Kopi TIMES

Pergerakan Universitas Menyuarakan Protes Terhadap Pelanggaran Demokrasi

Rabu, 14 Februari 2024 - 17:00 | 18.02k
Fanny Syariful Alam, Regional Coordinator of SEKODI Bandung, an awardee of Nuffic the Netherlands 2023 for Citizen Participation and Inclusive Governance
Fanny Syariful Alam, Regional Coordinator of SEKODI Bandung, an awardee of Nuffic the Netherlands 2023 for Citizen Participation and Inclusive Governance

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Tanggal 2 hingga 4 Februari 2024 menandai gerakan beberapa Universitas besar di Indonesia untuk menggema protes kolektif mereka terhadap keprihatinan berkembang mengenai kondisi perjalanan demokrasi di Indonesia menjelang tahun pemilihan yang akan datang. Universitas Indonesia (UI), misalnya, muncul dengan gerakan suaranya “Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali” yang mendapat perhatian nasional. Ketua Dewan Guru Besar, Harkristuti Harkrisnowo, pemimpin gerakan, menegaskan sikap Universitas tersebut menunjukkan urgensi setelah mengamati degradasi prinsip-prinsip demokrasi di bawah pemerintahan yang ada oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, dalam petisi berjudul “Bulaksumur UGM”, yang diwakili oleh Prof. Koentjoro, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menunjukkan kekecewaannya terhadap penyimpangan nyata dari etika demokrasi selama periode presiden saat ini, terutama dengan fakta bahwa Presiden Joko Widodo berafiliasi dengan Universitas tersebut sebagai salah satu alumni. Demikian juga, petisi lainnya “Seruan Padjadjaran” yang disuarakan oleh para akademisi Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, menekankan kritik terhadap kondisi etika politik yang ada menjelang periode pemilihan 2024.

Secara historis, gerakan mahasiswa di Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk arsitektur politik dan demokrasi nasional, sering kali menunjukkan tindakan yang melampaui batas, misalnya dalam upaya mereka untuk mendekolonisasi negara dan mendukung pemerintahan yang berkuasa dalam menentang lawan-lawan mereka sebagai perwakilan kekuatan dan kehendak rakyat. Beberapa contoh nyata dari tindakan-tindakan berani ini berasal dari tahun 1965-1966 ketika mereka secara signifikan memberantas pengaruh kiri.

Kembali pada tahun 1998, ketika dunia secara kritis menyaksikan keruntuhan rezim Orde Baru Presiden Soeharto yang secara signifikan disumbangkan oleh peran penting gerakan universitas. Masyarakat telah kecewa dengan rezim negara ini, menyebabkan keruntuhan ekonomi akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela yang dilakukan oleh Soeharto dan rekan-rekannya. Era ini dinamai Era Reformasi, titik balik bagi transisi Indonesia ke masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis tanpa rasa takut.

Menguatkan Kepemimpinan Pemuda: Kunci bagi Masa Depan Indonesia

Secara strategis, Indonesia telah memutuskan untuk memanfaatkan potensi pemimpin muda di berbagai sektor, khususnya dalam mengejar visi Indonesia Emas pada tahun 2045, yang merupakan negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk tujuan ini, pemerintah menandai pembangunan manusia sebagai titik pijak yang signifikan karena populasi yang signifikan dalam usia produktif disumbangkan oleh pemuda.

Dalam tatanan global, para pemimpin di seluruh dunia menyadari perlunya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030, mengakui peran kunci pemuda sebagai inisiator pembangunan. Di sisi lain, sangat penting untuk memberikan mereka keterampilan dan peluang yang diperlukan untuk tumbuh dengan kemampuan untuk berkontribusi secara bermakna untuk meningkatkan dan memperkuat perdamaian dan keamanan. Dalam konteks tahun pemilihan 2024, hal ini berkaitan dengan kepemimpinan pemuda dengan munculnya tokoh-tokoh muda saat ini, seperti Gibran Rakabumi, putra Presiden, yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo. Selain itu, hal itu menandakan periode baru kepemimpinan generasi di Indonesia.

Pelanggaran dalam Proses Demokrasi

Meskipun dipertimbangkan aspirasi Gibran untuk menjadi pemimpin masa depan sebagai calon wakil presiden, orang-orang telah memperhatikan kelayakan dirinya yang dipertanyakan karena intervensi yang diduga oleh Jokowi dalam peraturan hukum di Indonesia. Pokok masalahnya terletak pada sebuah dekrit terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentang perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengatasi Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017.

Ternyata Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, adalah ipar Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabumi Raka. Usman telah memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2 April 2018. Keterpilihannya kembali sebagai Ketua Mahkamah Agung pada Maret 2023, untuk periode 2023-2028, telah menimbulkan tuduhan nepotisme. Pengungkapan ini telah menimbulkan kontroversi, dengan tuduhan bahwa posisi Usman dapat digunakan untuk mempermudah pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden, sehingga mempertahankan dominasi dinasti politik Joko Widodo di Indonesia.

Saat pemilihan umum pada tanggal 14 Februari semakin dekat, kekhawatiran akan brutalitas pelanggaran terhadap demokrasi tetap berlanjut. Meskipun ada kritik-kritik dari universitas-universitas besar, tanggapan Presiden tampak kurang responsif, menunjukkan ketidaksetujuan demokratis sebagai hal yang umum dan hal yang sangat biasa terjadi.

Namun, pada akhirnya tokoh-tokoh terkemuka dalam Universitas-universitas tersebut mendesak Presiden untuk menyelaraskan tindakannya dengan komitmennya untuk menjaga proses demokrasi di Indonesia. Diharapkan Presiden serta aparat pemerintahan akan memperhatikan kekhawatiran mereka dengan seksama, mengakui bahwa masa depan negara ini bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya, serta menjadikannya investasi politik penting bagi negara dan masyarakat di masa depan. 

***

*) Oleh: Fanny Syariful Alam, Regional Coordinator of SEKODI Bandung, an awardee of Nuffic the Netherlands 2023 for Citizen Participation and Inclusive Governance.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

 

_____
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES