TIMESINDONESIA, MALANG – Pendidikan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara merata dan maksimal, sebagai hak dasar maka negara yang dalam hal ini pemerintah yang menjadi penanggung jawab harus memenuhi hak mendapatkan pendidikan tersebut dengan baik.
Di Indonesia telah menyatakan pentingnya pendidikan terhadap seluruh warga negara Indonesia, hal ini sebagaimana telah diamanatkan di dalam UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Advertisement
Ketimpangan sosial merupakan fenomena masyarakat yang bersifat global, terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ketimpangan sosial merupakan ancaman keamanan nasional sebab ketimpangan ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks yang dapat menjadi penghambat pembangunan negara (Rangga, 2009). Ketimpangan sosial terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya ketimpangan di bidang pendidikan.
Pembaharuan di bidang pendidikan dilakukan terus-menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan.
Salah satu upaya bersama yang diyakini mampu memacu dan membangun keunggulan kualitas pendidikan adalah pemerataan pendidikan secara sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan dimanapun lokasi yang ada diseluruh Indonesia. Adapun juga dengan cara meningkatkan kualitas guru, menambah jumlah referensi buku, serta memberikan bantuan dana dengan mengratiskan biaya sekolah bagi yang kurang mampu.
Peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memberikan dorongan kepada warga negara bahwa pendidikan mempunyai arti penting dan tujuan, khususnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kualitas yang dapat dipandang oleh dunia. Ketimpangan sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mampu diminimalisir bahkan diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antarwilayah, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait diantaranya:
Pertama, Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan Pemerintah harus berinvestasi dalam membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di wilayah terpencil. Pembangunan sekolah, perpustakaan, dan laboratorium yang modern akan meningkatkan akses siswa terhadap pembelajaran yang berkualitas.
Kedua, Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik, pemerintah perlu memperhatikan peningkatan kualitas tenaga pendidik di wilayah terpencil. Program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru di pedesaan harus diberikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Insentif seperti tunjangan khusus dan kesempatan pengembangan karir juga harus disediakan agar guru-guru berkualitas tertarik untuk mengajar di wilayah terpencil.
Ketiga, Peningkatan Dana Pendidikan, pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung pendidikan di wilayah terpinggirkan. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembelian buku dan peralatan, serta pembayaran gaji guru. Selain itu, program beasiswa dan bantuan pendidikan juga harus diperluas agar siswa dari keluarga miskin dapat memperoleh akses pendidikan yang setara.
Keempat, Mempromosikan Penggunaan Teknologi Pendidikan Penggunaan teknologi pendidikan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan akses di wilayah terpencil. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menyediakan akses internet yang luas di wilayah pedesaan dan menyediakan perangkat TIK yang diperlukan. Pelatihan penggunaan teknologi juga perlu diberikan kepada guru dan siswa agar mereka dapat memanfaatkannya secara efektif dalam proses pembelajaran.
Mendekatkan jurang pendidikan antarwilayah adalah tantangan yang kompleks, namun sangat penting untuk menghasilkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kesenjangan pendidikan, seperti infrastruktur yang terbatas, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, keterbatasan sumber daya keuangan, dan akses terbatas terhadap teknologi, kita dapat memperbaiki akses pendidikan di wilayah terpinggirkan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta implementasi solusi yang holistik, kita dapat mencapai kesetaraan pendidikan yang lebih besar dan mengubah masa depan generasi di wilayah terpencil. ***
INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
*) Penulis: Dr. Kukuh Santoso, M.Pd, Dosen Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Malang (UNISMA).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Dhina Chahyanti |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
