Petani di Negeri Kaya

BONDOWOSO – Indonesia kerap dipuja sebagai negeri yang tanahnya subur, airnya murah hati, dan mataharinya setia menyinari sepanjang tahun. Dalam buku pelajaran, kita diajari menyebut diri sebagai negara agraris. Dalam pidato kenegaraan, sektor pertanian selalu disebut sebagai fondasi. Namun di sawah-sawah yang menguning sebelum waktunya, para petani justru sering hidup seperti tamu di rumah sendiri: bekerja paling keras, mendapat bagian paling tipis.

Di atas kertas, Indonesia memang terus bergerak. Produk domestik bruto menanjak, peringkat ekonomi global membaik, dan pertumbuhan dijaga di kisaran lima persen. Angka-angka itu tampak gagah, seperti bangunan tinggi yang dipotret dari kejauhan. Tetapi jika kamera didekatkan ke pematang sawah, yang terlihat justru retakan: modal yang tipis, teknologi yang mahal, harga yang tak bersahabat, dan kebijakan yang sering datang terlambat.

Kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan, tentang SDGs, tentang ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan manusia. Kita merancang masa depan seolah sedang menggambar kota indah di kertas putih. Namun di lapangan, banyak petani masih berhadapan dengan realitas lama: cangkul yang diwariskan dari ayahnya, pupuk yang harganya naik seperti balon liar, dan tengkulak yang menentukan harga seperti hakim tanpa palu.

Pertanian seharusnya menjadi jantung ekonomi desa. Tetapi jantung ini sering berdetak pelan karena kekurangan darah bernama modal dan pengetahuan manajerial. Banyak petani mengelola sawah bukan sebagai usaha yang dirancang dengan tujuan, melainkan sebagai rutinitas turun-temurun. Menanam karena memang harus menanam. Panen karena musim memaksa panen. Untung rugi diterima seperti nasib, bukan dihitung sebagai strategi.

Padahal, di zaman ketika semua diukur dengan data, pertanian tak bisa lagi berjalan hanya dengan kebiasaan. Manajemen bukan barang mewah. Ia adalah kompas. Tanpa tujuan yang jelas, petani seperti pelaut yang mengayuh perahu tanpa tahu pelabuhan. Mereka bekerja dari pagi sampai senja, tetapi sulit menjawab satu pertanyaan sederhana: ingin membawa usaha taninya ke mana?

Lebih rumit lagi, modal masih dipahami sebatas uang tunai. Ketika uang tak ada, dianggaplah usaha tak mungkin berkembang. Padahal modal juga berupa alat, pengetahuan, jaringan, bahkan keberanian mengambil risiko. Teori ekonomi sudah lama mengatakan: semakin besar modal produktif, semakin besar pula peluang meningkatkan hasil. Tetapi bagi petani kecil, teori itu sering terdengar seperti cerita dari negeri lain.

Keterbatasan modal membuat mereka membeli benih seadanya, pupuk seperlunya, alat sekadarnya. Hasil pun pas-pasan. Pendapatan yang tipis hanya cukup untuk makan dan menyambung hari. Menabung terasa seperti mimpi, apalagi berinvestasi. Lingkaran ini berputar pelan tapi pasti: modal kecil melahirkan hasil kecil, hasil kecil melahirkan hidup yang makin sempit.

Di sisi lain, teknologi berlari kencang seperti kereta cepat. Mesin tanam otomatis, drone pemantau lahan, aplikasi prediksi cuaca, semua menawarkan efisiensi dan peningkatan produktivitas. Teori pertumbuhan modern menyebut teknologi sebagai mesin pengganda pendapatan. Tetapi bagi sebagian besar petani, teknologi masih seperti etalase toko mahal: indah dilihat, sulit dimiliki.

Ironisnya, negara yang bangga menyebut diri agraris justru rutin mengimpor beras. Sawah ada, petani ada, tetapi beras datang dari negeri lain. Ini bukan sekadar soal logistik, melainkan paradoks. Seperti orang yang tinggal di tepi laut tapi membeli ikan kalengan.

Masalahnya tidak berdiri sendiri. Anggaran pertanian sering menjadi baris kecil dalam APBN. Kebijakan perlindungan petani datang setengah hati. Alih fungsi lahan berjalan seperti penyakit kronis: pelan tapi mematikan. Harga hasil panen naik turun seperti emosi remaja, sulit ditebak dan jarang adil.

Sementara itu, biaya produksi naik konsisten seperti tangga. Pupuk, benih, sewa lahan, tenaga kerja—semua merangkak naik. Tetapi harga gabah sering tertinggal di belakang, seperti anak kecil yang terlepas dari tangan ibunya di pasar ramai.

Di tengah situasi itu, wacana pertanian berkelanjutan sering terdengar seperti puisi indah yang dibacakan di ruangan ber-AC. Kita bicara tentang keseimbangan alam, tentang menjaga hutan dan tanah, tentang produk organik dan konsumsi sehat. Semua itu penting, bahkan mendesak. Tetapi tanpa keberpihakan nyata pada petani, keberlanjutan hanya akan menjadi slogan yang tumbuh di kertas, bukan di ladang.

Petani seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai produsen pangan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Mereka bukan sekadar alat statistik dalam laporan tahunan, melainkan manusia yang menggantungkan hidup pada hujan, matahari, dan kebijakan pemerintah.

Jika negara serius ingin maju, pertanian tidak boleh terus diperlakukan sebagai sektor kelas dua. Proteksi harga, subsidi sarana produksi, pembatasan alih fungsi lahan, akses modal murah, pendampingan manajemen, dan teknologi terjangkau bukanlah hadiah, melainkan keadilan.

Sebab negara yang kuat bukan hanya yang gedungnya tinggi dan datanya indah, tetapi yang petaninya bisa tersenyum tanpa harus menghitung ulang beras di dapur.

Indonesia boleh bermimpi menjadi negara maju. Tetapi mimpi itu akan pincang jika dibangun di atas punggung petani yang terus membungkuk. Negeri kaya tak pantas membiarkan penggarap tanahnya hidup dalam kecemasan. Karena sejatinya, masa depan bangsa bukan hanya tumbuh di grafik ekonomi, melainkan di tanah yang digarap dengan adil.

***

*) Oleh : Uswatun Hasanah, Mahasiswa Magister Manajemen Agribisnis dan Alumni PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.