Kopi TIMES

Politik Dinasti dan Luka Konstitusi

Senin, 13 November 2023 - 13:15 | 40.94k
A Fahrur Rozi, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
A Fahrur Rozi, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Publik kian disuguhi dengan drama politik yang sarkas dan banal. Baru saja suatu gerakan politik kekuasaan membikin satu kecelakaan konstitusional dalam bernegara. 

Suatu negara akan rusak jika aturan berkonstitusi dirusak. Sebagai suatu norma yang mengandung seperangkat asas, nilai, dan hak warga negara, konstitusi membutuhkan suatu lembaga “penafsir” (the sole interpreter) dan “penjaga” (the guardian) untuk memberikan jaminan atas kerja-kerja konstitusi. Tegaknya konstitusi ditentukan oleh tegak tidaknya lembaga itu sendiri. Jika penjaga itu rusak, maka rusak juga apa yang dijaganya (konstitusi). 

Kondisinya, penjaga konstitusi yang dilekatkan kepada sembilan hakim konstitusi sudah tereduksi dengan kepentingan politik dinasti. Lembaga tinggi itu gagal independen membendung arus kekuasaan. 

Constitusional issues-nya direkonstruksi dalam narasi politik, dan limit wewenang kehakimannya dibiarkan dalam batas-batas yang kabur. Ketukan palu hakim yang memberikan norma baru terkait syarat capres dan cawapres kemarin telah menyisakan luka bagi konstitusi. 

Putusan yang akrab disebut dengan “perkara 90” itu benar-benar memberikan yurisprudensi historis yang tidak baik bagi cara bernegara ke depan. Sejumlah tindakan yang tidak lazim dapat disaksikan bagaimana suatu aktivitas peradilan dilakoni oleh aktor dalam satu dinasti kekerabatan. Pemohon adalah “kerabat”, termohon adalah “Bapak”, yang menghakimi adalah “Paman” dan yang punya kepentingan adalah “Anak”. 

Politik dinasti telah berhasil melukai konstitusi. Hal yang perlu menjadi perbincangan adalah desain diskursus yang melingkupi gerak politik dinasti itu sendiri. Fenomena politik dinasti dapat beroperasi karena terdapat bagian-bagian dari konstruksi pemahaman kita yang “bolong” sebagai aturan bernegara. 

Kepongahan Politik

Luka konstitusi ini tentu didorong oleh kepongahan dalam mengonseptualisasi politik dalam ruang-ruang kemungkinan “politic is the art of the possible”.

Konstruksi berpolitik sebagai kemungkinan-kemungkinan menempatkan cara berkuasa terus eksis tanpa adanya pertimbangan kerja norma. 

Gerak-gerak politik akan terus melampaui batas-batas etik. Pelaku politik akan semakin hipokrit dengan menuankan kemungkinan-kemungkinan itu. 

Kepongahan politik itu hadir ketika menganggapnya terpisah dari adab publik karena terus berdinamika dengan ketidakmungkinan. 

Padahal, kemungkinan itu berada pada posisi sebagai forma yang ditangkap oleh objek lawan politik. Tetapi sebagai materia pada pelaku politik, kerja politik adalah kepastian. 

Politik senantiasa mengendap dengan perhitungan strategi, modal, dan konsekuensi yang pasti. Dengan demikian, politik harus tunduk pada ketentuan konstitusi. Artinya, menempatkan politik sebagai kemungkinan di luar rel konstitusi adalah kesalahpahaman konstruktif terhadap relasi yang terbangun antara keduanya. 

Akibatnya, yang terjadi adalah kewajaran normatif, bahwa politik senantiasa bergerak dalam kemungkinan yang ada. Alhasil, kendatipun politik bergerak dengan picik di luar konstitusi, tetap dimaklumi sebagai suatu kewajaran kolektif. 

Relasi Kuasa

Kesalahan kedua adalah, format komposisi hakim konstitusi yang tidak lepas dari relasi kuasa presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Formasi hakim 3:3:3 masing-masing diusulkan oleh ketiga lembaga tersebut. Artinya, hakim tidak dapat independen secara kekuasaan kehakiman selama proses pengangkatannya masih digantungkan kepada lembaga lain. Bagaimana mungkin, suatu hakim pengadilan diangkat oleh lembaga pemerintahan guna mengadili produknya sendiri?

Persoalan ini membuka diskursus teori antara al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Al-Mawardi menawarkan teori “ahlul halli wal aqdi” dalam sistem monarki kekhalifahan sebagai mekanisme pengangkatan seorang pemimpin. 

Secara praktis, tidak mungkin tawaran ini menjadi semacam kontrol objektif yang bersih dari kuasa pemimpin yang membentuknya. Artinya, suatu lembaga dibentuk hanya untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin kembali. 

Mekanisme ini yang pada gilirannya dikritik oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya, mekanisme kontrol tersebut seharusnya dilakukan oleh “ahlu syaukah atau ahlul ikhtiar” yang keanggotaannya direpresentasikan dari masing-masing unsur warga negara. Mereka bisa dari seorang akademisi, buruh, aristokrasi, hingga petani. 

Pada intinya, dapat merepresentasikan suatu klausul kepentingan kelompok dan perjuangan identitas. Mekanisme ini memungkinkan kuasa hakim independen karena dibentuk dengan menjauhi relasi kuasa penunjukan tunggal.

Yang nampak dari hakim konstitusi saat ini adalah ia tidak lepas dari relasi kuasa lembaga yang menunjuknya. Mereka diatribusikan dengan kewenangan legislatif yang membawa kepentingan masing-masing pihak. Untuk melepaskan relasi tersebut, ubahlah mekanisme penunjukannya. 

Kebablasan Politik

Salah kaprah yang terakhir, menuankan kebebasan sebagai dasar berpolitik yang absah.  Lord Acton menggambarkan antara jaminan kebebasan dan laku politik dengan cukup sempurna: ”Liberty is not means to a higher political end,”.

Kebebasan berpolitik pada optik filosofisnya tidak menuntun seseorang untuk mencapai kekuasaan yang tertinggi, apalagi melalui cara-cara yang culas. 
Kesalahannya, politik dinasti yang beroperasi saat ini dinarasikan sebagai bagian dari kebebasan. 

Akibatnya, kebebasan itu melahirkan kebablasan berpolitik. Padahal artikulasi kebebasan berpolitik adalah kebebasan dalam memperjuangkan gagasan, melahirkan perjuangan, dan mengklarifikasi identitas persamaan. 

Kebebasan itu tidak berada dalam cara, yang memungkinkan suatu gerak politik dapat menabrak ketentuan-ketentuan norma. Tetap terdapat sejumlah struktur etis dan lanadasan konstitutif suatu kebebasan berpolitik dapat dijalankan sesuai dengan kaidah keadaban publik.

Last but not least, konstitusi sudah dirusak dengan politik dinasti. Sebagai hal yang rusak, sesuatu itu harus diperbaiki kembali. Tinggalkan kepongahan berpolitik dan lepaskan relasi kuasa dinasti dari konstitusi. 

***

*) Oleh: A Fahrur Rozi, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES