Nyawa di Perlintasan Rel
Tragedi di perlintasan rel Stasiun Bekasi Timur tidak boleh berhenti sebagai berita duka yang berlalu begitu saja. Ia harus menjadi titik balik, bahwa keselamatan publik tidak bisa lagi bergantung pada kesadaran individu semata.
Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
JAKARTA – Tanggal 27 April 2026, perlintasan rel di Stasiun Bekasi Timur menjadi saksi duka. Hingga Rabu, 29 April 2026, tragedi itu menyebabkan 16 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Peristiwa itu bermula dari sebuah taksi yang mogok di tengah rel perlintasan sebidang.
KRL relasi Bekasi–Cikarang menabraknya, dan dalam situasi yang kacau serta minim informasi, Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek yang melaju kencang tidak sempat mengerem. Tabrakan pun tak terhindarkan.
Tragedi ini bukan peristiwa tunggal. Dalam beberapa bulan pertama tahun 2026, sejumlah tragedi serupa terjadi, seperti anjloknya KA Bangunkarta di Bumiayu, tabrakan Kereta Bandara dengan truk di Tangerang, hingga insiden KA Dhono di Blitar. Sementara menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sepanjang 2007-2023 tercatat ada 103 kecelakaan kereta api, 70 persen di antaranya terjadi di perlintasan sebidang.
Polanya sama, perlintasan sebidang yang rawan, kendaraan yang terjebak atau menerobos, dan sistem yang gagal mencegah risiko fatal. Selama perlintasan sebidang masih dibiarkan tanpa standar keselamatan yang ketat, kita sesungguhnya sedang menunggu tragedi berikutnya.
Banyak pihak cenderung menyalahkan pengendara. Memang, tidak sedikit pengguna jalan yang nekat menerobos rel meski palang sudah tertutup atau rambu sudah jelas. Namun berhenti pada kesimpulan itu terlalu sederhana. Ada persoalan yang lebih dalam, yakni persoalan sistem.
Pertama, infrastruktur yang setengah jadi. Masih banyak jalur perlintasan langsung (JPL) yang tidak memiliki palang pintu otomatis, tidak dijaga petugas, dan minim sistem peringatan. Dalam kondisi seperti ini, negara seolah membiarkan titik-titik rawan tetap terbuka tanpa perlindungan memadai.
Kedua, budaya “nekat” yang lahir dari pembiaran, sebagaimana yang diberitakan pada media Times Indonesia 30 April 2026 mengenai sejumlah pengendara hingga pejalan kaki masih nekat melintas di jalur perlintasan kereta api di wilayah Bandung.
Ketika pelanggaran tidak ditindak tegas, ia perlahan menjadi kebiasaan. Rambu dianggap formalitas, aturan dipandang opsional. Disiplin publik tidak lahir dari imbauan semata, melainkan dari sistem yang konsisten dan penegakan hukum yang nyata.
Ketiga, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan. Keselamatan di perlintasan rel bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Ia melibatkan operator kereta, pemerintah daerah, dinas perhubungan, hingga kepolisian. Tanpa koordinasi yang solid, celah kecelakaan akan selalu terbuka. Karena itu, solusi tidak bisa lagi bersifat tambal sulam. Perlu langkah tegas dan terukur.
Standarisasi nasional perlintasan sebidang harus segera diterapkan. Setiap perlintasan wajib dilengkapi palang pintu otomatis, alarm suara, lampu peringatan, petugas jaga palang pintu perlintasan rel, serta pemantauan CCTV. Perlintasan yang tidak memenuhi standar seharusnya ditutup.
Selain itu, eliminasi bertahap perlintasan sebidang perlu dipercepat melalui pembangunan flyover atau underpass, terutama di titik-titik padat. Perlintasan sebidang sejatinya adalah solusi sementara yang terlalu lama dipermanenkan.
Penegakan hukum juga harus diperkuat dengan teknologi, seperti tilang elektronik di area perlintasan rel. Pelanggaran yang membahayakan nyawa orang lain tidak bisa ditoleransi. Denda tinggi dan sanksi tegas perlu diterapkan agar ada efek jera. Namun di atas semua itu, kita juga perlu membangun kesadaran kolektif. Keselamatan bukan sekadar aturan, melainkan sikap hidup.
Pendidikan sejak sekolah hingga ruang-ruang sosial perlu digalakkan agar disiplin tidak hanya muncul karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran akan nilai nyawa manusia. Sebab pada akhirnya, setiap kecelakaan bukan hanya soal angka statistik.
Terakhir, penguatan sistem sinyal otomatis dan teknologi pengereman canggih juga perlu dipertimbangkan, sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju, untuk mencegah tabrakan beruntun.
Malam hari itu, 27 April 2026, ada seorang anak yang sedang menunggu ibunya pulang, tetapi tidak pernah lagi melihatnya. Ada orang tua yang kehilangan anaknya dalam sekejap. Ada keluarga yang hidupnya berubah selamanya. Bagi perusahaan, mungkin mudah mencari pengganti. Namun bagi keluarga, kehilangan itu tidak tergantikan.
Tragedi di perlintasan rel Stasiun Bekasi Timur tidak boleh berhenti sebagai berita duka yang berlalu begitu saja. Ia harus menjadi titik balik, bahwa keselamatan publik tidak bisa lagi bergantung pada kesadaran individu semata. Ia harus dijamin oleh sistem yang tegas, adil, dan tidak memberi ruang bagi kelalaian. Sebab di perlintasan rel, yang dipertaruhkan bukan sekadar waktu, melainkan nyawa.
***
*) Oleh : Markus Hadinata, S.Si.Teol., M.M., CHCP-A, alumni Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA, Jakarta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
