TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak segera dimulai, hal tersebut ditandai dengan dimulainya pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran sendiri akan berlangsung mulai 27-29 Agustus 2024. Pada pemilu serentak 2024 ini total daerah yang akan melaksanakan kepala daerah sebanyak 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Sebagaimana pemilihan kepala daerah sebelumnya, pilkada serentak kali ini beberapa daerah masih dihiasi oleh nama-nama politisi lama yang sudah berpengalaman. Namun, tidak sedikit pula calon kepala daerah merupakan wajah baru.
Advertisement
Suksesi kepemimpinan kepala daerah merupakan sebuah siklus demokrasi yang terjadi dalam lima tahunan, sebagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Momentum pilkada ini tentu sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan, tentu kita berharap pilkada 2024 ini nantinya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta dapat diterima hasilnya oleh masyarakat.
Ada banyak harapan bagi masyarakat tentunya kepada kepala daerah yang bertarung pada pilkada, agar dapat mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk itulah masyarakat tentunya harus benar-benar memiliki pertimbangan yang matang sebelum menjatuhkan pilihannya.
Memilih kepala daerah yang memiliki integritas, amanah, inovatif memecahkan masalah, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Harus menjadi sebuah hal yang semestinya dipertimbangkan oleh setiap individu dan bukan hanya pertimbangan emosional sesaat ataupun iming-iming materi dari calon kepala daerah maupun tim suksesnya.
Terdapat berbagai isu yang mengemuka dalam setiap perhelatan pilkada, dan selalu menjadi semacam pekerjaan rumah bagi siapapun yang terpilih nantinya sebagai kepala daerah. Begitupun pada pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 ini.
Pertama, isu pembangunan, pemerataan pembangunan menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat daerah, dalam hal ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas berupa jalan, sarana dan prasarana umum lainnya.
Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan kepala daerah tidak terlepas dari bagaimana sebuah daerah menjadi maju pembangunannya dan sejahtera warganya. Hal tersebut dapat terwujud apabila kepala daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk merealisasikan kemajuan di wilayah yang dipimpinnya.
Kedua, kesehatan, keberhasilan menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau tentu menjadi harapan bagi sebagian besar masyarakat di daerah. Kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di harapkan menjadi prioritas bagi kepala daerah nantinya. Persoalan pengentasan dan pencegahan stunting misalnya, ini merupakan isu nasional yang tentu juga menjadi tanggungjawab kepala daerah terpilih.
Ketiga, persoalan lingkungan hidup, keberlanjutan kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungan dimana mereka berpijak dan mereka mencari penghidupan. Kelestarian lingkungan hidup menjadi penting untuk selalu diperhatikan, perubahan iklim yang begitu pesat sangat mempengaruhi kehidupan.
Persoalan sampah yang hampir menjadi problem di setiap daerah masih menjadi pekerjaan besar daerah yang belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Untuk itulah sangat diperlukan solusi yang baik dan berkelanjutan oleh kepala daerah.
Tentu ada banyak persoalan-persoalan lain di daerah yang tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga dibutuhkan solusi maupun pendekatan yang berbeda pula. Namun, kemauan dan kerja keras kepala daerah sudah semestinya dibutuhkan dalam rangka memajukan daerahnya masing-masing. Politik Will dari kepala daerah terpilih nantinya harus dapat sesuai dengan harapan masyarakat secara umum.
Masyarakat tentu tidak ingin kepala daerah nantinya hanya mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongannya, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara umum. Untuk itulah selain masyarakat harus jeli dan cerdas dalam memilih calon kepala daerah, tentu masyarakat juga harus mampu mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan kepala daerah nantinya.
***
*) Oleh : Agus Riyanto, Pemerhati Sosial dan Politik.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
