Kopi TIMES

Asa Presiden Non-Jawa Non-Islam

Senin, 21 November 2022 - 18:28 | 22.29k
Asa Presiden Non-Jawa Non-Islam
Rivyan Bomantara, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

TIMESINDONESIA, MALANG – Ada yang menarik dari acara Road to G20 bersama HIMPUNI (Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Indonesia). Bukan tentang substansi eventnya, melainkan komentar yang diutarakan oleh Erick Thohir Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). “Siapapun yang terpilih menjadi presiden yang pasti bukan saya karena presiden berikutnya orang Jawa, trennya begitu.” Demikian komentar Erick saat ditanyai tentang kansnya untuk menjadi Presiden Indonesia 2024.

Satu bulan sebelum Erick memberikan statement tersebut, Menko Marves (Kemaritiman dan Investasi) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan statement serupa. “Kalau Anda bukan orang jawa, pemilihan langsung hari ini, saya enggak tahu 25 tahun lagi, sudah lupain deh. Enggak usah kita memaksakan diri kita. Sakit hati.” Demikian statement Menko Luhut saat berbincang dengan Rocky Gerung dalam channel RGTV channel ID.

Mari sedikit berkaca pada masa lalu, benarkah Indonesia selalu dikomandoi oleh orang Jawa? Penulis jadi teringat statement yang khas dengan D.N Aidit “Jawa adalah kunci.”

Sebelum sampai ke sana, perlu kita sepakati bersama dulu, bagaimana cara menentukan suku seseorang? Jika diputuskan dengan melihat garis keturunan, maka tidak butuh waktu yang lama untuk menyadari hal ini. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memang selalu dipimpin oleh politisi yang berdarah Jawa. Soekarno dari Blitar, Soeharto dari Bantul, Gus Dur berasal dari Jombang, Megawati lahir di Yogyakarta, SBY dari Pacitan, dan yang paling baru adalah Jokowi yang berasal dari Surakarta.

Satu-satunya presiden yang diketahui tidak berasal dari etnis Jawa adalah BJ Habibie. Presiden Indonesia ke-3 yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Itupun, beliau menjadi presiden setelah menggantikan Soeharto, bukan dipilih secara elektoral. Selain itu, semua presiden Indonesia juga memiliki satu kesamaan: sama-sama Islam.

Di sinilah letak keanehannya, Ibunda Soekarno berdarah Bali. Sedangkan Ibunda dari BJ Habibie berdarah Jawa, bahkan bergelar Raden Ayu. Selain itu, ibunda dari Megawati juga berdarah Melayu-Bengkulu. Gus Dur justru pernah mengaku beretnis Tionghoa. Kembali ke pertanyaan, bagaimana cara menentukan kesukuan seseorang?

Terlepas dari hal itu, anggaplah setiap orang yang memiliki sedikitpun darah Jawa sebagai etnis Jawa, lantas apa yang menjadi penyebab etnis Jawa mendominasi kancah politik nasional dalam konteks 01 RI?

Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara demokrasi lain, Amerika Serikat juga pernah mengalami fenomena yang sama. Terlepas dari latar belakang partainya, kelompok yang dominan adalah White, Anglo-Saxon, Protestant. Atau dikenal dengan WASP.

Menurut seorang futuris, Francis Fukuyama, setiap manusia haus akan martabat. Namun, hal itu sulit dipenuhi dalam sistem demokrasi liberal. Maka dari itu, nasionalisme dan agama akan selalu dibutuhkan untuk menjadi basis identitas dalam rangka pemuasan dahaga atas martabat tersebut.

Menurut beberapa pendapat, ada beberapa penyebab hal ini dapat terjadi. Salah satunya adalah tipologi pemilih kita yang bertipe sosiologis (memilih berdasarkan kesamaan identitas). Bukan rahasia lagi bahwa pulau Jawa merupakan pulai dengan populasi terbanyak dan Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Secara otomatis, identitas Jawa dan Islam merupakan modal paling kuat untuk seorang calon presiden.

Satu-satunya hal yang dapat merubah hal ini adalah para calon non-Jawa atau non-Islam itu sendiri. Buktinya, Amerika Serikat yang kental dengan WASP pernah dipimpin oleh tokoh yang tidak lengkap WASP-nya. Misalnya Kennedy yang White tapi bukan protestan dan Barack Obama yang Black tapi protestan. Semua bisa saja terjadi jika para kandidat memiliki program yang luar biasa hebat.

Mungkin, isu “Presiden Jawa” ini bukanlah isu yang baru. Isu ini seperti mitos legendaris yang selalu diblow-up mendekati momen pemilihan umum. Namun, kali ini sedikit berbeda. Jika yang “membuang” isu tersebut dari kalangan akademisi atau pemerhati demokrasi biasa pada umumny, hal ini akan terdengar lumrah. Kali ini kita justru mendengarnya dari para pemangku kebijakan yang akrab dengan ring satu.
Nampaknya, jika tokoh-tokoh non-Jawa yang memiliki potensi untuk menjadi presiden saja berpendapat demikian, maka anak muda non-Jawa di negeri ini seakan “disuruh” mengubur dalam-dalam minat itu. 

Sangat disayangkan. Padahal, rasanya mitos ini tidak lagi relevan bagi pemilih muda. Pertama, penentuan kesukuan para presiden berdasarkan garis keturunannya relevan bias. Kedua, Jawa maupun non-Jawa, Islam maupun non-Islam, yang penting pemimpinnya tidak malu-maluin dan tidak lagi membuat hidup kita sebagai masyarakat Indonesia miris.

***

*) Oleh: Rivyan Bomantara, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

KOPI TIMES