Kopi TIMES

Dampak dan Solusi Keyboard Pilpres: Gravitasi Dinding Virtual Homophily, Filter Bubble, dan Echo Chambers

Jumat, 12 Januari 2024 - 13:30 | 29.34k
 Oleh: Assoc. Prof. Suparto, Dosen Universitas Muhammadiyah Malang.
Oleh: Assoc. Prof. Suparto, Dosen Universitas Muhammadiyah Malang.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi, termasuk informasi politik. Penggunaan media sosial untuk kampanye politik telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Indonesia. 

Pada Pilpres 2024, muncul kekhawatiran akan polarisasi politik dan peredaran informasi palsu. Kadang bisa membuat kita tersenyum karena paradoks dan hox-nya. Di detik lain, juga memaksa kita merenung dampak serius dari "dinding virtual" yang muncul akibat fenomena homophily, filter bubble, dan echo chambers.

Ketiga konsep ini berhubungan erat dalam konteks media sosial dan dinamika informasi online, tetapi mereka memiliki fokus yang berbeda. Homophily (Kemiripan) adalah kecenderungan orang untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan, baik dalam hal nilai, keyakinan, latar belakang sosial, atau politik apalagi dalam konteks Pilpres. 

Fenomena ini bisa menciptakan lingkungan dengan paparan pandangan “satu warna” saja termasuk dalam menggali data dan informasi. Contoh, sebagai pendukung Calan A, seseorang akan cenderung menggali dan menambang informasi yang berkaitan dengan Calon A dengan menyingkirkan informasi calon lainnya. 

Kian sering seseorang mengetik keyboard yang berkaitan dengan Calon A, misalnya, algoritma komputer (baca: sosial media) akan mencatat preferensi yang dikehendaki adalah “Calon A.” Di sinilah filter bubble (Gelembung Penyaringan) menancapkan posisinya. Algoritma media sosial dan mesin pencari secara otomatis menyaring dan menampilkan konten yang didasarkan pada preferensi dan sejarah penelusuran pengguna. 

Akibatnya, mereka akan terisolasi dari berbagai perspektif dan berita yang beda apa lagi berlawanan. Pengguna hanya terpapar pada konten yang memvalidasi pandangan mereka tentang Calon A. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan network mereka, validasi itu akan kian mengkristal dalam bentuk echo chamber. 

Echo Chambers (Ruang Gema) merupakan komunitas online dengan pandangan yang sama. Mereka berkumpul untuk memperkuat keyakinan dengan mengulangi dan memvalidasi pandangan tersebut tanpa adanya pertentangan atau dialog dengan pandangan yang berbeda. Ini menciptakan situasi di mana keyakinan politik atau sosial tertentu diperkuat tanpa tantangan dan paparan pandangan alternatif. Mata fisik dan mata hatinya akan cenderung berkaca-mata kuda.

Kaca mata itulah yang mengundang hadirnya dampak negatif berupa  polarisasi politik, kesulitan memahami perspektif beda, dan penyebaran hoax.  Polarisasi politik akan menggiring terjadinya perbedaan pendapat dan pandangan politik di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat menjadi semakin ekstrim atau bertentangan. 

Ini berarti bahwa kelompok-kelompok tersebut cenderung memilih posisi yang lebih jauh dari moderat. 
Kondisi ini bisa mengarah kedalam kesulitan untuk mencapai konsensus tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan apalagi politik. Bisa menghambat demokrasi dan peningkatan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Bahkan tanpa disadari, akan dapat menyebabkan kekerasan dan kerusuhan.

Terjebak di antara dinding virtual di atas juga bisa memenyebabkan seseorang kesulitan memahami perspektif beda. Orang yang terjebak dalam homophily, filter bubble, dan echo chambers mungkin sulit untuk memahami mengapa orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dari mereka. Hal ini karena mereka tidak terpapar pada informasi yang dapat membantu mereka untuk memahami perspektif yang berbeda.

Selain itu, kerjebakan dinding virtual juga akan mengarah ke penerimaan dan bahkan penyabaran hoax. Mereka terlalu percaya diri bahwa apa yang diterima itu pasti benar. Jadi tidak perlu dikritisi lagi. Keengganan untuk berpikir kritis ini dapat membuat mereka lebih mudah untuk percaya pada hoax. 

Akbiatnya, mereka dengan mudah akan memberikan label negatif bagi mereka yang berada di luar lingkaranannya. Jelas potensi adanya disharmoni sosial yang bias bikin kita jadi kesal.

Lalu, apa solusinya? Secara ideal, sebenarnya dalam postur Pilpres 2024, telah dikondisikan agar para calon pemilih ter-papar informasi dari 3 Capres. Salah satu di antaranya adalah Debat Capres.

Momentum ini, by design, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dinding-dinding virtual keyboard Pilpres 2024 sebab dapat “memaksa”masyarakat untuk mengetahui dan menyadari adanya berbagai perspektif yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Masyarakat bisa menyimak  visi misi Capres 1, 2, dan 3. Sehingga ada kesempatan untuk mengevaluasi secara kritis pendapat dan argumentasi dari para Capres. Intellectual engagement seperti ini akan membuka pintu hati munculnya partisipasi dalam Pemilu nanti.

Akan tetapi belajar dari Debat Capres ketiga lalu, fungsi itu jadi tersamarkan. Bahkan di medsos jelas nampak kian kuatnya polarisasi antar pendukung sebagai ekor dari paparan dan argumentasi. 

Pendukung Capres 1 dan 3 sepakat dengan penilaian 11 dari 100 dan 5 dari 10 untuk capaian Capres 2. Sangat Buruk dan Buruk. Ditambah lagi adanya serangan personal tentang properti dari Capres 01 ke 02. Berikutnya dihantam dengan tantangan membuka data pertahanan dari 03 ke 02 saat itu juga. 

Wow, sebagai tontonan sangat menarik. Sebagai tuntunan sangat memprihantinkan. Desain KPU dalam debat ini rupanya lebih menonjolkan unsur tontonan daripada tuntunan. Di antara para Capres memang sengaja “di-adu” supaya terjadi “perang terbuka.” Penonton kan memang cenderung suka ada orang “bertengkar.” Psikhologi itu yang dimainkan KPU, mungkin. 

Contoh, saat salah satu Capres mendapat pertanyaan dari Panelis, Capres lain dipaksa harus menanggapi. Dalam tradisi diskusi kita, “menanggapi” itu cenderung mencari titik lemah, kecuali Capres 02 yang 3 kali menyatakan setuju dengan pendapat Capres 03. 

Jadi para Capres memang dirancang secara sistematis supaya “perang” (baca: beda pendapat). Pertanyaan dari dan antar Capres itu, pun,  memang dirancang tanpa koridor jelas agar bisa bikin lawan “keok” dengan pertanyaan jebakan. Idealnya dibatasi, misalnya, pertanyaan harus merujuk ke visi misi yang telah dipaparkan sebelumnya.

Mungkin KPU perlu memikirkan pentingnya “tuntunan” daripada “tontonan.” Jangan sampai indikator  keberhasilan debat ini semata-mata jumlah penonton. Dampak dari pertunjukan itu juga harus menjadi pertimbangan penting sehingga bisa mengurangi timbulnya dinding maya bahkan nyata di antara kita. 

Pilpres ini kita ciptakan sebagai momentum bersejarah bukan saatnya berdarah-darah. Mari kita bangun lebih banyak jembatan penghubung bukan dinding penghalang yang kian menggunung. (*)

***

*) Oleh: Assoc. Prof. Suparto, Suparto adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES