Tantangan Penegakan Hukum di Era Presiden Prabowo

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Terpilih dan telah dilantiknya  Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia telah memicu minat dan perdebatan mengenai pendekatan pemerintahannya terhadap berbagai sektor, termasuk penegakan hukum. Sebagai figur dengan latar belakang militer dan citra nasionalis yang kuat, kepemimpinan Prabowo diperkirakan akan membawa pendekatan yang unik dalam penegakan hukum, yang berpotensi mengubah lanskap hukum di Indonesia. 

Pandangan dalam tulisan ini mencoba membuka ruang harapan positif terhadap kepemimpinan dalam pemerintahan baru, yang selama ini diharapkan publik mampu melakukan perubahan ke arah positif, terutama dalam penegakan hukum. Salah satu proyeksi utama untuk penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo adalah peningkatan fokus pada keamanan dan stabilitas nasional. 

Advertisement

Prabowo telah lama menjadi pendukung penguatan kedaulatan Indonesia, baik dalam hal integritas teritorial maupun keamanan dalam negeri. Kepresidenannya kemungkinan akan memprioritaskan langkah-langkah yang memperkuat penegakan hukum dalam menghadapi gerakan separatis, terorisme, dan keamanan perbatasan.

Dengan latar belakangnya, diharapkan kolaborasi antara militer dan polisi akan meningkat, menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam menangani masalah keamanan. Meskipun ini dapat meningkatkan efisiensi dalam menangani ancaman terhadap stabilitas nasional, juga muncul kekhawatiran tentang potensi militerisasi dalam penegakan hukum. Keseimbangan yang tepat akan dibutuhkan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap profesional, akuntabel, dan transparan dalam operasinya.

Pemberantasan Korupsi: Perjuangan yang Berkelanjutan

Salah satu masalah hukum yang paling mendesak di Indonesia adalah korupsi yang merajalela. Pemerintahan sebelumnya telah berupaya mengatasi masalah ini, tetapi korupsi tetap mengakar di banyak sektor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi pemain utama dalam pemberantasan korupsi, meskipun menghadapi banyak tantangan, termasuk upaya untuk melemahkan kewenangannya melalui reformasi hukum dan tekanan politik.

Sikap Prabowo terhadap korupsi akan menjadi kunci dalam menentukan arah penegakan hukum di bidang ini. Meskipun ia menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi, masih ada ketidakpastian tentang apakah pemerintahannya benar-benar akan memberdayakan KPK dan lembaga lainnya untuk beroperasi secara independen. Jika pemerintahnya dapat memperkuat mekanisme anti-korupsi dan memastikan mereka terlindungi dari campur tangan politik, ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum.

Namun, ada kemungkinan bahwa aliansi politik dan kompromi dapat melemahkan upaya untuk mengatasi korupsi secara menyeluruh. Kritikus menunjukkan bahwa koalisi politik Prabowo mencakup tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam skandal korupsi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan. Jadi, meskipun pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, efektivitas upaya ini akan sangat bergantung pada kemauan politik dan independensi lembaga penegak hukum.

Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum: Keseimbangan yang Sensitif
Salah satu bidang paling sensitif dalam penegakan hukum di era Prabowo adalah perlindungan hak asasi manusia. Rekam jejak Prabowo terkait hak asasi manusia telah menjadi isu kontroversial, terutama terkait tuduhan pelanggaran HAM selama masa militernya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana pemerintahannya akan menangani masalah seperti kebebasan berbicara, hak minoritas, dan kebebasan sipil.

Diharapkan pemerintah Prabowo akan menghadapi tekanan yang cukup besar dari organisasi hak asasi manusia, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memastikan bahwa penegakan hukum menjunjung tinggi standar hak asasi manusia. Cara penegakan hukum menangani protes sosial, perbedaan pendapat, dan kritik publik akan menjadi indikator penting dari komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia.

Jika lembaga penegak hukum di bawah Prabowo mengadopsi pendekatan keras terhadap perbedaan pendapat, ini dapat menyebabkan ketegangan sosial yang meningkat dan merusak institusi demokrasi Indonesia. 

Di sisi lain, jika Prabowo berhasil mencapai keseimbangan antara menjaga ketertiban dan menghormati hak asasi manusia, pemerintahannya dapat mendorong kohesi sosial yang lebih baik. Untuk mencapai ini, reformasi dalam kepolisian, termasuk pelatihan lebih lanjut tentang hak asasi manusia dan supremasi hukum, akan sangat penting.

Independensi peradilan adalah landasan dari sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, peradilan Indonesia telah menghadapi kritik karena rentan terhadap tekanan politik dan korupsi. 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, peran peradilan dalam penegakan hukum akan menjadi fokus utama. Peradilan yang kuat dan independen sangat penting untuk penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, dan tanpa itu, upaya penegakan hukum lainnya berisiko melemah.

Pemerintahan Prabowo memiliki kesempatan untuk melakukan reformasi peradilan yang berarti, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Memperkuat independensi hakim, memastikan pengadilan yang adil, dan melindungi peradilan dari pengaruh politik akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan penegakan hukum di Indonesia. Jika Prabowo berhasil mempromosikan independensi peradilan, ini akan menjadi langkah penting dalam memperkokoh supremasi hukum di Indonesia.

Proyeksi lainnya untuk penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo adalah peningkatan penggunaan teknologi. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan Indonesia tidak terkecuali. 

Pemerintahan Prabowo kemungkinan akan mendukung inisiatif yang memodernisasi penegakan hukum, seperti penggunaan teknologi pengawasan, big data, dan kecerdasan buatan dalam pencegahan dan penyelidikan kejahatan.

Meskipun kemajuan teknologi dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum, ini juga menimbulkan kekhawatiran privasi. Tantangan bagi pemerintahan Prabowo adalah menemukan keseimbangan antara meningkatkan keamanan dan menghormati privasi serta kebebasan sipil warga negara. 

Pengembangan kerangka hukum yang jelas terkait penggunaan teknologi dalam penegakan hukum akan sangat penting untuk memastikan bahwa alat-alat ini digunakan secara bertanggung jawab.

Kepresidenan Prabowo menghadirkan tantangan dan peluang bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, sikap nasionalis dan fokusnya pada keamanan mungkin mengarah pada langkah-langkah yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman terhadap stabilitas nasional. 

Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang hak asasi manusia, independensi kehakiman, dan potensi korupsi dalam sistem. Jika pemerintahan Prabowo dapat mengatasi kekhawatiran ini sambil memajukan inovasi teknologi dan memperkuat upaya anti-korupsi, kepresidenannya dapat menandai evolusi signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kemauan politik untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum beroperasi secara independen, transparan, dan dengan penuh hormat terhadap hak asasi manusia serta supremasi hukum.

***

*) Oleh : Anshori, Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.