Saluran Efisiensi Untuk MBG dan Danantara, Pentingnya Pengawasan Ketat

TIMESINDONESIA, MALANG – Pemangkasan anggaran yang baru-baru ini diumumkan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan investasi di sektor tertentu telah menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai prioritas kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Apakah langkah ini benar-benar didasarkan pada urgensi fiskal atau justru mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran negara?

Program MBG sejatinya merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi kelompok rentan, terutama anak-anak dan masyarakat kurang mampu. Pemangkasan anggaran terhadap program ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak langsung terhadap kesehatan dan perkembangan generasi mendatang. Sementara itu, pemangkasan anggaran untuk investasi di sektor tertentu juga menjadi tanda tanya besar, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan daya saing nasional.

Advertisement

Salah satu alasan yang dikemukakan pemerintah dalam kebijakan pemangkasan ini adalah efisiensi fiskal. Dengan keterbatasan anggaran yang semakin ketat, pemerintah mengklaim perlu melakukan rasionalisasi terhadap pengeluaran agar lebih fokus pada program yang dianggap memiliki dampak ekonomi lebih besar. Namun, pertanyaannya adalah apakah pemangkasan ini dilakukan dengan analisis yang benar-benar objektif dan berbasis data? Atau justru ada faktor lain yang membuat program tertentu lebih mudah dikorbankan dibandingkan program lain yang lebih banyak menguntungkan elite ekonomi dan politik?

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dalam menelaah kebijakan pemangkasan anggaran ini, ada beberapa aspek yang perlu diawasi secara ketat. Pertama, transparansi dalam alokasi anggaran yang dipertahankan. Jika pemangkasan anggaran terhadap MBG dan sektor investasi dilakukan atas dasar efisiensi, maka harus ada kejelasan mengenai alokasi anggaran yang dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Apakah dana tersebut dialihkan ke sektor yang lebih mendesak atau justru digunakan untuk kepentingan lain yang kurang relevan bagi masyarakat luas?

Kedua, mekanisme evaluasi terhadap efektivitas pemangkasan ini. Pemangkasan anggaran seharusnya tidak hanya menjadi solusi instan untuk menyeimbangkan neraca keuangan negara, tetapi juga harus memiliki dasar evaluasi yang jelas. Pemerintah perlu menunjukkan data dan kajian yang dapat membuktikan bahwa pemangkasan ini memang akan membawa manfaat lebih besar dibandingkan mempertahankan program-program tersebut.

Ketiga, dampak sosial yang harus diperhitungkan. Pemangkasan program MBG berisiko mengurangi akses masyarakat terhadap makanan bergizi, yang dapat berujung pada peningkatan angka malnutrisi dan stunting. Sementara itu, pemangkasan anggaran investasi di sektor tertentu dapat melemahkan daya saing industri nasional dan menghambat penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu ada mitigasi risiko yang jelas agar kebijakan ini tidak justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

Keempat, pengawasan terhadap sektor yang tetap mendapatkan anggaran besar. Jika pemangkasan anggaran terhadap MBG dan investasi dilakukan, maka penting untuk mengkaji apakah sektor-sektor lain yang tetap mendapatkan anggaran dalam jumlah besar benar-benar memberikan manfaat yang setimpal. Apakah anggaran yang dipertahankan lebih banyak menguntungkan proyek-proyek infrastruktur besar yang sering kali dikendalikan oleh kelompok tertentu? Ataukah justru ada anggaran yang masih dialokasikan untuk pos-pos yang tidak begitu mendesak dalam kondisi ekonomi saat ini?

Selain itu, masyarakat juga perlu mempertanyakan sejauh mana mekanisme checks and balances dalam kebijakan ini. Pemangkasan anggaran seharusnya tidak hanya menjadi keputusan sepihak pemerintah tanpa ada keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil. Kebijakan ini harus melalui proses diskusi yang terbuka agar dapat diuji secara kritis sebelum diterapkan.

Pada akhirnya, kebijakan pemangkasan anggaran harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Jika pemangkasan ini dilakukan secara serampangan tanpa memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh, maka bukan hanya ketidakadilan yang terjadi, tetapi juga potensi kerugian jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. ***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA DAPAT MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Penulis: Muhammad Nafis S.H., M.H, Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (UNISMA).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.