Pemilu 2024 dan Pendidikan Politik Masyarakat Sipil

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tahun 2024 merupakan tahun politik. Setidaknya ada dua pesta politik di tahun 2024 yakni, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Tidak heran, di mana-mana, kita menyaksikan aura politik menyambut 2024 mulai membanjiri media sosial. Selain itu, di media sosial, kita mendapati pengenalan figur calon presiden dan calon wakil presiden, berikut elektabilitas dan kinerja mereka selama menjabat. Inilah realitas politik menuju panggung demokrasi elektoral di tahun 2024. 

Namun, terlepas dari berbagai diskusi di berbagai media, ada yang menurut saya absen dibicarakan dan kurang disorot. Ini berkaitan dengan masyarakat sipil dan partisipasi mereka dalam pesta elektoral. Kita terlalu banyak disuguhi dengan berbagai konteks seputar elektabilitas figur capres, partai politik, dan siapa yang akan memegang kekuasaan. Padahal, pada negara demokrasi, yang akan menentukan kualitas elektoral ialah, partisipasi masyarakat sipil. 

Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa ini perlu kita diskusikan. Pertama, gerakan Golput. Tentu kita masih ingat bagaimana Pemilu tahun 2014 dan 2019, yang ramai di media sosial menyuarakan Golput. Pada saat itu, Golput seolah menjadi salah satu pilihan sikap, yang menurut sebagian orang sangatlah tepat. Karena menurut mereka, capres dan cawapres yang dijagokan dalam Pemilu tidak terlepas dari bayang oligarki. Hadirnya film documenter sexy killers, yang menunjukan aliansi bisnis pertambangan dan property dari masing-masing capres, menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat. Tidak mengherankan, Pemilu 2014 dan 2019 ramai dengan tagar #BoikotPemilu. 

Kedua, kepercayaan publik (public trust). Pemimpin yang lahir dari rahim Pemilu akan lebih diakui keabsahannya, berikut kebijakan politiknya. Bisa kita bayangkan, misalnya, bagaimana jadinya partisipasi politik masyarakat sipil yang rendah dalam Pemilu 2024. Bukankah ini akan menjadi tantangan bagi pemimpin dan kualitas demokrasi? Saya ambil satu contoh, misalnya, Presiden A yang terpilih, dan masyarakat yang memilih Golput. 

Hal yang akan kita temukan ialah, beredarnya narasi seperti ini, buat apa saya mematuhi pemimpin tersebut, toh saya tidak memilih dia dalam Pemilu kemarin. Artinya, ini menunjukan sikap ketidakpercayaan sekaligus tidak mau mengakui Presiden A. Coba kita bayangkan bagaimana jadinya apabila satu orang ini memobilisasi narasinya ke media sosial? Anda akan kaget bagaimana pandangan ini akan menjadi prinsip politik baru yang akan dianut, dipegang dan dipraktikan oleh sebagian warga. 

Kita tidak bisa menafikan bahwa, di masyarakat akar rumput (grass root society) pandangan demikian masih dianut oleh sebagian orang. Apalagi, polarisasi sosial dan politik yang tajam pasca Pemilu menjadikan narasi tersebut terus dipompa oleh orang-orang yang menghendaki kekuasaan secepatnya diganti. Tidak heran apabila beberapa tahun belakangan, kita menyaksikan narasi #gantipresiden begitu mengemukan di media sosial dan ruang publik. 

Narasi ini bahkan cenderung dimanfaatkan oleh beberapa kalangan tertentu, misalnya, dalam mengutuk keras pemimpin terkait karena ketidakmampuan mengatasi ketimpangan ekonomi. Ini akan menimbulkan potensi dan gejolak sosial yang sangat tinggi, yang jika tidak bisa diselesaikan cenderung memicu kekerasan identitas (Amartya Sen, 2016).  
Pendidikan Politik

Persoalan politik elektoral di Indonesia tidak hanya dibayangi money politic (Muhtadi, 2020) dan klientelisme politik (Aspinall dan Berenschot, 2019). Tetapi, rendahnya pendidikan politik kepada masyarakat sipil merupakan problem yang turut melemahkan kualitas pertumbuhan politik demokrasi. Pendidikan politik (political lesson) merupakan prasyarat yang sangat penting dalam membangun transformasi politik masyarakat sipil ke arah konsolidasi. 

Namun, sialnya, praktik elektoral di Indonesia kurang membangun karakter politik masyarakat sipil. Akibatnya, lahir polarisasi politik dan watak masyarakat sipil yang kurang terkonsolidasi. Persoalan ini disumbang karena lemahnya pendidikan politik masyarakat sipil itu sendiri. 

Karena itu, Pemilu 2024 harus menjadi momen penting yang bisa melahirkan masyarakat sipil yang kuat, mandiri, dan memiliki preferensi politik yang sesuai dengan kepentingan bangsa. Melalui kolaborasi, menurut saya, pendidikan politik bisa kita pompa melalui kanal media sosial, agar masyarakat memiliki pemahaman terkait hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu. 

***

*) Oleh: Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila, Alumnus Universitas Merdeka Malang; Penerbit buku rohani Obor, Jakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement