TIMESINDONESIA, KALIMANTAN BARAT – Dalam rangka mempercepat realisasi belanja pemerintah pusat, Kementerian Keuangan telah melakukan pembukaan blokir anggaran. Pembukaan blokir ini merupakan tindak lanjut atas efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 256.1 triliun yang merupakan Intruksi Presiden melalui Inpres Nomor 1 tahun 2025.
Adapun jumlah anggaran yang telah dibuka blokirnya hingga 25 april 2025 yaitu senilai 86,6 Triliun yang terdiri dari 33.11 triliun dari 23 K/L baru dan 53.49 triliun dari K/L lama. Adanya pembukaan blokir ini diharapkan dapat menjadi angin segar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setelah sempat melesu di triwulan awal 2025.
Advertisement
Sesuai teori ekonomi, Pengeluaran Pemerintah (Government Spending) merupakan salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan faktor faktor lain yaitu konsumsi barang dan jasa untuk sektor rumah tangga (C), Investasi (I), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M), yang secara matematis dirumuskan : Y = C + I + G + (X-M).
PDB sendiri memiliki arti penting karena memberikan informasi tentang ukuran dan kinerja ekonomi suatu negara, yang artinya jika PDB meningkat, berarti pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Selain itu, PDB juga dapat digunakan untuk mengukur daya beli masyarakat dan indikator kesejahteraan masyarakat.
Negara yang memiliki PDB yang tinggi berarti masyarakat negara tersebut memiliki akses yang baik terhadap barang dan jasa yang dapat diartikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Selain itu, PDB juga dapat menjadi indikator daya saing suatu negara.
PDB yang tinggi menunjukkan bahwa suatu negara memiliki perekonomian yang kuat dan mampu bersaing dengan negara lain yang diwujudkan dengan kemampuan negara tersebut untuk memproduksi komoditas untuk ekspor.
Mengingat saat ini blokir anggaran sudah dibuka, maka K/L perlu segera menindaklanjuti dengan langkah strategis agar pembukaan blokir anggaran tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah refocusing. Refocusing anggaran adalah proses peninjauan ulang dan pengalihan alokasi anggaran dari kegiatan yang dianggap kurang prioritas ke program yang lebih mendesak atau relevan dengan kondisi saat ini dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar, misalnya penurunan pengangguran, peningkatan belanja dan pendapatan masyarakat.
Agar Belanja pemerintah dapat memberikan dampak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, beberapa hal penting perlu diperhatikan yaitu: refocusing hendaknya dilakukan dengan memfokuskan anggaran pada program prioritas seperti jaring pengaman sosial, kesehatan, pendidikan atau infrastruktur penting.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan identifikasi terhadap program yang dapat ditunda atau dibatalkan dan mengalihkan dana tersebut ke program yang lebih priortas. Hal ini tentunya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dari setiap anggaran. Langkah terakhir adalah melakukan penyesuaian atas target dan capaian di setiap program sehingga output yang dihasilkan dapat diukur secara riil.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan refocusing adalah program yang terpilih hendaknya dapat menjadi penggerak ekonomi yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) pada perekonomian.
Efek pengganda terjadi jika uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dibelanjakan kembali oleh penerima manfaat, yang selanjutnya membelanjakannya lagi, dan seterusnya, sehingga menciptakan efek berantai pada perekonomian.
Salah satu contoh program yang dapat memberikan efek pengganda adalah program pengadaan barang dan jasa publik yang bersifat padat karya terlebih lagi bila pengadaannya mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Selain multiplier effect, kegiatan refocusing juga harus memperhatikan proses distribusi agar dampak pertumbuhan ekonomi juga dapat dirasakan oleh hampir semua lapiran masyarakat khususnya yang membutuhkan.
Salah satu contoh adalah melalui pemberian subsidi. Dengan program ini, pemerintah secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan kepada lapisan yang membutuhkan. Contoh dari kebijakan ini yaitu pembiayaan ultra mikro untuk usaha mikro, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha UMKM.
Dengan implementasi berbagai strategi diatas diharapkan pembukaan blokir anggaran dapat menjadi momentum untuk pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekedar realisasi untuk menghabiskan uang negara belaka.
***
*) Oleh : Imam hidayat, Pekerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
______
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Sholihin Nur |
