Setelah PIK 2 Disingkirkan, Kemana Arahnya?
Siapa yang menyangka bahwa pembangunan PIK 2 (Pantai Indah Kapuk Dua) akhirnya terkendala oleh kontroversi seputar pagar laut yang meluas hingga ke penyelesaian proyek futuristik di wilayah utara Kabupaten Tangerang?
Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
JAKARTA – Siapa yang menyangka bahwa pembangunan PIK 2 (Pantai Indah Kapuk Dua) akhirnya terkendala oleh kontroversi seputar pagar laut yang meluas hingga ke penyelesaian proyek futuristik di wilayah utara Kabupaten Tangerang? Namun demikian, seringkali Tangerang mengalami krisis listrik, yang membuat PIK 2 menjadi potensi bantuan dalam menyelesaikan proyek transmisi PLTU Teluk Naga. Meskipun demikian, dana dari PLN saja tidak cukup, terutama mengingat harga tinggi yang dipatok oleh sejumlah lahan petani.
Proyek PIK 2, yang meliputi pembangunan area hijau dan eco-city, memiliki nilai investasi mencapai Rp 65 triliun. Diharapkan, proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja langsung bagi 6.235 orang dan menghasilkan efek pengganda bagi 13.550 tenaga kerja. Proyek yang dimiliki oleh Bos Agung Sedayu Group ini resmi diakui sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan dukungan langsung dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, berkat lokasi strategisnya yang dekat dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu dan Kota Tua - Sunda Kelapa.
Rencananya, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan PIK 2 Tropical Coastland akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama berupa pembangunan danau dan tempat ibadah sebagai bagian dari Taman Bhineka, yang direncanakan akan dibuka paling lambat pada kuartal III/2024. Namun, ada kekhawatiran bahwa PIK 2 mungkin melanggar aturan, meskipun sudah ada upaya untuk menyelesaikan penggantian lahan seperti yang terjadi di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga pada tahun 2022.
Tanpa Arah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dengan tegas menyatakan bahwa proyek Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk Dua (PIK 2) tidak akan berlanjut dalam waktu dekat karena masih bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Meskipun luasnya kawasan PIK 2 telah diperluas sejak pertengahan tahun lalu.
PIK 2 menjadi sasaran kritik keras, dengan tuduhan bahwa tidak seluruh garis pantai 30 km adalah milik PIK 2. Perlu dipahami bahwa tidak semua lahan PIK 2 dianggap sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut informasi, sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang dimiliki oleh PIK sudah melalui prosedur yang ditetapkan, meskipun ada kontroversi mengenai statusnya sebagai daratan atau laut.
Dari dokumen pengajuan sertifikat tahun 1982, terlihat bahwa wilayah yang disengketakan awalnya merupakan daratan. Namun, dengan pemetaan menggunakan Google Earth, terlihat bahwa lahan SHGB dan SHM di sekitar kawasan pagar bambu di Desa Kohod sebenarnya adalah daratan, bukan laut.
Saat ini, tekanan untuk mencabut status PSN dari proyek PIK 2 tampaknya mencapai puncaknya. Namun, penting untuk menjaga agar penyelesaian masalah ini tidak hanya berfokus pada PIK 2 saja, tetapi juga membuka ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan, tanpa mengedepankan ego sektoral.
***
*) Oleh: Amir Hamzah, Pegiat Lingkar Studi Independensia.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
