Kopi TIMES

Merdeka Belajar yang Diinginkan?

Minggu, 31 Maret 2024 - 16:33 | 22.48k
Aries Utomo, S.Pd., M.Pd., Dosen S1 Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman
Aries Utomo, S.Pd., M.Pd., Dosen S1 Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman

TIMESINDONESIA, SAMARINDA – Dewasa ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (biasa disingkat Kemdikbudristek) sedang gencar-gencarnya memperkenalkan salah satu program unggulannya, yaitu merdeka belajar. Program ini mulai diperkenalkan oleh Mas Menteri dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi. Program ini cukup signifikan dalam merubah pola pendidikan yang selama ini dijalankan, salah satu contohnya administrasi pengajaran dalam kelas disederhanakan menjadi satu lembar saja untuk satu pertemuan. 

Selain itu, adanya program belajar satu semester lintas prodi dan kampus bagi perguruan tinggi serta adanya magang independen bersertifikat di perusahaan-perusahan nasional maupun internasional. Hal ini tentu saja mendobrak tradisi dan kultur pendidikan Indonesia yang selama ini terlalu administratif dan membebani menjadi lebih efektif dan efisien dengan harapan melahirkan lulusan yang multi talent.

Menurut saya program tersebut sangat bagus sekali dalam rangka mengubah paradigma pola pendidikan yang ada di Indonesia, namun beberapa hal perlu diingat bahwa program tersebut belum berbanding lurus dengan beberapa hal mendasar yang mendukung; Pertama, peningkatan kesejahteraan para pendidik (guru dan dosen). Kesejahteraan merupakan harapan setipa individu terlebih para pendidik. Hal mendasar tersebut sangat perlu diperhatikan guna meningkatkan motivasi pendidik yang sudah bertahun-tahun mengabdi baik itu di perkotaan hingga pedalaman guna melahirkan calon-calon generasi emas Indonesia. 

Pemerintah harus lebih bijak lagi dalam menjalankan program di bidang pendidikan. Tidak semata mengejar perubahan mendasar dalam pola pendidikan Indonesia melalui kebijakan perubahan dan program-programnya, namun juga haru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. Bayangkan saja para pendidik yang setiap harinya harus bekerja untuk mencerdaskan anak didiknya, tetapi juga harus berjuang untuk menafkahi keluarganya dengan pendapatan yang minim. Ditambah lagi, pengeluaran yang tak terduga dan bisa kapan saja terjadi. 

Memang, saat ini para pendidik yang status tidak tetap sudah mulai terakomodir dengan adanya seleksi ASN, namun hal tersebut tentu saja perlu dibarengi dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan pendidik lainnya. Kita sadar bahwa ukuran cukup untuk kebutuhan masing-masing individu itu berbeda, namun dengan upaya peningkatan kesejahteraan, hal tersebut dirasa bisa membantu dan memotivasi para pendidik bahwa bekerja bidang pendidikan mampu mensejahterakan mereka.

Kedua, kurangnya dukungan peningkatan fasilitas pendidikan yang memadai. Hampir di setiap daerah sepertinya menghadapi masalah tersebut. Pemerintah pusat pun sebenarnya sudah mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui berbagai program, salah satunya bantuan operasional sekolah (dikenal BOS), namun sepertinya hal tersebut masih belum mampu menyelesaikan masalah yang ada. 

Perhatian dan dukungan pemerintah daerah pun sepertinya masih berbeda-beda, hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi mereka bahwa bantuan pemerintah pusat saja tidak cukup untuk mendukung peningkatan fasilitas pendidikan tersebut. Terciptanya generasi masa depan emas Indonesia butuh kerja sama yang baik antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat maupun daerah perlu bersinergi dalam mendukung peningkatan fasilitas pendidikan ini. Pendidikan yang berdampak positif bagi peserta didik tentu juga lahir dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai.  

Ketiga, terbatasnya akses informasi dan teknologi di daerah. Hampir 79 tahun Indonesia merdeka, namun kesenjangan fasilitas dan akses informasi dan teknologi masih menjadi polemik hampir di semua daerah, khususnya pedesaan dan pedalaman. Memang salah satu faktor nya adalah perbedaan geografis, namun melalui berbagai program yang ada, seperti pembangunan jaringan internet pedesaan dan pedalaman dirasa masih kurang optimal. 

Ditambah lagi, beberapa waktu lalu terungkapnya dugaan korupsi pada proyek tersebut. Hal ini tidak saja membuat kesenjangan tersebut tetap menjadi masalah, namun malah menambah daftar masalah yang kedepannya dan berimbas pada terhambatnya kemajuan pedesaan dan pedalaman dalam akses informasi dan teknologi yang ada.  

Sehingga, saya bisa menyimpulkan tiga hal yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah kedepannya, merdeka belajar seperti apa yang diinginkan? Jawabannya cukup sederhana, yaitu: peningkatan kesejahteraan pendidik, fasilitas pendidikan yang memadai, dan kemudahan akses informasi dan teknologi. Tantangan di dunia pendidikan memang masih dan selalu ada kedepannya, namun dengan optimisme, maka merdeka belajar dalam pendidikan itu pasti akan semakin terwujud nyata. (*)

***

*) Oleh : Aries Utomo, S.Pd., M.Pd., Dosen S1 Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES