Blockchain untuk Transparansi Pemerintahan di Indonesia

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Di era digital saat ini, transparansi menjadi salah satu isu utama dalam pemerintahan. Masyarakat menuntut keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan publik.

Namun, realitasnya, masih banyak kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data yang terjadi di berbagai lembaga negara. Lantas, mungkinkah blockchain menjadi solusi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan di Indonesia?

Advertisement

Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah setelah data dimasukkan. Setiap transaksi atau informasi yang dicatat dalam blockchain bersifat permanen, transparan, dan dapat diverifikasi oleh publik.

Inilah yang membuat blockchain menjadi teknologi yang menarik untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan. Beberapa negara telah mulai mengadopsi blockchain untuk meningkatkan transparansi, seperti Estonia yang telah menggunakannya dalam sistem identitas digital dan pencatatan data pemerintahan sejak lebih dari satu dekade lalu.

Sementara itu, di Afrika, beberapa negara menguji coba blockchain untuk memastikan keabsahan pemilu dan distribusi dana bantuan.

Jika diterapkan di Indonesia, blockchain dapat memberikan manfaat besar dalam aspek transparansi anggaran dan pengadaan barang serta jasa. Setiap transaksi keuangan pemerintah dapat dicatat dan diakses secara real-time oleh masyarakat, mengurangi celah bagi oknum yang ingin memanipulasi anggaran.

Di samping itu, keamanan data kependudukan juga dapat diperkuat dengan teknologi ini, meminimalkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Dalam sistem pemilu, blockchain juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan kecurangan.

Dengan mencatat setiap suara secara permanen, teknologi ini menjanjikan hasil pemilu yang lebih kredibel dan tidak bisa dimanipulasi. Selain itu, distribusi bantuan sosial yang kerap kali tidak tepat sasaran dapat lebih transparan, karena blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah atau dihapus.

Namun, penerapan blockchain dalam pemerintahan Indonesia tentu menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman teknologi di kalangan pejabat dan birokrat, yang dapat menghambat adopsi teknologi ini.

Resistensi dari pihak-pihak tertentu yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem yang kurang terbuka juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Selain itu, infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia serta regulasi yang masih belum sepenuhnya mendukung teknologi blockchain menjadi hambatan lain yang perlu diatasi.

Di sinilah perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam mendorong adopsi blockchain di pemerintahan. Sebagai pusat penelitian dan inovasi, perguruan tinggi dapat melakukan studi mendalam tentang manfaat, risiko, dan implementasi blockchain dalam konteks pemerintahan Indonesia.

Dengan menghasilkan kajian berbasis bukti, akademisi dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat kepada pemerintah. Selain itu, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara serta masyarakat umum agar mereka memahami konsep dan potensi blockchain.

Perguruan tinggi juga dapat menjalin kemitraan dengan sektor industri dan pemerintah untuk mengembangkan proyek percontohan yang menerapkan blockchain dalam berbagai layanan publik.

Melalui laboratorium inovasi dan inkubator teknologi, kampus dapat menjadi tempat pengujian konsep-konsep baru yang dapat diterapkan dalam sistem administrasi negara.

Lebih dari itu, perguruan tinggi memiliki peran dalam membangun ekosistem talenta digital dengan mencetak lulusan yang memiliki keahlian dalam teknologi blockchain, sehingga menciptakan tenaga kerja yang siap mendukung transformasi digital dalam pemerintahan.

Meskipun demikian, bukan berarti penerapan blockchain di pemerintahan Indonesia mustahil dilakukan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun sektor swasta, serta didukung oleh regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai.

Teknologi ini dapat membantu menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Lebih dari sekadar tren, blockchain bisa menjadi fondasi bagi pemerintahan yang lebih terbuka dan terpercaya di masa depan.

Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap untuk melangkah ke arah ini? Tantangan memang ada, tetapi revolusi digital tidak bisa dihindari. Jika kita ingin membangun tata kelola yang lebih baik, maka blockchain adalah salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan dengan serius.

***

*) Oleh : Rusydi Umar, Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.