Kopi TIMES

Politik Tingkat Tinggi NU

Kamis, 08 Februari 2024 - 14:39 | 14.76k
Moh Nur Fauzi S.H.I., M.H. Dosen Studi Islam dan Filsafat Ilmu Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung-Banyuwangi dan Pegiat Literasi.
Moh Nur Fauzi S.H.I., M.H. Dosen Studi Islam dan Filsafat Ilmu Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung-Banyuwangi dan Pegiat Literasi.

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Persaingan meraih suara elektabilitas capres-cawapres dalam Pemilu 2024 semakin seru dan menegangkan. Suhu perpolitikan nasional kita pun semakin memanas. Situasi ini harus diakui secara jujur tampak dalam penyikapan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap tiga paslon capres-cawapres yang saat ini tengah berkompetisi memikat suara rakyat.

Hampir di setiap ajang pesta demokrasi lima tahunan ini suara Nahdliyin menjadi rebutan dan menyedot energi partai politik yang tengah bersaing. Suara Nahdliyin seakan-akan menjadi “suara Tuhan” dan penentu pemenang dalam Pemilu.

Tak heran jika ketiga paslon secara intensif “blusukan” ke pesantren-pesantren yang menjadi basis warga Nahdliyin. Para Kiai pun sebagai “cultural broker” meminjam istilah Clifford Geertz (1976) menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyambungkan visi misi mereka ke warga Nahdliyin. 

Faktanya, beberapa pesantren memiliki pilihan berbeda dalam pesta demokrasi kali ini. Ada yang memilih paslon 01, Anies-Muhaimin (AMIN), dan ada yang mengarahkan dukungan pada paslon 03, Ganjar-Mahfud. Seakan-akan sebagai pemisah, beberapa pesantren mengusung paslon 02, Prabowo-Gibran yang berupaya membelah suara Nahdliyin yang diperebutkan oleh paslon 01 dan 03.  

Mencermati situasi perpolitikan nasional yang kian memanas NU perlu kiranya untuk menegaskan “politik tingkat tinggi”-nya di ruang publik. Istilah “politik tingkat tinggi” (high level politics) digunakan oleh KH. A. Musthofa Bisri di berbagai ceramah dan tausiyah keagamaan. KH. A. Musthofa Bisri atau yang akrab dipanggil Gus Mus menyatakan bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang juga “berpolitik”. 

Dalam penjelasannya Gus Mus menegaskan bahwa politik NU adalah politik kebangsaan dan kerakyatan. Politik kebangsaan dan kerakyatan adalah politik yang berpijak dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal. 

Politik kebangsaan dan kemanusiaan NU dimanifestasikan secara nyata dengan menggaungkan semangat persatuan dan kesatuan dalam Pemilu. Merawat jagad dan membangun peradaban adalah bagian dari visi misi dan politik tingkat tinggi NU. 
Dalam konteks pesta demokrasi lima tahunan ini “politik tingkat tinggi” NU ditunjukkan dengan seruan dan himbauan untuk mempererat semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.  

Spirit persatuan dan kesatuan NU ini diwujudkan dalam tiga komponen penting berbangsa dan bernegara. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Persatuan dan persaudaraan Islam diwujudkan dengan memilih calon pemimpin yang santun dan beretika. Seorang pemimpin dalam Islam adalah mereka yang mampu menebarkan pesan-pesan damai dan saling menghargai antar sesama. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural pemimpin seyogyanya mampu menjadi perekat dan pemersatu di tengah kebhinekaan yang sangat kaya di negara ini.  

Kedua, ukhuwah wathaniyah. Jiwa nasionalisme bagi warga Nahdliyin merupakan spirit pemersatu di antara sesama elemen bangsa yang dinaungi dalam keberagaman dan kebhinekaan. 

Indonesia adalah rumah bersama. Indonesia bukanlah milik umat Islam semata, tetapi milik bersama dimana persaudaraan sebangsa dan setanah air merupakan daya ikat yang menjadikan Indonesia semakin maju dan kuat bermartabat. Selain itu dan tak kalah penting adalah bahwa nasionalisme merupakan bagian dari iman sebagaimana slogan yang dipedomani oleh kalangan Nahdliyin.

Ketiga, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan kemanusiaan menjadi pijakan warga Nahdliyin di tengah keberagaman NKRI yang sangat kaya. Persaudaraan kemanusiaan ini diwujudkan secara nyata dengan menggagas forum dialog lintas iman dan antar agama. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan atas nama agama baik di ranah wacana maupun perilaku keberagamaan yang intoleran.    

Dalam konteks pesta demokrasi 2024 ini, di tengah semakin memanasnya suhu perpolitikan nasional, politik tingkat tinggi NU dalam trilogi nilai tersebut sangat relevan dikedepankan. 

Suara warga Nahdliyin yang terpecah dalam tiga paslon tersebut seyogyanya betul-betul dapat dimaksimalkan dalam menentukan dan memilih calon pemimpin masa depan yang mampu menyatukan, bukan malah mendikotomi masyarakat atas nama politik identitas. 

NU menempatkan semua partai politik dalam posisi yang sama dalam konteks Pemilu. Warga Nahdliyin diberi kebebasan dalam memilih paslon sesuai dengan pilihan rasionalitas dan hati nurani mereka. 

Ijtihad Politik Nahdliyin

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid (2006), di kalangan Nahdliyin dikenal kaidah fiqih (legal maxims) terkait dengan kepemimpinan.  Kaidah fiqih  tersebut berbunyi “kebijakan seorang pemimpin haruslah sejalan dan berbanding lurus dengan terciptanya kemaslahatan bagi rakyatnya secara keseluruhan”. Dengan kaidah ini warga Nahdliyin dapat menentukan “ijtihad politik”-nya dalam menentukan pilihan pada pesta demokrasi lima tahunan kali ini.  

Pilihan ini tentunya didasarkan pada visi misi paslon yang rasional, visioner, dan progresif. Visi misi paslon yang berkompetisi di Pilpres harus diuji di altar debat capres-cawapres dan media sosial yang menjamur saat ini. 

Melalui debat capres-cawapres yang telah beberapa kali digelar, warga Nahdliyin dapat memilih dan memilah dari ketiganya paslon mana yang layak menjadi pemimpin dan mana yang harus terdegradasi dari pesta demokrasi.  

Keadaban Politik 

Era membanjirnya media sosial memang ibarat pisau bermata dua. Dalam konteks debat capres dan cawapres yang telah berlangsung rakyat bisa menimbang berdasar penilaian rasional dan hati nurani mereka. 

Dalam debat tersebut rakyat disuguhi “keadaban politik” yang semakin tergerus. Substansi debat yang seharusnya mengarah pada adu visi dan gagasan malah berubah menjadi ajang ejekan dan hinaan terhadap personal dan kontestan debat. 

Bagi para kontestan, panggung debat seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan pemaparan visi-misi dan program yang rasional dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  

Rakyat menginginkan panggung debat yang rasional dan beretika. Jika ini yang terjadi maka “keadaban politik” dalam pesta demokrasi kita kali ini akan mendapat simpati rakyat dan masyarakat dunia. 

Inilah kiranya yang menjadi bagian dari salah satu “politik tingkat tinggi” yang coba dihadirkan NU bagi rakyat dan masyarakat dunia. Bukan sekadar politik berebut kekuasaan. Melainkan politik kebangsaan dan kerakyatan yang sarat dengan keadaban politik.   

***

*) Oleh : Moh Nur Fauzi S.H.I., M.H. Dosen Studi Islam dan Filsafat Ilmu Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung-Banyuwangi dan Pegiat Literasi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES