KPPN sebagai Garda Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

TIMESINDONESIA, JAKARTA – IBARAT  dua sisi mata uang, KPPN sebagai treasurer, di satu sisi bertugas menyalurkan APBN yang berperan mewujudkan profesionalitas pengelola keuangan di daerah, memiliki kapasitas pendorong percepatan output di wilayah kerjanya, melalui mapping progress realisasi anggaran satker, memiliki kontrol tata kelola pelaksanaan anggaran di daerah yang efektif dan efisien sedangkan untuk capaian belanja yang berkualitas melalui analisis review belanja satker.

 KPPN juga mitra kerja strategis bagi K/L serta masyarakat khususnya dalam pelaksanaan APBN, di sisi lain mengambil peran sebagai representasi pengelola fiskal di daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan regional, penyusunan laporan keuangan, penyaluran transfer ke daerah (TKD) dan pemberdayaan UMKM. 

Advertisement

KPPN Jakarta V merupakan salah satu dari tujuh KPPN di wilayah DKI Jakarta di luar KPPN khusus yang tidak menyalurkan dana TKD, yang artinya tidak melakukan instrumen penerimaan dan pendampingan kepada pemda, tetapi melayani 12 K/L dan membawahi 233 satker yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola APBN agar tetap solid dan resilien dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. 

Keberadaan satker pada hakikatnya mewakili pemerintah di tengah masyarakat. Apalagi satker mitra KPPN Jakarta V cukup potensial dalam mengelola dana APBN dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, antara lain Kementerian PUPR yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastuktur di Indonesia. Dari 12 K/L yang menjadi mitra KPPN Jakarta V, Kementerian PUPR memiliki pagu terbesar dengan nilai Rp12,151 triliun dengan realisasi sebesar 6,695 triliun (55,10 persen) (posisi 30 September 2023, OMSPAN).

 Namun demikian, dengan pagu yang cukup besar, penyerapan anggaran di Kementerian PUPR hingga Triwulan III tahun 2023 ini baru sedikit di atas 50 persen, dan ini membutuhkan effort lebih untuk bersinergi melakukan percepatan output sekaligus mapping progress realisasi anggaran satker.

Peran kementerian PUPR yang membawahi Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Alam, Cipta Karya dan Perumahan untuk agenda prioritas nasional cukup signifikan. seperti kita ketahui, meski pandemi mulai mereda, namun ekonomi global masih menghadapi banyak tantangan dalam upaya untuk pulih sepenuhnya.

 Belanja pemerintah seperti sarpras menunjang arus ekonomi, makin cepat penyelesaian makin besar manfaatnya bagi masyarakat berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan bendungan, jalan tol, irigasi, sistem penyediaan air minum, dan program satu juta rumah dilaksanakan pada tahun 2023, tercatat terdapat beberapa agenda prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Selain itu belanja Kementerian PUPR pada tahun 2023 digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional, termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi PSN. 

Kementerian PUPR juga melaksanakan tugas khusus berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, antara lain juga melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membantu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah, serta melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah, menuntaskan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, melanjutkan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan food estate dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan serta proyek raksasa yang melibatkan beberapa kementerian secara bersinergi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, melanjutkan kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seperti kita ketahui bahwa IKN merupakan proyek strategis yang dilaksanakan dengan cukup matang melalui proses pemikiran yang sangat panjang.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp6,4 triliun hingga akhir Agustus 2023, Realisasi ini baru mencapai 21,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp29,4 triliun. "Jadi Rp6,4 triliun adalah 21,8 persen (dari pagu anggaran)," menurut Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Rabu (20/9).

Dalam dokumen KEM PPKF 2024, pemerintah menyatakan, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dapat mencapai 5,3 persen hingga 5,7 persen (CNBC Indonesia). Di sinilah dituntut KPPN agar lebih berperan aktif sebagai garda terdepan penggerak sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi nasional, karena sinergi dan koordinasi merupakan kunci terwujudnya pelaksanaan anggaran yang berkualitas, demi Indonesia yang lebih baik. (*)

*) Oleh: Agustina Suswardani Kanti Astuti, S.IP, MM, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta V.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.