TIMESINDONESIA, PONTIANAK – RATUSAN guru besar dari berbagai kampus di Indonesia berteriak melontarkan kritik sekaligus ajakan kepada Presiden Jokowi untuk kembali menjadi pemimpin negara dan pemerintah yang adil dan menjadi panglima negara hukum di tengah kecenderungan penyimpangan etika di berbagai lembaga negara: Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pula dengan fenomena kecenderungan tidak netralnya Kepolisian, TNI, bahkan hingga memuncak pada jabatan presiden itu sendiri.
Ungkapan secara terbuka akan netralitas Presiden, TNI, Polri sayangnya belum mewujud pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Yang terjadi justru sebaliknya, upaya penggiringan aparatur negara dan pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu kian menjadi berita setiap hari. Fenomena ini makin gaduh bukan saja karena sebagai konsekuensi dari kompetisi elektoral dalam pilpres. Tetapi lebih jauh karena terdapat indikasi penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi dalam koridor kedaulatan rakyat dalam negara hukum.
Advertisement
Kampus dan Politik Kebangsaan
Ada pertanyaan kuat yang mengemuka, kenapa tiba-tiba para guru besar di kampus-kampus ternama meneriakkan pentingnya presiden “kembali ke jalan yang benar” yaitu jalan-jalan demokrasi, konstitusi, reformasi, dan etika. Namun, dari arah yang berbeda, suara kritis para guru besar itu dianggap sebagai noice alias kegaduhan yang beraroma partisan yang terorkrestasi. Sementara para guru besar sedang meneriakkan kritik sebagai voice of moral sebagai penjaga “politik nilai” dan jauh dari politik elektoral dan partisan. Dua model keyakinan ini sekarang sedang berkompetisi di ruang publik.
Civitas akademika memiliki tanggung jawab kesejarahan dalam menegakkan kebenaran dan integritas pada semua level dalam berbangsa dan bernegara. Kebenaran yang diemban tidak saja bertumpu pada “kebenaran ilmiah” yang menjunjung tingga pada objektivitas: logis dan empirik. Tetapi juga kebenaran etis. Spirit kritik para guru besar harus dibaca dalam koridor ini. Kenapa kritik ini tidak langsung disuarakan oleh para pejabat kampus? Dapat dipahami bahwa para pimpinan perguruan tinggi negeri mengalami dilema antara independensi sebagai intelektual dan perpanjangan tangan dari pemerintah melalui kementerian. Ada semacam “kepantasan” yang harus dijaga. Sehingga yang muncul adalah sekedar deklarasi pemilu damai untuk menghindari kritik tajam terhadap presiden.
Pilihan ini mengandung dua resiko sekaligus. Pertama, para pejabat kampus, secara subjektif-diakui atau tidak-khawatir akan kehilangan posisinya dan akan dipandang sebagai setengah hati dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, reformasi, konstitusi dan etika. Kedua, mereka tengah menempatkan posisinya sebagai pihak penyeimbang diantara dua model pandangan yang sedang berkembang. Dalam situasi ini, akan segera terlihat karakter kepemimpinan seseorang: mana yang pemberani, penakut, dan diantara berani dan takut dengan seluruh latar belakang dan argumen di baliknya.
Dalam situasi kerusakan moral, sulit berharap dari lembaga-lembaga negara yang justru dalam dirinya sendiri tengah mengalami kerusakan dan menjadi sasaran kritik. Juga tidak bisa berharap dari partai-partai politik yang tengah sibuk memenangkan politik elektoral. Satu-satunya lembaga penyelemat demokrasi adalah perguruan tinggi dan berbagai simpul civil society yang masih independen dari politik partisan. “capak-capek jadi akademisi dan intelektual, tidak bersikap kritis, yang bener aja, rugi dong”
Ujung Gerakan Moral
Gelombang gerakan moral ini memang tidak mudah untuk dikonversi ke dalam gerakan politik elektoral dan membandingkannya dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah yang masih relatif tinggi. Issu-issu tentang penyimpangan nilai-nilai demokrasi, reformasi, konstitusi, dan etika adalah issu kelas menengah. Sementara lima puluh persen lebih rakyat Indonesia adalah kelas bawah yang hanya sensitif pada hal-hal yang praktis: lapangan pekerjaan yang mudah, ketersediaan kebutuhan sembilan bahan pokok, kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, bahkan gratis.
Itu sebabnya, bagi-bagi sembako oleh presiden yang kini mendapat sorotan tajam di tahun politik menjadi bagian dari perasaan rakyat yang disadari atau tidak tengah mengalami “personalisasi bantuan sembako”. Bagi rakyat kecil, tidak mudah memahami diksi personalisasi sembako sebagai issu mereka. Diksi ini hanya bisa dipahami oleh kelas terdidik. Pertanyaannya sekarang, mampukah kelas terdidik mentransformasikan issu kelas menengah sebagai issu yang sejatinya sebagai issu seluruh rakyat Indonesia. Juga terhadap issu-issu lain yang menjadi concern kelas terdidik seperti para guru besar, mahasiswa, dan jaringan civil society.
Voice of moral dari kampus pastilah bukan noice dengan atribusi partisan. Jikapun tercium aroma partisan dari gerakan moral hanya akan terjadi pada tingkat oknum dan personal dan bukan datang dari civitas akademika. Mengakhiri tulisan ini, saya menduga, gerakan politik elektoral yang dilakukan oleh tiga paslon capres-cawapres belum akan “menggubris” gerakan moral yang tengah dijalankan oleh berbagai kampus dan gerakan civil society. Sementara gerakan moral akan terus berlangsung sebagai gerakan politik kebangsaan hingga pilpres 14 Pebruari mendatang mendapatkan hasilnya. Yang dibutuhkan adalah pidato resmi politik Presiden jelang Pilpres untuk memastikan bahwa berbagai kekhawatiran rakyat akan ketidakadilan benar-benar tidak terjadi. Dan yang paling utama adalah bukan sekedar pernyataan, tetapi pembuktian dalam kenyataan.
***
*) Oleh : Abdul Mukti Ro’uf, Dosen Filsafat dan Pemikiran Islam di Pascasarjana IAIN Pontianak.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
_____
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Sholihin Nur |
