Menggagas Percepatan Pembangunan dan Kemakmuran Nganjuk

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group).

Pembangunan sebagai salah satu konsep terwujudkan kemakmuran masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah meningkat, kesempatan kerja luas, tingkat kemiskinan menurun, pengangguran semakin kecil, pendapatan per kapita meningkat, pelayanan pendidikan bagus, pelayanan kesehatan memuaskan dan terciptanya keamanan yang kondusif. 

Advertisement

Nganjuk sebagai salah satu kabupaten yang Menjadi  bagian dari instansi yang selalu membangun infrastruktur dan aspek lainnya perlu ada sentuhan gagasan yang bisa memacu lebih besar untuk menjadi lebih maju. Gagasan besar pembangunan hakekatnya untuk mewujudkan kemakmuran dalam arti luas. Namun kita melihat lompatan pembangunan masih biasa biasa saja, sehingga percepatan kemakmuran menjadi terkendala. 

Berikut ini gagasan mendesak yang harus dilakukan aparatur ASN dan pejabat untuk memacu Nganjuk lebih meningkat dari sisi pembangunan ekonomi dan pembangunan infra struktur yang menunjang keberhasilan pemerintah daerah:

1. Merubah lokasi penjual saa car free Day di sepanjang jalan lampu merah A Yani sampai alun alun. Alun alun kawasan bebas penjual dan difokuskan untuk olah raga.

2. Untuk perluasan kota dan menunjang pertumbuhan ekonomi, perlu dibuka akses jalan tembus dari ring road Mapolres tembus ke jalan selatan GOR Bung Karno.

3. Perluasan jalan akses GOR Begadung ke timur, karena sentral perkantoran akan berada di sekitar taman pandan Wilis (TPW).

4. Membuka akses jalan besar perempatan gerung ke selatan sampai kapas untuk meningkatkan kelancaran akomodasi pertanian dan perdagangan.

5. Perluasan jalan gondang sukomoro, karena banyaknya pabrik di belahan utara transportasi terlalu padat dan membahayakan.

6. Memperbaiki akses jalan menuju tempat wisata untuk memacu kunjungan wisatawan luar daerah.

7. Melakukan perluasan jalan gading menuju Ngronggot yang sangat sempit, karena jalan tersebut menjadi jalan alternatif untuk menuju jalan antar kabupaten nganjuk dengan kediri.

8. PDAU itu perusahaan yang sudah tidak sehat, unit usaha yang sudah tidak menguntungkan segera ditutup biar tidak menjadi beban perusahaan. Kalau tidak ada ketegasan, maka akan menjadi beban. 

9. Selama Ini PAD Nganjuk tidak bisa meningkat secara signifikan, karena unit penghasil terlalu santai dan kurang serius dalam memacu kinerja pendapatan daerah. Maka bupati dan DPRD harus melakukan terobosan untuk meningkatkan kinerja aparatur di dinas pendapatan agar PAD bisa meningkat.

10. Porsi anggaran untuk pembangunan ekonomi kreatif, bantuan UMKM, bantuan produk unggulan nganjuk masih sangat kecil. Padahal pembangunan ekonomi lebih penting dari pada pembangunan infrastruktur. Maka saatnya Bupati dan DPRD lebih memperbesar anggaran pembangunan ekonomi agar kesejahteraan rakyat cepat tercapai.

11. Banyak inovasi dan kreasi berbasis digital dilakukan seperti; KEN (Kawasan Ekonomi Nganjuk); Wifi gratis di sepanjang jalan A Yani sampai alun alun Nganjuk, CCTV Online, Wifi perangkat daerah Terintegrasi, Tanda tangan elektronik, Omah Tandang (Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang), Nganjuk Smart City (NSC). Semua inovasi tersebut perlu dijaga dengan baik jangan sampai hanya mengejar gengsi dan ingin mendapatkan penghargaan tetapi selesai itu mati.

12. Membangun kesadaran ASN untuk mengabdi dengan sepenuh hati, banyak kita lihat pejabat yang digaji mahal diberi tunjangan besar tetapi kredibilitas, kompetensi dan keberanian untuk berbuat demi rakyat yang memiliki resiko takut.

13. Optimalisasi produk unggulan nganjuk baik bidang pertanian maupun yang lainnya perlu ada sentuhan serius agar tidak hanya menjadi slogan saja.

14. Lembaga DPRD perlu berbenah lebih serius, dimana DPRD sebagai lembaga publik yang menjadi tumpuan akhir kepentingan rakyat terlihat terlalu nyantai dan kurang strategis apa yang dilakukan. 

Beberapa catatan untuk meningkatkan kinerja DPRD dan Anggota DPRD antara lain sebagai berikut:  

Pertama, Tenaga ahli fraksi yang ternyata hanya mengakomodasi kepentingan kader partai yang kompetensinya tidak jelas saatnya diganti dengan spesifikasi yang jelas, karena dibiayai dengan uang rakyat.

Kedua, Saatnya DPRD memiliki tenaga ahli pada setiap Alat Kelengkapan DPRD yang benar benar memiliki kompetensi dan keahlian. Hal ini penting dilakukan agar SUPPORT pemikiran dan konsep dalam melaksanakan kinerja bisa dioptimalkan, selama ini lembaga yang mestinya gagah dan berwibawa, miskin konsep, miskin gagasan dan lebih cenderung sebagai tukang stempel eksekutif.

Ketiga, Optimalisasi fungsi penganggaran yang lebih banyak kompromi kepentingan dari pada meneliti RKA (RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD).

Keempat, Kunjungan kerja, konsultasi, bimbingan Tehnis dan konsinering adalah hak anggota DPRD, namun frekuensinya perlu dikurangi, karena anggota DPRD yang dibayar uang rakyat adalah Anggota DPRD Nganjuk. Kalau selama satu bulan hanya rapat kerja atau kunjungan kerja di Nganjuk hanya 10 hari, lalu yang dibayar pakek uang rakyat tersebut kerjaan apa?.

Kelima, Standar kinerja yang sudah diatur dalam tata tertib adalah sesuatu yang mutlak dilakukan, karena tata tertib dprd adalah pedoman yang harus di taati. Maka pandangan umum fraksi wajib dibaca, pendapat fraksi wajib dibaca, penyampaian raperda inisiatif wajib dibaca ( karena selama ini rapat paripurna hanya menumpuk semua dokumen tersebut, padahal fasilitas makan minum Full. Semua di tata tertib DPRD jika tidak dilakukan akan meruntuhkan Marwah atau kehormatan lembaga DPRD dihadapan rakyat yang telah membayar mahal padanya.

Hanya sebuah catatan demi kebaikan Kabupaten  Nganjuk, kepada semua pemangku kebijakan untuk menyadari bahwa Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika semua pejabat dan ASN tidak memahami fungsi pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka rakyat pembayar pajak yang akan dirugikan. 

Saya yakin semua sadar ada kehidupan lagi setelah mati, hanya bekal amal baik yang akan menemani manusia setelah meninggalkan alam dunia hingga hari akhirat. Semoga Allah memberikan hidayah dan pertolongan untuk selalu berusaha berbuat baik.

***

*) Oleh : HM Basori M.Si, Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocasy.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.