanye politik. Contoh: Bertakbir sambal mencaci maki lawan politik.
Politik identitas yang menggunakan agama bisa besar dampaknya karena agama bersifat dogmatis kepercayaan yang terkait dengan pahala-dosa dan surga-neraka. Bagi orang awam ilmu agama (bukan awam dalam pendidikan), yakni orang yang belum mampu mengeksplorasi rasionalitas agama, politik identitas berbungkus agama bisa memperbesar aspek irasionalitas individu.
Apalagi didukung fakta bahwa politik identitas biasanya diikuti penggunaan strategi komunikasi nonverbal secara massif dan redudansi tinggi, seperti aksi-aksi massa, produksi gimmick-gimmick agama (baju, bendera, ritual ibadah, teriakan takbir, jihad, kafir) sebagai gimmick politik. Aksi-aksi massa sangat efektif untuk menciptakan contagion mentale, yakni para pendukung akan lupa jati diri sosialnya dan larut pada jati diri kelompok pengusung politik identitas. Media sosial dan online pada akhirnya mengaplifikasi efek contagion mentale ini lebih luas.
Maraknya Kampanye negatif dan Kampanye Hitam
Politik identitas akan lebih fokus pada identitas-identitas fisik dan sosial tertentu dan minim argumentasi gagasan berbasis data. Karena itulah simbol-simbol nonverbal banyak digunakan yang bisa mereduksi demokrasi.
Minimnya gagasan berbasis data dan kecenderungan simbol-simbol nonverbal bisa memunculkan maraknya strategi kampanye negatif dan kampanye hitam.
Dalam political public relations, kampanye negatif merupakan kampanye yang menampilkan kekurangan-kekurangan lawan. Jika berisi data yang valid dan argument ilmiah, kampanye negatif masih bisa diterima secara hukum. Namun, politik identitas membuat kampanye negatif ini lebih fokus memframe identitas fisik dan sosial sebagai sebuah kekurangan lawan. Tentu hal ini tidak bijak karena bisa dianggap melawan takdir Allah, antara lain di QS 49:13.
Kampanye negatif ini jika tidak berhati-hati bisa membuat politisi fokus pada upaya mencari-cari kekurangan orang lain dengan tujuan membongkar noda dan memalukannya (Tajassus), yang tentu saja dilarang agama (QS 13:12).
Kampanye hitam adalah kampanye yang tidak berdasarkan fakta atau data yang benar sehingga mengandung kebohongan. Bisa mengandung fitnah kepada lawan politik. Kampanye hitam mencakup penyebaran informasi hoaks dan informasi palsu. Semua itu sangat dilarang agama (QS 24:11). Beberapa hoaks berbasis politik identitas pernah terkenal saat pilpres, antara lain Pak Jokowi beragama Kristen, padahal beragama Islam.
Mengancam NKRI
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dari fondasi kesatuan dari keberagaman identitas fisik dan sosial, seperti agama, ras, suku, politik identitas bisa memperlebar perbedaan ini dan pada akhirnya memecah belah bangsa.
Para politikus mesti hentikan politik identitas. Cukuplah pengalaman di Pilkada DKI Jakarta yang memecah belah masyarakat. Mari gunakan rasionalitas argument berbasis data untuk mencerahkan demokrasi kita dan menjaga keutuhan bangsa.
* Oleh Prof. Rachmat Kriyantono, Guru Besar Ilmu Hubungan Masyarakat, FISIP Universitas Brawijaya
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Yatimul Ainun |
| Publisher | : Sholihin Nur |
