Kebijakan Trump dalam Teater Politik dan Ekonomi Venezuela

Jakarta – Donald Trump bukanlah negarawan yang lahir dari perenungan panjang tentang etika global, apalagi dari kesetiaan pada multilateralisme. Ia datang ke panggung kekuasaan sebagai pedagang ulung yang menukar bahasa diplomasi dengan logika transaksi. 

Maka ketika slogan America First dikumandangkan, dunia sesungguhnya sedang menyaksikan perubahan watak kepemimpinan Amerika Serikat: dari penjaga tatanan global menjadi aktor utama pasar bebas yang rakus dan tanpa tedeng aling-aling.

Di telinga publik domestik Amerika, slogan itu terdengar patriotik sebuah mantra penyelamat bagi warga yang merasa terpinggirkan oleh arus globalisasi. Trump membungkus kebijakannya dengan retorika kesejahteraan, seolah ia adalah juru selamat kelas pekerja. Namun di balik lapisan kata-kata manis itu, tersembunyi sebuah logika dingin: dunia hanya bernilai sejauh ia menguntungkan Amerika.

Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pada 2017 adalah penanda paling telanjang dari watak kepemimpinan Trump. Komitmen global terhadap krisis iklim ditinggalkan begitu saja, seakan masa depan bumi dapat dinegosiasikan seperti kontrak properti. 

Demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kepentingan bersama umat manusia bonum commune dikorbankan tanpa rasa bersalah. Trump melangkah maju dengan keyakinan seorang penjudi yang siap mempertaruhkan segalanya, bahkan jika dunia harus menanggung akibatnya.

Sikap abai terhadap tatanan global itu berlanjut, bahkan mengeras, dalam pandangannya terhadap Amerika Selatan. Benua ini, dalam imajinasi geopolitik Trump, bukanlah sekumpulan bangsa berdaulat, melainkan “pekarangan belakang” yang penuh sumber daya. Minyak, litium, tembaga, dan berbagai bahan mentah strategis menjelma aroma yang menggiurkan. Diplomasi pun berubah wajah: bukan lagi seni membangun kepercayaan, melainkan teknik mengamankan pasokan.

Retorika perang melawan narkoba yang kerap ia kumandangkan terdengar lantang, tetapi hampa. Ia menabuh genderang perang ke selatan, sementara di dalam negerinya sendiri krisis opioid menjalar seperti wabah senyap. 

Statistik penggunaan fentanyl dan heroin melonjak tajam di era kepemimpinannya. Di sini, perang terhadap narkoba tampak lebih sebagai kostum moral hiasan simbolik untuk menutupi hasrat ekonomi yang sesungguhnya.

Maka, saatnya berbicara tacheles. Donald Trump adalah pebisnis yang kebetulan menjadi presiden, bukan presiden yang meninggalkan naluri bisnisnya. Darah real estate yang mengalir dalam dirinya tak pernah membeku oleh sumpah jabatan. 

Dunia politik baginya adalah papan catur raksasa, tempat kekuasaan digerakkan demi transaksi yang cepat dan menguntungkan. Negosiasi tanpa hasil instan tidak memiliki tempat dalam kamus hidupnya.

Dalam lanskap inilah hubungan Amerika Serikat dan Venezuela menemukan maknanya yang paling tragis. Hubungan kedua negara itu ibarat kisah cinta lama yang dibangun di atas kepentingan ekonomi. 

Selama minyak mengalir, kasih sayang terpelihara. Namun ketika Hugo Chávez naik ke tampuk kekuasaan pada 1999 dan memilih jalan sosialisme, harmoni itu runtuh. Nasionalisasi sektor minyak dan kedekatan dengan Rusia serta Cina membuat Washington merasa dikhianati. Chávez pun diposisikan sebagai ancaman, bukan mitra.

Namun sejarah menunjukkan bahwa karisma revolusioner tidak mudah diwariskan. Nicolás Maduro, penerus Chávez, gagal mengikat hati rakyatnya. Sektor minyak urat nadi ekonomi Venezuela melemah, produksi merosot, dan ekonomi runtuh perlahan seperti bangunan tua yang rapuh dimakan waktu. Angka-angka berbicara dengan kejam: kemiskinan menjalar, eksodus massal tak terbendung, dan kekerasan menjadi bahasa sehari-hari di jalanan.

Di tengah kekacauan itu, wacana perubahan rezim digulirkan sebagai solusi. Namun dengan kacamata hermeneutic of suspicion, kita patut bertanya: perubahan untuk siapa? Apakah benar demi rakyat Venezuela, atau demi kepentingan energi global? Bayang-bayang korporasi raksasa dan kepentingan industri minyak Amerika Serikat sulit diabaikan. Venezuela seolah direduksi menjadi pion sebuah bidak yang dapat dikorbankan demi stabilitas pasar energi.

Perubahan rezim yang dipaksakan dari luar, dengan dalih demokrasi dan hak asasi manusia, kerap melahirkan ironi. Alih-alih membawa kesejahteraan, ia justru memperpanjang penderitaan. Selama Venezuela tetap menjadi arena perebutan kepentingan global, konsolidasi politik hanya akan menjadi fatamorgana indah dari kejauhan, tetapi hampa ketika didekati.

Kebijakan Trump di Venezuela memperlihatkan wajah lain dari politik global kontemporer: ketika negara diperlakukan layaknya komoditas, dan rakyatnya sekadar angka dalam laporan ekonomi. Di tangan pemimpin yang melihat dunia sebagai pasar, kemanusiaan mudah tergelincir menjadi korban.

Trump mungkin telah meninggalkan Gedung Putih, tetapi warisan kebijakannya mengajarkan satu hal penting: ketika politik kehilangan nurani dan sepenuhnya tunduk pada logika bisnis, maka keadilan global hanyalah slogan kosong bergema nyaring, tetapi tanpa isi.

***

*) Oleh : Dr. Polykarp Ulin Agan, Dosen Teologi pada KHKT (Kolner Hochschule fur Katholische Theologie), Koln, Jerman.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.