TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tagar #AdiliJokowi yang lagi trending di media sosial, mencerminkan keresahan publik terhadap warisan pemerintahan Joko Widodo selama dua periode, dari 2014 hingga 2024.
Berbagai kontroversi yang muncul dalam era kepemimpinannya kembali diungkit, mulai dari kebijakan ekonomi, proyek infrastruktur yang dinilai ambisius namun penuh utang, hingga dugaan pelanggaran demokrasi dan hukum.
Advertisement
Namun, pertanyaan besar yang mengemuka adalah: beranikah Prabowo Subianto, presiden yang dikenal memiliki citra tegas dan berjiwa militer, mengadili Jokowi? Jawabannya bisa ditebak: tidak, atau setidaknya sangat kecil kemungkinannya.
Jokowi Masih Membayangi Pemerintahan Prabowo
Sejak awal pelantikan Prabowo, bayang-bayang Jokowi sudah terlihat jelas dalam pemerintahan. Salah satu indikasi paling nyata adalah kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai wakil presiden.
Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan strategi politik untuk memastikan pengaruh Jokowi tetap bertahan bahkan setelah lengser dari kursi kepresidenan.
Tak hanya itu, kabinet Prabowo pun dipenuhi oleh loyalis Jokowi. Kabinet yang seharusnya efektif dan efisien malah membengkak menjadi kabinet gemuk, yang lebih mengutamakan bagi-bagi kursi ketimbang optimalisasi kinerja pemerintahan.
Para menteri yang ditunjuk, banyak di antaranya adalah orang-orang kepercayaan Jokowi, yang tentu saja mempersempit ruang gerak Prabowo untuk mengambil keputusan secara independen.
Beban Politik dan Kartu As yang Dimiliki Masing-Masing
Jika Prabowo benar-benar berani mengadili Jokowi, maka hal itu akan membawa konsekuensi politik yang luar biasa. Bagaimana tidak? Para pemain utama dalam pemerintahan ini hampir pasti memiliki "kartu as" atau rahasia yang bisa saling membahayakan.
Dalam politik, semua pihak memiliki kepentingan dan pengamanan diri masing-masing. Jika satu pihak dijatuhkan, pihak lain pun bisa ikut terseret.
Selain itu, Prabowo sendiri bukan tanpa beban masa lalu. Selama bertahun-tahun, berbagai tuduhan terkait pelanggaran HAM terus menghantuinya. Jika ia berusaha menegakkan keadilan dengan mengadili Jokowi.
Maka tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu lama yang menyangkut dirinya akan kembali dimunculkan. Artinya, permainan politik ini bukan sekadar soal hukum dan keadilan, melainkan juga tentang siapa yang memiliki kendali atas narasi politik di masa depan.
Dampak Jika Prabowo Mengadili Jokowi
Andaikan Prabowo benar-benar berani mengambil langkah untuk mengadili Jokowi, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap stabilitas politik dan ekonomi negara. Loyalis Jokowi yang masih berpengaruh di parlemen, kabinet, hingga berbagai institusi negara tentu tidak akan tinggal diam.
Pertikaian politik bisa semakin memanas dan justru berpotensi membuat pemerintahan menjadi tidak efektif. Investor pun bisa kehilangan kepercayaan terhadap kestabilan politik Indonesia, yang pada akhirnya bisa merugikan perekonomian nasional.
Belum lagi dampak sosial yang akan muncul. Para pendukung Jokowi dan Prabowo bisa saja terpolarisasi lebih dalam, menciptakan ketegangan baru di masyarakat.
Jika konflik ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak politik yang lebih besar, bahkan bisa menyeret negara ke dalam krisis politik yang berkepanjangan.
Prabowo Tak Akan Berani
Realitas politik Indonesia saat ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak akan berani mengadili Jokowi. Terlalu banyak kepentingan yang harus dijaga, terlalu banyak kartu yang dimiliki masing-masing pihak, dan terlalu besar risiko yang harus ditanggung.
Jokowi mungkin sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi pengaruhnya masih sangat kuat di berbagai lini pemerintahan.
Dengan keberadaan Gibran sebagai wakil presiden dan banyaknya loyalis Jokowi dalam kabinet, Prabowo tidak bisa bergerak leluasa tanpa mempertimbangkan dampak politik yang bisa terjadi.
Lalu, apakah ini berarti keadilan tidak bisa ditegakkan? Tidak juga. Namun, dalam dunia politik, keadilan sering kali bukanlah prioritas utama. Yang lebih sering terjadi adalah kompromi, kesepakatan di balik layar, dan permainan strategi untuk mempertahankan kekuasaan.
Maka, bagi mereka yang berharap bahwa Prabowo akan berani menegakkan hukum terhadap pemerintahan sebelumnya, harapan itu mungkin hanya akan menjadi angan-angan belaka.
***
*) Oleh : Moh. Mudhoffar Abdul Hadi, Penulis lepas.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Rizal Dani |
