Wisata dan Kota yang Kehilangan Identitas

MALANG – Peresmian busana khas Malang oleh Pemerintah Kota Malang baru-baru ini memicu kritik dari pemerhati budaya dan sejarah. Unsur kolonial yang melekat dalam desainnya justru menimbulkan pertanyaan mendasar: identitas siapa yang sebenarnya sedang direpresentasikan?

Polemik ini bukan sekadar soal busana. Ia adalah gejala dari kecenderungan yang lebih luas: pembangunan simbol, ruang publik, dan destinasi wisata yang semakin menjauh dari akar identitas lokal.

Di Malang, kecenderungan ini juga terlihat di kawasan Kayutangan Heritage. Pemerintah kota mengalokasikan sekitar Rp1,8 miliar anggaran untuk pemasangan lampu hias. Namun alih-alih memperkuat karakter lokal, visual yang muncul justru mengingatkan pada estetika Malioboro di Yogyakarta. Ruang yang seharusnya menjadi representasi identitas dan sejarah kota berubah menjadi ruang imitasi.

Fenomena serupa terjadi di berbagai daerah dengan skala yang jauh lebih besar. Di Kediri, Monumen Simpang Lima Gumul dibangun secara bertahap sejak 2002 hingga 2008 dengan total anggaran sekitar Rp300 miliar, meniru bentuk Arc de Triomphe di Paris. 

Di Madiun, dalam kurun 2019 hingga 2023, pemerintah kota menghadirkan berbagai ikon dunia dalam satu kawasan: replika Patung Liberty (sekitar Rp198 juta dari APBD), Menara Eiffel (sekitar Rp2,47 miliar melalui dana CSR), hingga Merlion dan Big Ben sebagai bagian dari penataan kota.

Di Gorontalo, Menara Pakaya dibangun sejak 2002–2003 dengan biaya sekitar Rp8,6 miliar, mengadopsi estetika Menara Eiffel. Di Ambon, replika Patung Liberty mulai muncul dan viral sekitar 2018 sebagai ikon wisata pesisir. Sementara di Boyolali, sejak 2017 pemerintah daerah mengembangkan kawasan “Seven Wonders” dengan menghadirkan simbol-simbol global seperti Menara Pisa, Taj Mahal, hingga piramida.

Gelombang Desa Wisata dan Budaya Instan

Fenomena ini bahkan menjangkau hingga tingkat desa dalam beberapa tahun terakhir. Sejak sekitar 2017 seiring maraknya program desa wisata dan dorongan media sosial berbagai desa mulai membangun replika ikon dunia sebagai daya tarik. 

Di Magelang, taman desa menghadirkan Patung Liberty dan Menara Eiffel. Di Batang dan Tegal, muncul replika Merlion ikon Singapura, yang kini juga dapat ditemukan di berbagai daerah, mulai dari Madiun hingga sejumlah desa wisata di Jawa. Di Mojokerto dan Kuningan, kincir angin Belanda menjadi ikon taman desa. Bahkan di Banyumas, Menara Eiffel versi bambu dibangun sebagai spot wisata.

Di Sumatera Barat, Lembah Harau yang memiliki lanskap alam dramatis dan budaya Minangkabau yang kuat justru menghadirkan “Kampung Eropa” sebagai daya tarik wisata. Rumah warna-warni dan spot foto ala luar negeri sempat viral, namun kemudian surut, kurang berkembang sebagai ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, pemerintah daerah meresmikan “Kampung Jepang” pada 2021–2022 di kawasan Pantai Sejarah lokasi yang secara historis merupakan titik pendaratan tentara Jepang pada 1942. Ruang sejarah yang seharusnya menjadi tempat refleksi, justru dikemas ulang menjadi atraksi visual tanpa makna, yang sempat viral sesaat lalu meredup tanpa jejak.

Jika dilihat secara terpisah, semua ini mungkin tampak sebagai upaya kreatif untuk menarik wisatawan. Namun jika dibaca sebagai satu pola, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa begitu banyak daerah memilih meniru simbol dari tempat lain, alih-alih menggali kekuatan identitasnya sendiri?

Menariknya, fenomena ini tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan dalam dua gelombang besar. Gelombang pertama muncul pada awal 2000-an, ketika proyek-proyek besar seperti Monumen Simpang Lima Gumul di Kediri dibangun sebagai simbol kebanggaan daerah dengan struktur permanen dan biaya besar. 

