Kedaulatan Laut Cina Selatan: Tantangan Pemimpin Terpilih Indonesia

Sejarah panjang Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya mengalami titik balik penting setelah era Reformasi 1998. Reformasi membawa perubahan besar dalam tatanan politik domestik, membuka peluang bagi pengembangan kebijakan maritim yang lebih baik dan demokratis. Reformasi ini memberi ruang bagi munculnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi maritim di kawasan Asia Tenggara.

Advertisement

Namun, tantangan bagi Indonesia tidak pernah usai. Di Laut Natuna, Indonesia harus menghadapi ancaman dari aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara tidak sah (Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing) dan perselisihan batas maritim dengan negara-negara tetangga. Tantangan ini menuntut kebijakan yang tegas dan kapabilitas angkatan laut yang kuat. Di sisi lain, diplomasi luar negeri yang efektif juga diperlukan untuk menjalin kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman ini.

Dinamika geopolitik di Laut China Selatan menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia. Konflik kepentingan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN seringkali menciptakan ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas regional. Dalam kondisi ini, Indonesia berusaha untuk memainkan peran sebagai mediator melalui berbagai forum multilateral seperti ASEAN, dengan tujuan menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Visi Presiden Joko Widodo mengenai “Poros Maritim Dunia” menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi pusat kegiatan maritim global. Visi ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur maritim, mengembangkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, dan menjawab tantangan keamanan. Dengan integrasi kebijakan domestik dan internasional, Indonesia berupaya memaksimalkan potensi lautnya untuk kesejahteraan nasional dan stabilitas regional.

Setiap presiden Indonesia, sejak B.J. Habibie hingga Joko Widodo telah mengambil pendekatan berbeda dalam menangani isu Laut Natuna dan Laut China Selatan. Misalnya, Abdurahman Wahid dengan gaya kepemimpinannya yang transformasional dan visioner mengedepankan nilai demokrasi dan reformasi internal, sedangkan Megawati lebih banyak menggunakan pendekatan diplomatis yang situasional untuk menjaga stabilitas dalam negeri dan hubungan internasional.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih kebijakan rasional dan konsensual, menggunakan data mendalam dan pendekatan multilateralisme dalam diplomasi. Jokowi, sebaliknya, menekankan tindakan cepat dan pragmatis untuk mengamankan kepentingan nasional. Variasi dalam strategi-strategi ini tidak hanya menunjukkan adaptabilitas dan komitmen di tiap pemerintahan, tetapi juga mencerminkan bagaimana mereka menanggapi tantangan yang dihadapi dalam memelihara kedaulatan maritim.

Menjelang pelantikan presiden terpilih pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang, perhatian terhadap strategi kepemimpinan masa depan menjadi semakin penting. Setiap calon pemimpin harus belajar dari pendekatan presiden-presiden sebelumnya, mulai dari model diplomasi Susilo Bambang Yudhoyono yang aktif dan terbuka hingga pendekatan pragmatis Jokowi yang fokus pada penguatan maritim. Gus Dur dengan inklusivitas dan dialognya memberikan teladan penting dalam negosiasi damai, sedangkan Megawati menunjukkan nilai penting dari menjaga keseimbangan antara kepentingan internal dan eksternal. Integrasi elemen-elemen kepemimpinan ini akan membantu Indonesia mempertahankan kedaulatannya sambil membangun hubungan baik dengan komunitas internasional.

Kebijakan luar negeri yang koheren dan komprehensif, peningkatan kualitas diplomasi multilateral, serta investasi berkelanjutan dalam pertahanan maritim menjadi langkah-langkah yang harus diteruskan. Modernisasi peralatan dan pelatihan personel angkatan laut, ditambah pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan dan fasilitas pengawasan canggih, juga sangat penting.

Penelitian strategis dan pendidikan publik menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedaulatan maritim. Implementasi kebijakan yang responsif melalui koordinasi antar-lembaga pemerintahan dan evaluasi berkala akan memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi dinamika terbaru di Laut China Selatan dan lingkungan geopolitik global.

Kesinambungan kepemimpinan dalam kebijakan Laut China Selatan adalah kunci, dan dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat terus mempertahankan dan memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang berdaulat di kawasan Asia Tenggara, serta berkontribusi pada kedamaian dan stabilitas regional. Laut Natuna adalah simbol perjuangan dan harapan kita sebagai bangsa, dan dengan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia besar dan berdaulat.

***

*) Oleh : Devid Saputra, Dosen UIN Raden Intan Lampung.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id