Kopi TIMES

Takluknya MK

Kamis, 25 April 2024 - 07:21 | 20.84k
Ilhamdi Putra, Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Manajer Riset LBH Pers Padang
Ilhamdi Putra, Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Manajer Riset LBH Pers Padang

TIMESINDONESIA, PADANG – Sebagaimana personifikasi sosok Themis yang digambarkan menutup mata, MK juga melakukan hal serupa. Bedanya, bilamana Themis mengenakan penutup mata agar menimbang secara adil, sedangkan MK menutup mata agar fakta-fakta persidangan PHPU pilpres dapat diabaikan. Konsekuensi dari pengabaian kecurangan pilpres itu tidak lebih dari memperkokoh bukti terlembaganya kecurangan Pilpres, di mana MK turut terseret dalam perlembagaan itu.

Tutup Mata

Sebenarnya MK memiliki bekal cukup berdasarkan fakta persidangan. Misalnya sebab-akibat dari pendistribusian bansos menjelang pilpres yang tidak melibatkan Mensos dan keterlibatan Pj. Kepala Daerah secara aktif dalam kampanye Paslon 02 di banyak daerah. Bahkan penunjukkan Pj. Kepala Daerah sejak jauh hari telah menuai kritik dari kalangan akademisi dan aktivis yang telah mencium gelagat Presiden yang tengah menyiapkan suksesi kekuasaan. Namun MK justru menilai persoalan itu telah selesai melalui Komisi ASN dan klarifikasi para Menteri.

Yang cukup mengagetkan adalah pengabaian MK terhadap serentetan kasus pelanggaran etik dalam proses pilpres yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sekali lagi, MK menganggap persoalan itu telah selesai melalui lembaga-lembaga yang ditugasi melakukan penegakan etik. Hanya saja MK tidak menimbang apakah sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga etik tersebut telah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, dan sejauh mana pelanggaran itu memberi efek elektoral bagi Paslon 02. Bahkan MK sejatinya tidak mempersoalkan etika sebagai bagian dari konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara.

Bila dipahami benar, Putusan MK sama sekali tidak mempertimbangkan nilai demokrasi substansial dalam pemilu, bahkan jauh dari pertimbangan nilai demokrasi prosedural yang seharusnya lebih mudah dijangkau karena sifatnya yang materil dan terukur.

Privilese

Hal mencengangkan lainnya dari putusan MK adalah pengakuan adanya privilese bagi Gibran yang menikmati keuntungan elektoral atas cawe-cawe Ayahnya. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai bahwa hak istimewa Gibran sebagai Cawapres yang juga merupakan putra Presiden tidak mungkin dibatasi karena hal itu melanggar HAM yang dijamin oleh konstitusi. Sedangkan, hemat MK, tidak ada aturan hukum yang melarang tindakan Presiden tersebut.

Pertanyaannya, apakah privilese merupakan hak dasar yang muncul sebagai keniscayaan terlahir sebagai manusia sebagaimana hak untuk hidup? Bisakah Gibran memungut keuntungan elektoral tanpa status sebagai putra Presiden? Bisakah Gibran memenuhi syarat sebagai Cawapres tanpa campur tangan kuasa Ayahnya melalui sang Paman? Padahal nyatanya UUD 1945 juga mengenal rezim pembatasan HAM. Artinya, MK secara tidak langsung melegalkan privilese yang menjadi pintu bagi politik dinasti.

Bahkan Ichsan Kabullah dalam risetnya tentang identifikasi aktor dalam PHPU Pilpres (2024) yang dilakukan selama sidang MK, mengemukakan data munculnya kata “Jokowi” sebanyak 51 kali. Jumlah ini berada di tempat kedua setelah kata “MK” sebanyak 434 kali. Setelahnya secara berurutan, “Anies Baswedan” 35 kali, “Prabowo” 27 kali, “KPU” 25 kali, “Ganjar” 25 kali. Riset ini dapat menggambarkan bahwa dalam Pilpres 2024, Jokowi lebih aktif dibandingkan kandidat yang berkontestasi. Dan MK mengabaikannya.

Dalam bahasa lainnya, pertimbangan hukum MK sama saja memosisikan Presiden sebagai juru kampanye bagi putranya dengan berlindung di balik dalih kekosongan hukum dan melepaskan tanggung jawab mengisi ruang kosong itu kepada pembentuk undang-undang di tengah fungsi pengawasan DPR yang macet. Sedangkan pada PHPU Kada, MK acap kali mengisi ruang kosong hukum, misalnya pada perincian unsur TSM yang diatur secara rigid dalam UU Pemilu.

Putusan Terpecah

Setidaknya masih ada sedikit hal baik dalam putusan MK terkait skandal kemenangan putra Presiden itu. Dalam 4 edisi PHPU pilpres sebelumnya, sejak tahun 2004, MK selalu mengeluarkan putusan dengan suara bulat, tanpa satu pun Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Namun Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 diwarnai dissenting 3 Hakim Konstitusi yang menilai adanya sebab-akibat yang seharusnya dipertimbangkan dalam giat bansos Presiden, netralitas Pj. Kepala Daerah, dan ASN, serta etika penyelenggaraan negara. Sehingga ketiganya menghendaki pemungutan suara ulang di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sebenarnya kausalitas antara cawe-cawe Presiden dengan kemenangan Paslon 02 melalui kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif terbukti dalam fakta persidangan, hanya saja diabaikan oleh 5 Hakim Konstitusi lainnya. Sekali lagi, MK menutup mata terhadap fakta yang dikangkangkan di muka pengadilan dan tampil sebagai salah satu pelaku dari pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

***

*) Oleh : Ilhamdi Putra, Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Manajer Riset LBH Pers Padang

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES