TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam bayangan anak-anak Indonesia, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah harapan yang tumbuh seiring semangat mereka dalam menatap masa depan. Namun, tidak semua mimpi itu bisa terwujud dengan mudah.
Di balik asa yang tinggi untuk meraih cita, ada kenyataan yang menyentuh hati, yaitu bahwa keterbatasan ekonomi berdampak pada pupusnya cita-cita mereka.
Advertisement
Seorang sopir transportasi online menceritakan kepada saya tentang pengalaman sedih anaknya yang harus mengubur impian bersekolah di sekolah yang ia inginkan, hanya karena tingginya biaya masuk dan sang ayah tak mampu memfasilitasinya. Akhirnya, ia memilih sekolah gratis yang tersedia. Sebuah pilihan realistis, namun bukan kehendak hati.
Dalam sepenggal kisah ini, kita bisa melihat betapa mimpi salah satu anak Indonesia tergadai oleh kondisi yang semestinya bisa kita benahi bersama. Cerita ini hanyalah satu diantara seribu anak yang tak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang ia inginkan.
Jika sekolah-sekolah negeri mampu menghadirkan kualitas pendidikan terbaik, tentu tak menjadi soal. Tapi bagaimana jika kenyataannya masih jauh dari harapan? Maka, satu potensi emas yang seharusnya menjadi bagian dari generasi unggul bangsa bisa hilang begitu saja.
Di sinilah peran negara, peran kita semua, untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan bermutu untuk semua, baik dari aspek fasilitas maupun pendekatan pembelajaran yang diterapkan para pendidiknya.
Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah negeri menjadi tempat terbaik untuk tumbuhnya masa depan anak-anak bangsa. Sekolah negeri seharusnya tidak hanya menjadi pilihan kedua, melainkan justru menjadi pilihan utama karena keunggulannya, baik dari mutu guru, fasilitas, hingga budaya belajar yang mendukung tumbuhnya karakter dan kompetensi anak-anak Indonesia.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek untuk tahun ajaran 2022/2023, Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK masih terdapat 4,26 persen dan 1,91 persen ruang kelas dengan kondisi rusak berat.
Sebanyak 8 dari 10 sekolah di seluruh jenjang pendidikan telah memiliki fasilitas toilet bagi siswa, baik dalam bentuk toilet terpisah maupun toilet bersama. Namun, tingkat kepemilikan toilet di jenjang Sekolah Dasar (SD) tercatat sebagai yang paling rendah dibandingkan jenjang lainnya.
Hanya sekitar 62,03 persen SD yang menyediakan toilet terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, sementara sekitar 18,06 persen SD masih belum memiliki fasilitas toilet sama sekali.
Kini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mendorong sinergi dengan Program Hasil Terbaik Cepat yang telah dilakukan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Beberapa program unggulan sedang dijalankan: revitalisasi sekolah, pembangunan unit sekolah baru di berbagai daerah, penyediaan sanitasi dan toilet untuk sekolah, digitalisasi pembelajaran, penyediaan makanan bergizi gratis untuk siswa, peningkatan kesejahteraan guru, hingga pemberian tunjangan langsung ke rekening guru.
“Setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan, terlepas dari kondisi fisik atau lokasi tempat tinggal. Untuk itu, kami akan mendirikan unit sekolah baru dan memperbanyak rumah belajar non-formal agar akses pendidikan dapat dijangkau oleh semua”.
Yang tak kalah penting adalah arah kebijakan pembelajaran yang kini mulai menekankan pada pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning), sebagaimana yang digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti. Pendekatan ini menjadi strategi untuk menguatkan prinsip pembelajaran yang mindful (berkesadaran), meaningful (bermakna), dan joyful (menggembirakan).
Dengan prinsip ini, anak-anak tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, penguatan nilai-nilai karakter atau adab terhadap ilmu dan guru, serta lingkungan positif yang saling mendukung dan memuliakan dalam proses belajar.
Apakah semua program ini akan berhasil? Optimisme itu selalu ada. Dengan pengawasan yang baik, pelibatan masyarakat, dan keberpihakan terhadap kualitas pendidikan yang bermutu untuk semua.
Bukan tidak mungkin kita akan melihat sekolah-sekolah negeri menjadi sekolah unggul, menjadi tempat di mana semua anak Indonesia, apa pun latar belakangnya, bisa bermimpi besar dan terwujud melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpihak pada anak Indonesia tanpa mengenal kondisi ekonomi, fisik, dan asal mereka.(*)
***
*) Oleh : Muhammad Shalehuddin Al'Ayubi, S.I.Kom., M.Hum., Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal, Kemendikdasmen.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
