Pendidikan Kita Didesain untuk Gagal?

MALANG – Di tengah tingginya tuntutan negara terhadap tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, lembaga pendidikan dan tenaga pendidik di dalamnya dituntut untuk tidak hanya mengajar, tapi juga memahamkan peserta didik.

Tugasnya menjadi semakin konkret dan tajam karena harus membangun pemahaman, membekali keterampilan dan kecerdasan sosial yang muaranya membangun masyarakat yang madani, bukan hanya untuk dunia industri.

Hanya saja persoalannya, pendidikan kita mungkin dengan sengaja diciptakan untuk gagal, bukan untuk menjadi sekolah bagi anak-anak penerus bangsa, melainkan untuk menjadi produk-produk bernilai jual bagi perusahaan. Semata itu.

Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi penyebab dari kegagalan ini adalah kekeliruan dalam menetapkan prioritas. Di perguruan tinggi misalnya, kewajiban utama bagi seorang dosen seperti saya adalah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika di aspek pengajaran misalnya, prioritasnya berubah.

Dari yang mulanya membangun pemahaman mahasiswa terhadap materi ajar dan realitas sosial di sekitar, menjadi tuntutan memenuhi tugas-tugas administratif yang seabrek. Mulai dari membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), perangkat ajar, dan laporan yang tiada habisnya.

Dosen-dosen di perguruan tinggi swasta kecil di pelosok-pelosok, terutama yang memiliki keterbatasan jumlah dosen, boleh jadi satu orang dosen mengajar enam sampai tujuh mata kuliah dalam satu semester. Mereka ini dituntut untuk membuat RPP, perangkat ajar dan laporan setiap mata kuliah yang diajar.

Belum lagi jika prioritasnya menjadi tidak masuk akal, dari yang awalnya pemenuhan tugas personal dalam pelatihan pengembangan kapasitas dosen menjadi tugas wajib yang apabila melanggar hukumannya setara dengan tidak mengajar satu semester. Ini contoh kecil saja betapa prioritas dalam dunia pendidikan pelan-pelan bergeser kalau bukan terbalik.

Dari sini saja kita melihat paradigma dalam menjalankan pendidikan sudah tidak baik-baik saja. Negara sengaja mengatur agar sistem pendidikan bermuara pada laporan yang dipenuhi kertas tebal tapi kualitas belajar stagnan, sementara di tingkat bawah prioritas hak dan kewajiban dosen tidak seimbang.

Hal ini terjadi, misalnya, ketika seorang dosen dituntut untuk mengajar, membuat laporan yang begitu tebalnya dan seolah-olah biar kelihatan rapi tapi gajinya tidak cukup untuk biaya hidup satu bulan. Ini belum lagi praktik-praktik kebijakan yang tidak mengindahkan reward dan punishment.

Sebagai contoh, dosen yang berhasil melakukan kerja-kerja prestatif hanya mendapatkan ucapan selamat bahkan mungkin tidak, sementara ketika telat mengumpulkan tugas kegiatan sekunder langsung mendapat surat cinta berisi ancaman penahanan honor mengajar selama satu semester. Di sisi ini saja kita bisa melihat betapa reward dan punishment sudah tidak berjalan seimbang, dan ini saya kira sering terjadi di banyak institusi.

Situasi miris ini bisa saja merupakan efek domino dari sistem kurikulum pendidikan yang disusun pada tingkat nasional. Kita tentu saja masih ingat sudah berapa kali kurikulum pendidikan negara kita berganti. Kalau dihitung-hitung, kurang lebih sudah sebelas kali kurikulum nasional berganti sejak tahun 1947.

Tapi mungkin yang masih kita ingat adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi di tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di tahun 2006, Kurikulum Berbasis KKNI 2012-2017, Kurikulum Merdeka, hingga kurikulum yang terbaru, Kampus Berdampak.

Secara ideal, pergantian kurikulum ini didasari perubahan aspek sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Memang sangat mulia dan beralasan. Hanya saja yang aneh pada negara ini adalah setiap ganti Menteri ganti juga kurikulum pendidikannya, dan di bawah, para dosen kelimpungan dipaksa berlari mengejar target materi, padahal dasarnya saja mahasiswa belum paham.

Ketika kita sedang menyiapkan dan mengimplementasikan kurikulum sebelumnya, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan sudah memberlakukan kurikulum baru, yang berarti juga tuntutan baru. Padahal, kita belum mengevaluasi berhasil tidaknya kurikulum sebelumnya.

Yang menjadi korban bukan hanya dosen sebagai pengajar, tapi juga mahasiswa sebagai objek dari sistem pembelajaran yang disusun oleh negara, atau oleh kita yang sok tahu menafsirkan apa yang diinginkan negara.

Kurikulum telah mengatur pengajaran seperti apa yang harus dilakukan oleh dosen di tingkat bawah untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan keinginan negara, yang katanya hasil dari penyesuaian dengan tuntutan dan situasi kontemporer.

Itulah, misalnya, dalam sistem pembelajaran di Perguruan Tinggi, ada yang namanya Outcome-Based Education (OBE), sebuah sistem pendidikan yang berfokus pada capaian pembelajaran yang terukur, bukan hanya pada materi yang diajarkan.

Sistem seperti ini menjadikan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya sebagai objek yang dicekoki teori dan konsep. Hasil yang diharapkan adalah mahasiswa bisa melakukan sesuatu, bukan sekadar terselesainya kurikulum.

Sistem pembelajaran seperti ini sangat taktis di atas kertas, tapi sangat rumit dan jauh dari kata berhasil di lapangan. Dosen dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, tapi mereka disibukkan dengan tugas-tugas adiministratif yang mengancam.

Orang-orang di tataran manajemen menginginkan laporan yang rapi, lengkap dan menyeluruh, tapi mereka tidak memeriksa bagaimana praktiknya di ruang-ruang kelas. Mereka tidak bertanya kenapa banyak mahasiswa tidak lulus tepat waktu, kenapa mahasiswa yang ribuan lulus setiap tahun tidak kunjung memiliki pekerjaan, kenapa di beberapa program studi mulai menurun jumlah mahasiswa baru dan semacamnya.

Di perguruan tinggi negeri pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin sudah usang, tapi di hampir sebagian besar perguruan tinggi swasta kecil pertanyaan ini seperti lilitan hutang. Masihkah kita berpikir pendidikan ini untuk mencerdaskan bangsa atau hanya untuk menyediakan komoditas bagi dunia kerja?

***

*) Oleh : Latif Fianto, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.