Kopi TIMES Pilkada 2024

Kemiskinan Banten dan Pilkada 2024

Senin, 13 Mei 2024 - 13:00 | 18.15k
Heru Wahyudi.
Heru Wahyudi.
FOKUS

Pilkada 2024

TIMESINDONESIA, BANTEN – Kemiskinan di Provinsi Banten merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 14,3% penduduk Banten atau sekitar 1,4 juta jiwa terjerumus dalam kemiskinan ekstrem. 

Meskipun angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten menurun menjadi 0,43 persen hingga Maret 2023, masalah ini masih berakar pada pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan rendahnya kualitas pendidikan juga memperparah situasi dengan memicu pengangguran dan kemiskinan.

Faktor lain yang memperburuk kemiskinan ekstrem di Banten adalah rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya tingkat pendidikan dapat membuat individu terperangkap dalam lingkaran ketidakmampuan dan keterbatasan, sehingga mereka terpinggirkan dari dunia kerja dan terjebak dalam kemiskinan. 

Dalam mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik guna mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten, (Fauzi et.al, 2018).

Penanggulangan dan Dampak Kemiskinan 

Kemiskinan ekstrem di Banten dapat mempengaruhi jalannya dan hasil Pilkada 2024. Pada sisi satu, Pilkada ini memberikan peluang untuk mengatasi masalah tersebut melalui kebijakan yang tepat dan pemimpin yang berkomitmen. Pemerintah perlu meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sehingga masyarakat miskin ekstrem dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Edukasi publik tentang pentingnya pendidikan dan kualitas SDM juga harus ditingkatkan, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah dan pengambilan keputusan yang tepat dalam Pilkada.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan investasi pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sanitasi. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses terhadap peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem.

Memimpin dengan Visi dan Kolaborasi

Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banten membutuhkan pendekatan komprehensif dan terstruktur dengan kepemimpinan visioner dan kolaborasi multi-pihak. Tantangan pertama adalah memahami akar permasalahan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan aset. Pemimpin yang efektif harus mampu menganalisis secara menyeluruh dan merumuskan solusi komprehensif. 

Tantangan kedua adalah alokasi sumber daya yang tepat, dengan politik anggaran yang cermat dan transparan. Ketimpangan antar wilayah dan kelompok masyarakat juga menjadi tantangan, yang membutuhkan kebijakan merakyat dan merata. Komunikasi dan diplomasi juga penting untuk meredakan resistensi dan perbedaan pandangan. Memberantas kemiskinan ekstrem di Banten membutuhkan pemimpin dengan visi jelas, kecakapan komunikasi, dan komitmen teguh. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi fondasi yang penting dalam mencapai tujuan ini.

Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan ekstrem, termasuk di Provinsi Banten. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, terdapat 24,27 juta penduduk miskin di Indonesia, dengan 5,63% penduduk Banten hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program dan strategi di wilayah tersebut.

Salah satu program utama adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial bersyarat berupa uang tunai kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2022, terdapat 305.907 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Banten.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pangan melalui Kartu Sembako, yang berupa beras dan telur bagi keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2022, terdapat 1.092.600 penerima manfaat Kartu Sembako di Banten.

Program PaEmas (Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Miskin) juga memberikan bantuan tunai bersyarat melalui kegiatan padat karya di desa-desa tertinggal. Pada tahun 2022, 11 kabupaten/kota di Banten menerima program PaEmas dengan total anggaran Rp58,2 miliar.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Strategi Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (APEK) melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022. APEK menargetkan 35 kabupaten prioritas, termasuk 2 kabupaten di Banten yaitu Lebak dan Pandeglang. Strategi ini mencakup intervensi untuk menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meminimalkan kantong kemiskinan, dan membangun karakter masyarakat miskin.

Harapan Pilkada 2024

Kemiskinan ekstrem di Banten menjadi isu utama dalam Pilkada 2024. Angka kemiskinan ekstrem di provinsi ini masih tinggi, bahkan tertinggi di Pulau Jawa. Pemimpin terpilih harus memiliki komitmen dan strategi yang jelas untuk memerangi kemiskinan ekstrem. Pilkada ini menjadi kesempatan penting untuk membawa perubahan nyata dan mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan. 

Pilkada 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin baru, tetapi juga tentang menentukan masa depan Banten. Momen ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk memerangi kemiskinan ekstrem dan membangun Banten yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Masyarakat Banten memiliki harapan besar terhadap pemimpin baru yang terpilih, yang memiliki komitmen dan strategi yang jelas untuk mengatasi masalah kemiskinan. 

Visi dan misi para kepala daerah haruslah mengusung program-program konkrit dan berkelanjutan yang mampu menyentuh akar permasalahan dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat miskin. Pilihlah pemimpin yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam menangani isu kemiskinan, serta memiliki kemauan politik yang kuat untuk memperjuangkan nasib rakyat miskin. Dengan memilih pemimpin yang tepat, Pilkada 2024 dapat menjadi tonggak pembangunan Banten yang lebih baik, di mana kemiskinan ekstrem dapat diberantas dan masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan.

***

*) Oleh : Heru Wahyudi, Dosen di FISIP Universitas Pamulang 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Hainorrahman
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES