Kopi TIMES

Urgensi Pengangkatan Anak Secara Legal

Selasa, 23 Januari 2024 - 09:34 | 19.09k
M. Rizqi Surya W, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
M. Rizqi Surya W, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

TIMESINDONESIA, BLITAR – Medio pertengahan Tahun 2015, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan anak hilang di Bali bernama Engeline Megawe, biasa disapa Engeline. Pada awalnya Engeline dikabarkan menghilang tanpa sebab yang pasti. Hingga akhirnya berdasarkan penyidikan dari Polres Kota Denpasar terkuak bahwa Engeline bukan menghilang, tetapi dibunuh dengan dikubur dibelakang pekarangan rumah Margriet, seseorang yang dianggap sebagai ibu angkat Engeline sendiri.

Kasus ini menarik perhatian publik, baik secara pemberitaan maupun stakeholder terkait. Pasalnya, menurut penyidikan Engeline diangkat sebagai anak bukan melalui prosedur yang berlaku. Adapun dokumen yang ditemukan hanyalah surat perjanjian notaris dan belum disahkan pengadilan. Hingga akhirnya, kepolisian menetapkan Margriet, orang yang dianggap ibu angkat Engeline sebagai tersangka bersama pihak lainnya. Kisah yang miris dan tragis dalam catatan kekerasan terhadap anak di Indonesia. 

Berangkat dari kasus tersebut, ada baiknya diulas secara konseptual dan praktik terkait pemahaman pengangkatan anak secara komprehensif. Secara definisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah  suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. 

Secara regulasi, penyelenggaraan pengangkatan anak di Indonesia memiliki pilar regulasi yang paling banyak dan mendetail. Setidaknya ada empat regulasi dasar yang dapat menjelaskan sistem pengangkatan anak di Indonesia meliputi: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 2) Permensos RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, 3) Permensos RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pengangkatan Anak, dan 4) Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak. 

Praktik pengangkatan anak atau adopsi anak sebagian orang menyebutnya telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengasuh Zaid bin Haritsah. Khazanah Islam menyebutnya dengan istilah Tabani yang berarti sama dengan pengangkatan anak. Diskursus terkait pengangkatan anak dalam Islam contohnya memperhatikan beragam aspek seperti: Berpegang teguh pada ketentuan syariat, tidak merubah nasab dan mengenali keluarga aslinya, pembagian harta hingga perihal perkawinan. Ini membuktikan bahwa pengangkatan anak bukanlah hal yang sederhana, melainkan hal yang detail dan perlu keseriusan untuk memahaminya. 

Pengangkatan anak bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak supaya berada pada lingkungan yang tepat dan dapat bertumbuh kembang dengan baik. Namun niatan tersebut perlu diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk menghilangkan resiko buruk baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya kelak dikemudian hari. Setidaknya terdapat dua aspek yang perlu difahami dalam proses pengangkatan anak secara legal yaitu: 1) Proses secara selektif dan 2) Kejelasan hukum.

Pertama, adalah penyelenggaraan pengangkatan anak dilaksanakan secara selektif. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat adalah pihak yang layak untuk mengangkat anak. Beragam aspek dijadikan sebagai pertimbangan mulai kondisi kesehatan, kemampuan ekonomi, kondisi lingkungan hingga motivasi pengangkatan anak. Tidak berhenti disitu, dalam memutuskan kelayakan pengangkatan anak juga melalui musyawarah oleh Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) yang terdiri dari lintas stakeholder. Hal ini ditujukan agar proses pengangkatan anak benar-benar menempatkan anak pada lingkungan yang tepat dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. 

Kedua, adalah kejelasan secara hukum. Ini penting untuk difahami mengingat pengangkatan anak sendiri adalah suatu peristiwa hukum yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan anak angkat dalam keluarga contohnya. Tidak sedikit kasus hukum terjadi dikarenakan proses pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara legal hingga akhirnya menimbulkan permasalahan dikemudian hari seperti perihal pembagian harta dan perbedaan identitas contohnya. Hal seperti inilah yang harus dicegah sejak dini dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat. 

Perlu kiranya penyelenggaraan pengangkatan anak difahami oleh stakeholder terkait dan masyarakat pada umumnya. Karena semua ditujukan untuk kepentingan terbaik anak dan orang tuanya. Tidak sebatas untuk kepentingan jangka pendek, akan tetapi juga berguna di masa depan. 

***

*) Oleh: M. Rizqi Surya W, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES