TIMESINDONESIA, PADANG – Di tengah pusaran ketidakpastian global, pelaku usaha di Indonesia, baik korporasi besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menghadapi kompleksitas risiko yang semakin rumit.
Fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, disrupsi rantai pasok, hingga ketegangan geopolitik global menjadi faktor yang menguji ketangguhan ekosistem bisnis nasional. Dalam lanskap semacam ini, mitigasi risiko bukan lagi sekadar strategi tambahan, melainkan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan usaha.
Advertisement
Korporasi dan Adaptasi Strategi Mitigasi
Di tingkat korporasi, pendekatan mitigasi risiko kian terstruktur dan berbasis data. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) berhasil mencatat kinerja impresif sepanjang 2024 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta perbaikan menyeluruh terhadap rasio kerugian (loss ratio). Strategi ini memungkinkan Jasindo menjaga kesehatan bisnis secara berkelanjutan meski di tengah gejolak ekonomi.
Demikian pula dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), yang memperkuat langkah mitigasi terhadap risiko kredit, khususnya pembiayaan sektor UMKM. Dalam konteks tekanan eksternal yang meluas, BRI terus memperkuat penilaian kelayakan kredit berbasis data dan digitalisasi untuk memastikan kualitas portofolio tetap terjaga.
Pendekatan seperti ini senada dengan pandangan Svein Tyldum, CEO North Asia Marsh McLennan, yang menyatakan dalam Forum Ekonomi Dunia 2024 bahwa para pemimpin bisnis harus mengkalibrasi ulang strategi mitigasi dan transfer risiko mereka. “Pemantauan tren risiko ekonomi, politik, dan keamanan secara real-time merupakan kebutuhan untuk mempertahankan resiliensi jangka panjang,” ujar Tyldum.
Ia menekankan bahwa bisnis perlu memiliki pengawasan menyeluruh terhadap eksposur lintas wilayah dan sektor, agar tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang.
UMKM dan Realitas Risiko yang Kasatmata
Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 61 persen, menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Namun demikian, entitas bisnis ini tergolong paling rentan terhadap krisis, mengingat masih minimnya kapasitas dalam mengelola risiko operasional, keuangan, hukum, maupun teknologi.
Salah satu contoh UMKM yang mulai beradaptasi secara serius terhadap risiko adalah Aliza_Food. Mereka berhasil menata pengelolaan dokumen bisnis, memperluas sumber pendapatan, serta melakukan pelatihan SDM secara berkala. Diversifikasi yang dilakukan oleh Aliza_Food menciptakan bantalan bisnis yang lebih kuat di tengah fluktuasi permintaan pasar.
Isu keamanan digital pun menjadi bagian dari risiko yang sering diabaikan oleh pelaku UMKM. Padahal, menurut Akhilesh Tuteja, Global Cyber Security Leader di KPMG, “UMKM sering melihat keamanan siber sebagai hal teknis, bukan isu strategis.”
Ia menekankan bahwa pemetaan risiko digital dan investasi teknologi yang terukur dapat menjadikan UMKM sekompetitif korporasi besar dalam hal ketahanan digital. Dalam praktiknya, banyak UMKM di Indonesia yang mulai menerapkan aplikasi manajemen keuangan dan keamanan berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalisir kerentanan siber.
Kebijakan Negara dan Peran Regulasi
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat regulasi mitigasi risiko di sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi dan reasuransi. Dalam kerangka ekonomi yang terus berubah, stabilitas sektor ini menjadi penyangga penting bagi pelaku bisnis.
Regulasi yang mendorong pemanfaatan Innovative Credit Scoring (ICS) juga menjadi langkah progresif untuk memperluas akses pembiayaan kepada UMKM. ICS memungkinkan pelaku usaha yang belum memiliki riwayat kredit konvensional untuk tetap memperoleh penilaian kelayakan melalui indikator alternatif, seperti rekam jejak digital atau transaksi e-commerce.
Selain itu, kehadiran lembaga pembiayaan berbasis syariah dan koperasi yang kini mulai menerapkan prinsip manajemen risiko modern turut memperluas pilihan dan meningkatkan literasi risiko di kalangan pengusaha kecil dan menengah.
Kolaborasi, Data, dan Kesadaran Risiko
Mitigasi risiko di era sekarang menuntut sinergi antara sektor publik dan swasta, juga di dalam internal perusahaan itu sendiri. Korporasi perlu mendesain ulang strategi bisnisnya dengan skenario multipolar yang mempertimbangkan disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga geopolitik. UMKM, di sisi lain, harus mulai melihat manajemen risiko sebagai instrumen pertumbuhan, bukan sekadar beban administratif.
Mengutip kembali Tyldum, bisnis yang tangguh adalah bisnis yang menyadari bahwa risiko bukan untuk dihindari, tetapi untuk dikelola secara cerdas. Dan bagi UMKM Indonesia, langkah pertama adalah menyadari bahwa mitigasi risiko tidaklah eksklusif bagi perusahaan besar, tetapi justru kebutuhan paling vital bagi mereka yang paling rentan.
Dengan kerangka berpikir yang lebih terbuka, dukungan regulasi yang adaptif, serta kolaborasi antar pelaku usaha dan penyedia solusi, maka ekosistem bisnis Indonesia dapat menjadi lebih resilien di tengah ketidakpastian global. (*)
***
*) Oleh : Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Program Studi Teknik Industri, Universitas Bung Hatta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
