Kebijakan Tapera: Dampak dan Implikasinya bagi Pekerja di Indonesia

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kebijakan Tapera yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan beragam tanggapan dan diskusi di kalangan masyarakat. Dengan tujuan untuk membahas implikasi kebijakan tersebut, analisis ini akan menguraikan berbagai aspek yang relevan serta dampaknya terhadap pekerja di Indonesia.

Pada dasarnya, kebijakan Tapera bertujuan untuk meningkatkan akses pekerja terhadap pembiayaan perumahan melalui penyisihan sebagian pendapatan mereka. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kebijakan ini akan memicu respons positif dan negatif dari masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun awalnya menuai pro kontra, namun manfaat yang dirasakan masyarakat setelah program berjalan membuktikan efektivitasnya.

Advertisement

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan Tapera. Salah satu poin penting dalam PP tersebut adalah kewajiban bagi pekerja berusia minimal 20 tahun atau yang sudah menikah dengan penghasilan setidaknya sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan Tapera tidak hanya berlaku untuk pegawai negeri (PNS), TNI-Polri, dan BUMN, tetapi juga untuk karyawan swasta dan pekerja lainnya.

Besaran simpanan Tapera ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang diterima oleh peserta. Pemberi kerja dan pekerja berbagi tanggung jawab dalam menyisihkan simpanan ini, dengan besaran yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Namun, bagi pekerja mandiri atau freelancer, tanggung jawab pembayaran simpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka sendiri.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan Tapera membawa implikasi penting terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan publik. Selain itu, adanya peran aktif dari Badan Pengelola (BP) Tapera dalam mengelola dan mengawasi program ini juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya.

Dampak dari kebijakan Tapera juga terasa dalam jangka panjang, terutama terkait dengan akses perumahan dan kesejahteraan pekerja. Meskipun pada awalnya mungkin terdapat penolakan atau ketidakpastian, namun manfaat jangka panjang yang diperoleh dari kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Namun demikian, perlu diakui bahwa kebijakan Tapera juga menghadirkan tantangan dan risiko tersendiri. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan dana Tapera itu sendiri, di mana transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi hal yang krusial untuk dijaga.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek keadilan sosial dalam penerapan kebijakan ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan Tapera tidak memberatkan golongan pekerja yang berpenghasilan rendah, sementara juga memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam hal ini, peran serta dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat sipil, sangatlah penting. Kolaborasi antarpihak akan membantu memastikan bahwa kebijakan Tapera dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Kebijakan Tapera telah memunculkan dampak yang signifikan terhadap struktur ekonomi dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Hal ini terbukti dari upaya pemerintah dalam menyelenggarakan program tersebut, yang bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama bagi pekerja dengan penghasilan rendah. Dalam konteks ekonomi, kebijakan Tapera juga berpotensi untuk menggerakkan sektor properti dan konstruksi, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari kebijakan Tapera adalah keterlibatan semua pihak terkait dalam mengelola dan mengawasi implementasinya. Hal ini mencakup peran pemerintah, badan pengelola Tapera, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Kolaborasi antarpihak ini diperlukan untuk memastikan bahwa program Tapera dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Kesuksesan dari kebijakan Tapera juga terkait erat dengan tingkat partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Penerimaan dan pemahaman yang baik mengenai manfaat dan tujuan dari kebijakan ini akan membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan tingkat partisipasi. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang efektif dan edukasi publik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan-pesan terkait Tapera dapat tersampaikan dengan jelas dan akurat kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk menilai kinerja dan dampak dari program Tapera. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan dalam implementasi kebijakan, serta memastikan bahwa program ini tetap relevan dan efektif sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek keadilan dalam penerapan kebijakan Tapera. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini tidak memberatkan golongan pekerja yang berpenghasilan rendah, sementara juga memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini dapat dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius terhadap desain dan pelaksanaan program, serta kebijakan penyesuaian yang memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang beragam.

Dalam konteks ekonomi global yang terus berubah, keberlanjutan dari kebijakan Tapera juga menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang terjadi seiring waktu. Ini mencakup kebijakan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan dan peluang yang muncul di masa depan.

Seiring dengan itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera menjadi kunci dalam memastikan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap program ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk program Tapera digunakan dengan efisien dan efektif, serta dilaporkan secara terbuka kepada publik.

Peran aktif dari badan pengelola Tapera juga sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas program ini. Badan pengelola perlu menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan dengan cermat, serta bertindak sebagai penjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam program ini.

Dalam jangka panjang, keberhasilan dari kebijakan Tapera akan diukur oleh dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan kerjasama dan komitmen semua pihak terkait, diharapkan program Tapera dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan secara merata di berbagai daerah.

***

*) Oleh : Andhika Wahyudiono, Dosen UNTAG Banyuwangi.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.