Kopi TIMES

Menghadang Arus Hoax Pilkada

Kamis, 17 Oktober 2024 - 17:38 | 19.50k
Rosyid Nurrohman, S.M., M.AB., Dosen Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kalimantan Timur
Rosyid Nurrohman, S.M., M.AB., Dosen Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kalimantan Timur

TIMESINDONESIA, KALIMANTAN – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), penyebaran hoax menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Di era digital, informasi bergerak cepat melalui media sosial, namun sayangnya, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Hoax kerap kali muncul dengan agenda terselubung yang dapat merusak proses demokrasi serta memecah belah masyarakat.

Hoax tidak hanya berisi informasi palsu, tapi sering kali dirancang untuk memicu emosi seperti kemarahan dan ketakutan. Hal ini membuatnya mudah viral, terutama di kalangan pengguna media sosial. Jika tidak segera ditangani, hoax bisa menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, menurunkan kualitas demokrasi, bahkan menimbulkan konflik sosial.

Advertisement

Literasi Digital: Senjata Utama Lawan Hoax

Cara pertama dan paling mendasar untuk meminimalisir hoax adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi mengenai cara memeriksa sumber informasi dan mengecek fakta sangat diperlukan. Masyarakat harus dilatih untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar.

Program literasi digital bisa dilakukan di sekolah, universitas, hingga komunitas lokal. Di Kaltim misalnya, upaya ini bisa dilaksanakan melalui pelatihan kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi informasi yang valid dan bagaimana menggunakan alat pengecekan fakta yang tersedia.

Peningkatan literasi digital akan membantu pemilih membuat keputusan yang rasional berdasarkan informasi yang benar, bukan hoax. Ini adalah langkah krusial demi menjaga kualitas demokrasi dan memastikan Pilkada berjalan dengan baik.

Penyedia Platform Harus Bertanggung Jawab

Sebagian besar hoax menyebar melalui media sosial. Karena itu, penyedia platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki tanggung jawab besar untuk ikut serta dalam memerangi hoax. Mereka harus memperkuat algoritma yang bisa mendeteksi konten palsu serta menyediakan fitur verifikasi fakta pada berita yang belum jelas kebenarannya.

Di sisi lain, pemerintah harus berkolaborasi dengan platform-platform tersebut untuk memperketat pengawasan, terutama di masa Pilkada. Tindakan tegas harus dilakukan terhadap akun-akun yang menyebarkan hoax secara berulang.

Langkah ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi penyebaran hoax, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. Platform media sosial harus menjadi alat untuk memperkuat demokrasi, bukan merusaknya.

Regulasi dan Penegakan Hukum

Selain literasi digital dan peran platform, regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menangkal hoax. Pemerintah harus berani menindak tegas para penyebar hoax yang terbukti melanggar undang-undang. Ini bukan hanya soal melindungi kandidat Pilkada dari fitnah, tapi juga soal menjaga integritas pemilu itu sendiri.

Hukuman yang jelas dan tegas terhadap pelaku penyebar hoax akan memberikan efek jera kepada mereka yang mencoba memanipulasi opini publik dengan informasi palsu. Di sisi lain, pemerintah juga harus mempermudah masyarakat untuk melaporkan hoax melalui sistem pelaporan yang sederhana dan efektif.

Peran Media dalam Melawan Hoax

Media massa juga memiliki tanggung jawab besar untuk membantu menangkal hoax. Mereka harus menjalankan tugas jurnalistik dengan memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya kepada publik. Jurnalisme investigatif yang mendalam bisa menjadi salah satu solusi untuk mengungkap hoax dan memberikan kebenaran kepada masyarakat.

Media juga bisa berkolaborasi dengan lembaga pengecekan fakta guna memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan adalah akurat. Di tengah banjirnya informasi di era digital, media harus menjadi sumber yang terpercaya dan dapat diandalkan.

Mengajak Tokoh Masyarakat untuk Terlibat

Tokoh masyarakat dan pemimpin agama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi agen anti-hoax yang efektif. Melalui ceramah, pengajian, atau diskusi publik, tokoh-tokoh ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya hoax dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya.

Kampanye anti-hoax yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh ini bisa membantu mengurangi dampak buruk hoax di kalangan masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat cenderung lebih diterima dan dipercaya oleh publik.

***

*) Oleh : Rosyid Nurrohman, S.M., M.AB., Dosen Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Hainorrahman
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES