Karena Politik itu Memang Politik

MALANG – Tulisan ini terinspirasi dari sebuah percakapan singkat namun bermakna melalui WhatsApp dengan penyair besar Indonesia, D. Zawawi Imron. Dalam dialog yang sederhana itu, beliau melontarkan kalimat reflektif: “Karena Politik itu Memang Politik.” Ungkapan tersebut tidak hanya terdengar sebagai pernyataan biasa, melainkan mengandung kedalaman makna yang menggugah perenungan lebih lanjut.

Jadi, atas dasar dialog itulah tulisan ini tercipta. Dimaksudkan sebagai upaya untuk menafsirkan pernyataan tersebut, baik dari sudut pandang sastra maupun dalam konteks realitas politik yang sesungguhnya. Selanjutnya, dikemukakan  refleksi kritis agar pembaca tidak hanya memahami politik sebagai praktik kekuasaan, tetapi sebagai ruang etika dan kemanusiaan.

Pernyataan D. Zawawi Imron tersebut terdengar sederhana, bahkan tautologis. Namun di dalam kesederhanaannya tersimpan kedalaman makna yang khas dalam dunia sastra. Sebuah pernyataan yang tidak menjelaskan secara langsung, tetapi membuka ruang tafsir yang luas.

Dalam perspektif sastra, pernyataan itu dapat dipahami sebagai bentuk ironi sekaligus ‘realisme puitik’. Pernyataan tersebut tidak berpretensi mengidealkan politik, namun mengakui sifatnya yang kompleks, cair, dan sering kali paradoksal. Dengan demikian, dari sudut pandang sastra, ungkapan tersebut dapat dipahami sebagai simbol.

Kata “politik” yang diulang bukan sekadar repetisi, melainkan sebuah penegasan bahwa politik memiliki logika internalnya sendiri. Logika yang tidak selalu sejalan dengan moralitas ideal atau harapan publik. Dalam tradisi sastra, teknik semacam ini sering digunakan untuk menunjukkan absurditas atau ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi sistem yang lebih besar dari dirinya.

Dalam karya sastra atau realisme sosial, politik digambarkan sebagai arena yang penuh kepentingan, di mana idealisme sering berhadapan dengan pragmatisme. Hal ini tampak, misalnya, dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, yang menggambarkan benturan antara kesadaran intelektual dan struktur kekuasaan kolonial. Demikian pula dalam Animal Farm karya George Orwell, politik ditampilkan sebagai ironi kekuasaan, ketika idealisme revolusi justru berubah menjadi tirani baru.

Dalam konteks ini, pernyataan tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk kritik halus. Pernyataan itu seolah mengatakan: “jangan terlalu naif memahami politik sebagai ruang yang sepenuhnya bersih dan rasional”. Politik adalah wilayah kontestasi, negosiasi, bahkan kompromi.

Apa yang tampak “tidak konsisten” atau “tidak ideal” sering kali justru merupakan konsekuensi dari dinamika kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, pernyataan tersebut tampak bernuansa sinis, tetapi bukan tanpa kesadaran etis. Di dalamnya terdapat sebuah kejujuran intelektual dalam ‘membaca’ realitas politik apa adanya.

Jika ditarik ke dalam realitas politik, makna pernyataan tersebut menemukan relevansinya. Niccolo Machiavelli menegaskan bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari realitas kekuasaan. Dalam karyanya, The Prince, ia menggambarkan bahwa seorang penguasa harus mampu bertindak di luar norma moral konvensional demi mempertahankan stabilitas dan kekuasaan.

Dalam perspektif  tersebut,  pernyataan “Karena Politik itu Memang Politik” berarti bahwa politik memiliki aturan main yang berbeda dari etika personal. Namun, pandangan Machiavelli tersebut bukan tanpa kritik. Hannah Arendt, seorang filsuf politik, melihat politik sebagai ruang tindakan bersama yang seharusnya berlandaskan kebebasan dan partisipasi publik.

