Solusi Memutus Rantai NPL dan Kebuntuan Kredit UMKM
Kita harus beranjak dari sekadar membagikan kredit ringan menuju pembangunan ekosistem ekonomi yang berbasis pada transparansi data.
Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
SURABAYA – Digitalisasi data melalui pemanfaatan transaksi keuangan dan credit scoring berbasis perilaku menjadi solusi untuk menilai kelayakan kredit secara lebih presisi sekaligus menekan potensi gagal bayar sejak awal. Dengan integrasi data nasional dan ekosistem pembiayaan yang transparan, perbankan dapat menurunkan NPL secara berkelanjutan tanpa mengorbankan ekspansi kredit bagi UMKM.
Melemahnya nilai tukar rupiah ternyata berdampak pada tren peningkatan rasio kredit bersamalah alias non-performing loan (NPL), terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, NPL perbankan mengalami lonjakan di sektor UMKM yang menyentuh angka 4,68% pada Maret 2026. Hal ini tentu menjadi sinyal waspada bagi stabilitas perbankan nasional.
Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan rata-rata NPL industri perbankan yang terjaga di level 2,14%. Realita pahit ini memicu kontraksi penyaluran kredit menurun sebesar 0,53%.
Bank menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung menahan ekspansi. Dilema ini bukan tanpa alasan, semakin tinggi NPL, semakin besar pula tekanan terhadap kesehatan bank dan kewajiban menjaga kinerja keuangan dan kualitas analisis kredit.
Persoalan utama tingginya NPL sering kali bukan disebabkan oleh buruknya karakter pelaku usaha, melainkan sistem penilaian risiko yang masih tertinggal. Selama puluhan tahun, bank hanya percaya pada agunan fisik (hard collateral) seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan motor sebagai alat mitigasi risiko.
Paradigma ini membuat bank sulit memotret kesehatan usaha yang sebenarnya, karena banyak pelaku UMKM tidak memiliki pembukuan formal dan hanya mengandalkan survei lapangan singkat yang bersifat subjektif.
Tanpa data arus kas yang terdokumentasi, bank cenderung mengambil posisi aman dengan menolak pembiayaan atau meminta agunan yang berat. Ironisnya, agunan fisik pun bukan solusi instan saat kredit macet terjadi, karena proses likuidasi aset sering kali memakan waktu dan biaya. Di sinilah digitalisasi data hadir untuk mengubah wajah mitigasi risiko perbankan dari konvensional menjadi prediktif.
Data Sebagai Agunan Baru di Era Post Capitalism
Mengacu pada konsep Post Capitalism yang diusung Paul Mason dalam bukunya yang berjudul PostCapitalism: A Guide to Our Future, teknologi informasi dan sistem data memiliki potensi besar untuk mengubah mekanisme ekonomi. Dalam operasional bank modern, data transaksi digital seharusnya diakui setara dengan aset fisik.
Melalui implementasi open finance, perbankan dapat mengakses jejak transaksi dari marketplace, dompet digital, hingga histori pembayaran tagihan rutin nasabah. Di Eropa, model open banking memungkinkan bank mengakses data transaksi nasabah dengan persetujuan untuk menilai kelayakan kredit secara lebih akurat.
Data digital memberikan transparansi arus kas secara real-time. Dengan algoritma credit scoring berbasis perilaku, bank dapat membangun profil risiko yang lebih akurat dibandingkan sekadar mengandalkan referensi informal.
Praktik ini telah terbukti di berbagai negara, seperti ekosistem e-commerce di Tiongkok yang memungkinkan pelaku usaha mikro mendapatkan pembiayaan hanya berdasarkan reputasi digital mereka. Jika keputusan kredit didasarkan pada data yang solid, potensi NPL dapat dideteksi dan dimitigasi sejak tahap pengajuan.
Langkah Strategis Menuju NPL Rendah
Untuk menekan angka NPL secara sistemis, diperlukan langkah konkret dalam integrasi data nasional. Pertama, pemerintah perlu menyatukan data kependudukan, perpajakan, dan transaksi keuangan dalam sebuah sistem credit scoring nasional yang aman. Integrasi ini akan meruntuhkan ego sektoral dan memberikan bank gambaran profil risiko UMKM secara objektif.
Kedua, pemanfaatan ekosistem collaborative commons atau produksi bersama dapat menjadi jalan baru. Bank dapat membiayai hub produksi yang dikelola komunitas, di mana transparansi data dikelola secara kolektif. Model tanggung renteng digital ini secara efektif menekan risiko gagal bayar perorangan.
Terakhir, sinkronisasi dengan data equity crowdfunding dapat membantu bank melihat rekam jejak transparansi sebuah usaha sebelum memberikan kredit. Bank tidak akan ragu menyalurkan modal jika data menunjukkan bahwa tata kelola usaha tersebut telah teruji secara digital oleh publik.
Sejatinya, menurunkan angka NPL tidak bisa dilakukan hanya dengan memaksa bank menyalurkan kredit tanpa mitigasi yang memadai, karena hal itu justru membahayakan sistem keuangan negara.
Kita harus beranjak dari sekadar membagikan kredit ringan menuju pembangunan ekosistem ekonomi yang berbasis pada transparansi data. Dengan menjadikan data sebagai "agunan baru", perbankan dapat tetap sehat, kompetitif, dan tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi rakyat yang tangguh.
***
*) Oleh : Sundari, S.I.Kom, M.Si., Praktisi perbankan yang saat ini menjadi Corporate Secretary PT. BPR Jatim (Perseroda).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
