Kopi TIMES

Waktunya Rekonsiliasi Politik

Rabu, 26 Juni 2024 - 14:47 | 7.99k
Dr. Kukuh Santoso, M.Pd, Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Malang (UNISMA).
Dr. Kukuh Santoso, M.Pd, Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Malang (UNISMA).

TIMESINDONESIA, MALANG – Roda kehidupan politik terus berputar dan bergerak secara dinamis. Pemilu yang terjadi setiap lima tahun sekali menjadi titik balik untuk menata kembali kehidupan politik satu periode ke depan. Pasalnya ada beberapa pasangan calon dengan membawa imagenya masing-masing, menggiring masyarakat terhadap argumentasinya masing-masing tentang masa depan bangsa. Begitupun dengan paslon, partai politik, serta lembaga pemerintah yang bersangkutan tersebut memiliki strategi tertentu untuk menghadapai gelombang pemilu pilpres dan legislative.

Perihal di atas sudah semestinya menciptakan perbedaan pendapat, pandangan, dan terjadi perselisihan sana sini. Sama halnya dengan kondisi politik baru-baru ini. Merujuk pada kondisi politik Indonesia tahun 2024, menjadi landasan untuk pembahasan kali ini. Sudah waktunya rekonsiliasi politik dibangun kembali untuk keberlanjutan kehidupan politik Negara Indonesia. Rekonsiliasi sendiri merupakan sebuah konsep yang dirancang untuk memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan (Wiktionary.org).

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Sesuai dengan deskriptif dari rekonsiliasi bahwasanya dalam rekonsiliasi politik penting digaris bawahi untuk memulihkan hubungan serta menyelesaikan perbedaan. Di negara Indonesia banyak terjadi pro kontra politik yang disebabkan oleh manuver politik yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 lalu. Menjadi sejarah baru bagi dunia politik Indonesia, yang mana terdapat gugatan oleh kedua pasangan calon untuk mengadakan pemilu ulang atas hasil pemilu yang telah dicapai. Salah satu factor yang sangat mungkin menyebabkan adanya gugatan tersebut adalah banyaknya beredar berita kecurangan pelaksanaan pemilu di beberapa daerah.

Berita-berita seperti ini memang menimbulkan geram bagi siapapun, semua orang mengharapkan asas pemilu jujur bisa diimplementasikan dalam hal ini. Namun pada kenyataannya masih ada saja kecurangan-kecurangan yang terdeteksi sehingga menyebabkan perselisihan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final. Ditahun 2024 ini Mahkamah Konstitusi telah menetapkan keputusan pemilu sesuai dengan hasil perhitungan pemilu dan menolak adanya pemilu ulang.

Dari keputusan tersebut juga menjadi PR bagi pasangan terpilih untuk berupaya membangun integritas baik antar partai politik maupun pendukungnya melalui fenomena rekonsiliasi politik yang lazim terjadi dalam politik Indonesia setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rekonsiliasi politik memiliki esensi yang baik, namun juga menimbulkan dilemma ketika mengingat strategi rekonsiliasi politik yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, yakni dengan melakukan pendekatan ke berbagai partai politik bahkan terhadap partai politik yang berseberangan sehingga terjadi minimnya kelompok oposisi politik dan mengakibatkan dampak buruk pada demokrasi karena kurangnya check and balance. Hal tersebut juga berakibat pada terciptanya kebijakan yang kurang pas dengan kehidupan warga Negara dan sulit diterima, meskipun tidak semua dan hanya beberapa. Kemudian dari kejadian tersebut rekonsiliasi dianggap hanya bersifat pragmatis bagi elit politik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Jadi penting atau tidak dilakukan rekonsiliasi politik? Tentu saja penting, rekonsiliasi apabila dimaknai secara positif akan berdampak baik pada harmonisasi bangsa. Terlebih pada kondisi politik Indonesia saat ini banyak perbedaan, sebelum adanya pengesahan presiden dan wakil presiden serta langkah lebih jauh pada program kerja, kita harus menyatukan perbedaan yang ada agar program kerja yang akan dijalankan kedepannya berjalan lancar. Begitupun yang dilakukan oleh paslon terpilih saat ini yang sudah mulai memasuki fase rekonsiliasi politik. Mereka berupaya melakukan langkah-langkah pendekatan kepada partai politik yang menjadi rivalnya di ajang pemilu 2024.

Jika dibilang upaya rekonsiliasi ini untuk memuluskan aksi kerjanya, iya. Karena aksi kerja melalui program kerja sangat membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, tidak hanya partai politik dan pemerintah tetapi juga seluruh warga Negara. Meskipun, semua partai politik sudah menyatakan dukungan kepada pasangan calon terpilih oleh mahkamah konstitusi, namun diharapkan kedudukan koalisi dan oposisi tetap seimbang, agar fungsi control berjalan dengan baik dan menghasilkan perubahan demokrasi kearah yang lebih baik. Agar fenomena rekonsiliasi politik ini tidak dianggap sebagai momen ceremonial saja. Karena siapapun itu, terlebih bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih tentunya menginginkan harmonisasi dan efektivitas selama pemerintahannya ke depan, begitupula dari sudut pandang warga Negara sangat berharap mendapatkan pemimpin yang adil dan bijaksana. ***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Penulis: Dr. Kukuh Santoso, M.Pd, Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Malang (UNISMA).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES