Dari Moral ke Reputasi: Kerusakan Sistemik Akibat Skandal Guru Besar

TIMESINDONESIA, MALANG – Fenomena banyaknya skandal profesor dan guru besar di Indonesia yang semakin sering terjadi mencerminkan krisis moral dan etika di lingkungan akademik. Kasus-kasus ini kerap melibatkan manipulasi dan penggunaan jurnal predator untuk mempermudah proses pengangkatan guru besar, sehingga merusak integritas dan kredibilitas dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Praktik semacam ini tidak hanya mengabaikan standar akademik, tetapi juga menghancurkan semangat ilmiah yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para akademisi.

Intervensi politik seringkali menjadi faktor pendukung dalam skandal-skandal ini. Beberapa politikus dan pejabat publik berlomba-lomba mendapatkan gelar guru besar dengan cara yang tidak sah demi memperkuat status dan pengaruh mereka. Kolusi antara pejabat akademik dan politikus memperburuk situasi, menciptakan jaringan korupsi yang merongrong kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan penegakan aturan di sektor pendidikan.

Advertisement

Peningkatan jumlah skandal ini juga menunjukkan bahwa reformasi mendesak diperlukan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk memperketat aturan dan memastikan bahwa setiap proses pengangkatan guru besar dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Selain itu, upaya untuk mengembalikan integritas akademik harus menjadi prioritas utama, dengan menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap langkah akademis.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Jika praktik skandal guru besar terus terjadi di sistem pendidikan Indonesia, dampak buruk pertama yang akan muncul adalah penurunan integritas akademik. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa gelar akademik dapat diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah, seperti penggunaan jurnal predator dan manipulasi data. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap kualitas dan validitas penelitian yang dihasilkan oleh para akademisi, yang pada akhirnya merusak reputasi universitas di Indonesia.

Dampak kedua adalah penurunan moral dan semangat ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa. Ketika para dosen melihat bahwa pencapaian akademik dapat diraih dengan cara-cara curang, mereka akan kehilangan motivasi untuk bekerja keras dan menjalani proses akademik yang sebenarnya. Ini juga bisa menginspirasi mahasiswa untuk mengikuti jejak yang sama, sehingga menciptakan budaya akademik yang tidak sehat.

Selain itu, skandal-skandal ini dapat merusak citra internasional pendidikan tinggi Indonesia. Universitas-universitas yang terlibat dalam praktik-praktik tidak etis ini akan sulit mendapatkan pengakuan dan kerjasama internasional. Hal ini bisa berdampak pada peluang pertukaran pelajar, kolaborasi penelitian, dan akses ke dana hibah internasional yang sangat penting untuk perkembangan akademik dan inovasi teknologi.

Dampak keempat adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Masyarakat akan meragukan kemampuan universitas untuk mendidik dan melahirkan lulusan yang berkualitas jika skandal-skandal semacam ini terus terjadi. Kepercayaan publik yang hilang dapat mengurangi minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di universitas dalam negeri, yang pada akhirnya bisa berdampak pada penurunan jumlah pendaftar dan pendapatan universitas.

Terakhir, praktik skandal guru besar dapat memperparah masalah ketimpangan sosial. Gelar akademik yang didapatkan dengan cara tidak sah sering kali digunakan untuk meningkatkan status sosial dan politik seseorang. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan di masyarakat, di mana hanya mereka yang memiliki akses dan jaringan yang baik yang bisa mendapatkan keuntungan dari sistem pendidikan yang korup, sementara individu yang benar-benar berbakat dan berprestasi terpinggirkan.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa proses pengangkatan guru besar dan profesor dilakukan secara transparan dan adil, guna memulihkan integritas akademik dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. ***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.