Bagi Arendt, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan arena di mana manusia mengekspresikan kebebasan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam kerangka ini, pernyataan D. Zawawi Imron bisa dipahami sebagai pengingat bahwa realitas politik sering kali menyimpang dari idealisme tersebut.

Sementara itu, Max Weber menawarkan perspektif yang lebih seimbang melalui konsep “etika tanggung jawab” (ethic of responsibility). Weber membedakan antara “etika keyakinan” (yang berpegang pada prinsip moral absolut) dan “etika tanggung jawab” (yang mempertimbangkan konsekuensi nyata dari tindakan politik).

Dalam konteks ini, “karena politik itu memang politik” mencerminkan kenyataan bahwa aktor politik tidak selalu bisa bertindak berdasarkan idealisme murni. Mereka harus mempertimbangkan dampak konkret dari keputusan yang diambil.

Pandangan yang lebih etis dan spiritual dapat ditemukan dalam pemikiran K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus). Gus Mus kerap mengingatkan bahwa politik tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaan dan akhlak. Bagi Gus Mus, persoalan utama politik bukan semata-mata pada sistemnya, melainkan pada manusia yang menjalankannya.

Politik akan menjadi keras dan manipulatif ketika dijalankan tanpa hati nurani. Namun, politik dapat menjadi jalan pengabdian ketika dilandasi kejujuran dan empati. Dalam banyak refleksinya, Gus Mus menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan sebuah amanah.

Dalam kerangka ini, pernyataan “karena politik itu memang politik” tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghalalkan segala cara. Politik  harus diimbangi oleh kesadaran moral bahwa setiap tindakan politik memiliki tanggung jawab etik di hadapan masyarakat dan Tuhan.

Dalam realitas politik Indonesia, ungkapan tersebut terasa sangat relevan. Politik sering kali diwarnai oleh koalisi yang berubah-ubah, kompromi kepentingan, dan strategi yang tidak selalu transparan. Apa yang di luar tampak sebagai inkonsistensi, di dalam sistem politik bisa jadi merupakan bagian dari strategi bertahan atau memenangkan kontestasi.

Menghadapi kenyataan tersebut,  masyarakat sering mengalami disonansi antara harapan normatif dan kenyataan empiris. Namun demikian, menerima bahwa “karena politik itu memang politik” bukan berarti menyerah pada sinisme. Justru sebaliknya, pemahaman ini dapat menjadi titik awal untuk membangun kesadaran kritis.

Masyarakat perlu memahami bahwa politik memiliki kompleksitas, tetapi tetap harus dikawal oleh prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan hukum. Tanpa pengawasan publik, logika internal politik bisa tergelincir menjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif sastra, pernyataan D. Zawawi Imron juga mengandung dimensi reflektif. Ia mengajak pembaca untuk tidak menghakimi, tetapi juga memahami. Politik bukan sekadar hitam-putih. Politik adalah spektrum yang penuh nuansa, sedangkan sastra berfungsi sebagai jembatan antara realitas dan kesadaran, antara fakta dan makna.

Dengan demikian, “Karena Politik itu Memang Politik” adalah pernyataan yang mengandung ambivalensi.  Bisa dipahami sebagai kritik, pengakuan, atau bahkan peringatan. Di satu sisi, pernyataan itu mengungkap realitas politik yang keras dan pragmatis. Di sisi lain, mengingatkan bahwa di balik semua itu, tetap ada ruang bagi etika, tanggung jawab, dan harapan.

Politik memang memiliki logikanya sendiri, tetapi bukan berarti politik bebas dari penilaian moral dan kontrol publik. Justru di sanalah peran masyarakat menjadi krusial: memastikan bahwa politik tidak hanya menjadi “politik”. Politik seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama; bukan untuk ‘memperkaya diri sendiri’ dan  kelompoknya.

***

*) Oleh : Mohamad Sinal, Corporate Legal Consultant, mediator, ahli bahasa hukum, founder Pena Hukum Nusantara (PHN), dan dosen Polinema.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.