Gelombang kedua muncul setelah 2017, dipicu oleh media sosial, ketika pemerintah daerah dan desa berlomba membangun ikon-ikon visual yang “instagrammable” sebagai umpan wisata.

Di titik inilah kita berhadapan dengan fenomena yang bisa disebut sebagai wisata seolah-olah dan wisata seakan-akan. Sebuah pendekatan pembangunan yang menghadirkan sensasi visual, tetapi tidak memiliki akar kultural. Ia menciptakan pengalaman yang tampak menarik, tetapi tidak membangun makna.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan estetika. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: krisis identitas dalam pembangunan berbasis budaya. Alih-alih bertolak dari kekayaan lokal, banyak kebijakan justru bergerak ke arah imitasi menghadirkan sesuatu yang dianggap “menarik” karena sudah populer di tempat lain.

Yang lebih problematis, pendekatan ini sering kali melibatkan penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Dana yang seharusnya dapat memperkuat ekosistem budaya lokal justru dialihkan untuk membangun simbol-simbol yang tidak memiliki keterkaitan dengan identitas masyarakat setempat.

Bandingkan dengan desa wisata yang tumbuh dari akar budaya seperti Penglipuran di Bali atau Wae Rebo di Flores. Daya tarik mereka tidak dibangun dari imitasi, melainkan dari konsistensi menjaga identitas. Mereka tidak perlu menjadi “seperti tempat lain” untuk menjadi menarik.

Di sisi lain, praktik imitasi dalam sektor swasta sebenarnya dapat dimaklumi. Theme park, restoran, atau spot foto bertema Korea atau Jepang adalah bagian dari strategi bisnis—menggunakan modal sendiri dan berorientasi pasar. Namun ketika pendekatan yang sama diadopsi oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran publik, persoalannya menjadi berbeda. Imitasi dalam bisnis adalah pilihan. Imitasi dalam kebijakan publik adalah kegagalan.

Ketika pemerintah daerah lebih memilih membangun simbol-simbol yang tidak berakar pada identitas lokal, maka yang terjadi bukan sekadar kesalahan desain, melainkan disorientasi arah pembangunan. Kota kehilangan identitasnya sendiri, dan ruang publik berubah menjadi panggung imitasi.

Dalam jangka pendek, pendekatan ini mungkin berhasil menarik perhatian. Ia viral, ramai, dan menjadi latar foto. Namun dalam jangka panjang, ia rapuh. Tanpa makna dan keterkaitan dengan masyarakat, daya tariknya mudah memudar.

Kita kemudian terjebak dalam siklus yang sama: membangun sesuatu yang baru, viral sesaat, lalu ditinggalkan, untuk kemudian digantikan oleh proyek berikutnya.

Persoalan ini bukan tentang estetika, melainkan tentang cara kita memahami pembangunan itu sendiri. Apakah pembangunan dimaksudkan untuk memperkuat jati diri, atau sekadar menciptakan ilusi kemajuan?

Indonesia tidak kekurangan identitas. Kekayaan budaya kita terlalu besar untuk sekadar kita meniru yang bukan milik kita. Tantangannya bukan pada kreativitas, melainkan pada keberanian untuk berhenti meniru dan mulai menggali serta membangun dari apa yang kita miliki sendiri.

Karena itu, pembangunan berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif tidak cukup hanya mengejar daya tarik visual, tetapi harus berpijak pada identitas lokal yang jelas. Setiap kebijakan pembangunan seharusnya melalui proses kurasi budaya bukan sekadar memilih apa yang menarik, tetapi mempertimbangkan apa yang merepresentasikan masyarakatnya.

Di saat yang sama, penggunaan anggaran publik perlu diarahkan secara lebih bertanggung jawab. Investasi pada simbol dan ruang publik semestinya memperkuat ekosistem budaya lokal bukan justru membiayai imitasi yang cepat viral namun mudah dilupakan.

Tanpa perubahan cara pandang ini, kita akan terus membangun kota-kota yang indah di permukaan, tetapi kosong di dalam kehilangan identitasnya sendiri. Dan pada akhirnya, kita tidak sedang membangun pariwisata melainkan sekadar memproduksi wisata seolah-olah.

***

*) Oleh : Bachtiar Djanan, Wakil Ketua Perkumpulan Hidora.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.