TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pendaftaran pasangan calon tinggal menghitung bulan dan hari dibuka oleh KPU di tingkatan Provinsi dan Kab/Kota. Partai politik sedang penjajakan dan berkoalisi dalam mengusung pasangan calon baik itu Gubernur maupun Bupati dan Walikota serta pasangan wakilnya untuk ikut berkontestasi pada Pilkada serentak 2024. Fenomena kotak kosong dan calon tunggal pada setiap pelaksanaan Pilkada selalu terjadi baik pada Pilkada 2015, 2017 dan 2020 salah satu penyebabnya adalah kehadiran kekuatan politik petahana mencalonkan kembali menjadi kepala daerah.
Fenomena calon tunggal selalu alami kenaikan selama 4 pelaksanaan Pilkada, pada Pilkada 2015 terdapat 3 daerah yang mempunyai satu paslon, selanjutnya Pilkada 2017 ada sebanyak 9 daerah yang mengusung calon tunggal, kemudian pada pemilihan 2018 ada 16 daerah dan tahun 2020 sebanyak 34 daerah yang ada calon tunggal.
Advertisement
Menurut fadhli Ramdhani selaku pegiat Perludem mengatakan ada 3 penyebab munculnya calon tunggal melawan kotak kosong yakni pertama, sistem kaderisasi parpol belum jalan dengan baik dan maksimal. Kedua, adanya aturan ambang batas pencalonan kepala daerah, dan ketiga syarat untuk calon perseorangan yang sangat berat.
Seperti kasus di Pilkada Kota Makassar, Kemenangan kotak kosong yakni satu calon tunggal dianggap elit parpol menang tanpa adanya perlawanan namun nyatanya hasilnya diluar prediksi masyarakat lebih memilih kotak kosong ketimbang memilih calon tunggal yang diusung oleh seluruh parpol di Kota Makassar dan perhitungan dimenangkan kotak kosong.
Problem calon tunggal melawan kotak kosong sangat berpotensi terjadi pada Pilkada tahun 2024 bila berkaca pada setiap pemilihan tahun 2015, 2017, dan 2020 kemungkinan akan terulang lagi pada Pilkada 2024. Kehadiran elit lokal sangat berpengaruh terjadinya kotak kosong, Gaetano Mosca menemukan fakta bahwa dari beberapa negara dimana kekuatan utamanya dipegang oleh sekelompok orang tertentu. Selain mosca Burnham temukan satu fakta kuat bahwa di dalam organisasi masyarakat ada 2 kelompok yang sangat bertolak belakang. Satu sisi adanya kelas masyarakat yang kuat dan lemah.
Selain adanya kekuatan elit, partai politik memberikan dampak pengaruh sangat kuat terjadinya kondisi kotak kosong. Katz dan Mair mempunyai pandangan bahwa semua partai besar mempunyai kepentingan yang sama yaitu memelihara kelangsungan hidup mereka dan muncullah istilah panggilan partai kartel. Artinya dalam pelaksanaan Pilkada partai politik tidak mengedepankan kesamaan dalam ideologi akan tetapi berpacu pada kepentingan politik ekonomi.
Lantas, Demokrasi pada hakikatnya rakyat yang berwenang atas segalanya seperti yang diutarakan Abraham Licon dari Rakyat oleh Rakyat dan Untuk Rakyat pada kenyataannya kalah oleh pragmatisme politik yaitu kekuatan elit lokal yang memegang kendali atas jalannya politik pemerintahan di lokal. Apa kabar Pilkada 2024?
Dampak Kotak Kosong
Dampak Calon Tunggal melawan Kotak kosong akan berpengaruh terhadap angka partisipasi semakin menurun salah satu penyebabnya munculnya pemilih apatis karena tidak adanya pilihan calon yang akan dipilih. Mengutip Titi Anggraeni Mantan Direktur Eksekutif Perludem mengatakan adanya kecenderungan masyarakat adanya calon tunggal untuk menggunakan hak pilih menurun. Hal ini disebabkan pelaksanaan Pilkada tidak adanya adu ide gagasan secara konstruktif, sehingga pemilih cenderung lebih skeptis terhadap proses demokrasi di daerahnya.
Selain menurunnya angka hak pilih dampak lainnya semakin kuatnya politik kartel yaitu kecenderungan perilaku para elit politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara terselubung. Pengaruhnya sangat bahaya bagi demokrasi berefek terhadap praktek otoriter, kehilangan tujuan terhadap negara dan rakyat serta melahirkan perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme.
Proyeksi dan Efek
Para politisi dan elit perlu membenahi kondisi politik kotak kosong agar demokrasi lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang tidak terjebak pada ruang pragmatisme politik. Proyeksi demokrasi dalam menekan angka kotak kosong pada pilkada perlu dilakukan agar proses elektoral lebih demokratis. Para elit politik sekiranya perlu mengakselerasi partai politik dalam menjaring kader yang berkualitas dan bisa memperbaiki kenyataan politik.
Selain itu, para elit sekiranya perlu evaluasi praktik aturan untuk memperbaiki aturan perundang-undangan. Sebelum terlambat sebaiknya elit segera memperbarui regulasi yang ada yang tidak bertabrakan dengan norma dalam konsep demokrasi. Misalnya memberikan sanksi administratif kepada partai politik apabila tidak mengusung calon dan tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada. Apabila tidak segera ambil sikap lambat laun efek yang terjadi adalah Pilkada akan alami secara berulang calon tunggal melawan kotak kosong. Demokrasi akan kehilangan arah.
***
*) Oleh : Rangga Julian Hadi, S.Hum., M.H., Pegiat Demokrasi.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Sholihin Nur |
