Jangan Jadikan Pendidikan Sekadar Etalase Program Besar

BANDAR LAMPUNG – Ada satu gejala yang perlu dibaca secara jernih dalam arah pembangunan pendidikan Indonesia hari ini. Pemerintah tampak bekerja cepat, besar, langsung, dan berani. Program-program unggulan Presiden dijalankan dengan skala luas, melibatkan banyak kementerian dan lembaga, serta dikemas sebagai jawaban atas persoalan-persoalan mendesak bangsa: gizi anak, kemiskinan ekstrem, ketimpangan akses, dan kebutuhan mencetak talenta unggul.

Di permukaan, semua itu tampak positif. Siapa yang dapat menolak anak-anak memperoleh makanan bergizi? Siapa yang tidak ingin anak miskin mendapat sekolah berasrama yang layak? Siapa yang tidak mendukung lahirnya sekolah unggul untuk menyiapkan generasi sains dan teknologi? Persoalannya bukan pada niat. Persoalannya terletak pada cara negara merancang dan menjalankan kebijakan pendidikan.

Pendidikan Indonesia tidak boleh diperlakukan sebagai kumpulan proyek besar. Pendidikan bukan sekadar dapur gizi, gedung sekolah baru, sekolah unggulan, seremoni peluncuran, atau angka penerima manfaat. Pendidikan adalah sistem pembentukan manusia yang harus disusun secara utuh dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, madrasah, vokasi, perguruan tinggi, guru, kurikulum, keluarga, daerah, kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan dunia kerja.

Naskah awal yang menjadi dasar opini ini telah menegaskan bahwa pola kerja pemerintah saat ini tampak sangat berorientasi pada program unggulan Presiden: cepat, besar, lintas kementerian/lembaga, dan berbasis proyek. Ada sisi positifnya, yakni negara ingin hadir langsung pada masalah gizi, kemiskinan, dan talenta unggul. Namun koreksi besarnya adalah bahwa program-program itu belum selalu dibangun dalam satu arsitektur pendidikan nasional yang utuh. Akibatnya, pendidikan tampak seperti kumpulan proyek besar, bukan sistem yang tertata dari hulu ke hilir.

Kekhawatiran ini bukan sikap pesimistis. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab intelektual agar energi besar pemerintah tidak habis menjadi program yang ramai di permukaan, tetapi tidak mengubah akar masalah pendidikan.

Masalah Terbesar Kita Masih di Fondasi

Sebelum berbicara terlalu jauh tentang sekolah unggul, talenta global, artificial intelligence, hilirisasi teknologi, dan daya saing masa depan, kita harus berani menatap fakta dasar: mayoritas persoalan pendidikan Indonesia masih berada pada fondasi literasi, numerasi, sains, dan keberlanjutan sekolah.

Hasil PISA 2022 menunjukkan posisi Indonesia masih jauh dari memadai. Skor matematika Indonesia adalah 366, membaca 359, dan sains 383. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata OECD, yaitu 472 untuk matematika, 476 untuk membaca, dan 485 untuk sains.

Lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 18 persen siswa Indonesia yang mencapai minimal Level 2 dalam matematika, sementara rata-rata OECD mencapai 69 persen. Level 2 adalah ambang kemampuan dasar untuk menggunakan matematika dalam situasi sederhana. Artinya, sebagian besar anak kita belum memiliki kemampuan minimum yang diperlukan untuk menghadapi dunia modern secara percaya diri.

Data ini seharusnya mengguncang kesadaran nasional. PISA memang bukan satu-satunya ukuran mutu pendidikan, tetapi ia memberi peringatan keras bahwa masalah kita bukan semata kurangnya sekolah unggul, melainkan lemahnya mutu belajar mayoritas anak.

Dalam keadaan seperti ini, kebijakan pendidikan yang terlalu terpesona pada model sekolah khusus berisiko salah fokus. Negara bisa terlihat hebat karena membangun sekolah unggulan, tetapi gagal memperbaiki sekolah reguler tempat mayoritas anak Indonesia belajar setiap hari.

Masalah kedua adalah masih besarnya jumlah anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan. Berdasarkan data Susenas BPS 2025 yang dikutip Kemendikdasmen, jumlah anak tidak sekolah usia 7–18 tahun mencapai 2.922.607 anak.

Kelompok terbesar berada pada usia 16–18 tahun, yaitu 2.009.918 anak. Alasan anak tidak sekolah juga sangat konkret: merasa pendidikan sudah cukup 21,78 persen, tidak ada biaya 20,35 persen, dan sudah bekerja 16,75 persen.

Fakta ini menunjukkan bahwa problem pendidikan Indonesia bukan hanya problem sekolah. Ia adalah problem ekonomi keluarga, persepsi sosial terhadap manfaat pendidikan, transisi remaja ke dunia kerja, biaya tidak langsung pendidikan, dan lemahnya sistem penjangkauan anak rentan.

Karena itu, solusi pendidikan tidak bisa hanya berupa pembangunan sekolah baru atau program unggulan yang berdiri sendiri. Harus ada gerakan nasional mengembalikan anak ke sekolah, mempertahankan mereka di sekolah, dan memastikan bahwa sekolah memberi manfaat nyata bagi masa depan mereka.

Di sisi lain, anggaran pendidikan kita sangat besar. Pemerintah merencanakan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp690 triliun. Secara konstitusional, porsi 20 persen anggaran pendidikan memang menunjukkan komitmen negara. Namun besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan benarnya arah prioritas. Yang harus ditanya bukan hanya “berapa besar anggarannya”, tetapi “untuk apa, siapa yang paling diuntungkan, apa indikator hasilnya, dan apakah belanja itu memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan?”

Dalam konteks inilah program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda perlu dibaca secara kritis. Bukan untuk ditolak, tetapi untuk ditempatkan secara benar dalam arsitektur pendidikan nasional.

Negara Sedang Bekerja dengan Logika Program Unggulan

Pola kerja pemerintah saat ini dapat dibaca sebagai presidential flagship governance. Program-program besar berjalan sebagai agenda prioritas Presiden, dikerjakan cepat, diberi alokasi besar, dan dijalankan lintas kementerian/lembaga. Model seperti ini memiliki keunggulan: komando politik kuat, hambatan birokrasi dapat dipangkas, dan program dapat segera terlihat di lapangan.

Namun, dalam pendidikan, kecepatan tidak boleh menggantikan ketepatan. Skala tidak boleh menggantikan mutu. Seremoni tidak boleh menggantikan pembelajaran. Dan program unggulan tidak boleh menggantikan sistem pendidikan nasional.

MBG, misalnya, telah berkembang menjadi operasi logistik raksasa. Badan Gizi Nasional mencatat terdapat 27.426 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah operasional berdasarkan data per 7 Mei 2026. Angka ini menunjukkan skala implementasi yang luar biasa besar.

Tetapi apakah pendidikan akan berubah hanya karena dapur bertambah? Belum tentu. Anak yang kenyang memang lebih siap belajar. Namun, anak yang kenyang tetap tidak akan belajar dengan baik jika gurunya lemah, kelasnya tidak efektif, kurikulumnya tidak membumi, sekolahnya tidak aman, literasinya tertinggal, dan kepala sekolahnya hanya menjadi administrator anggaran. MBG penting, tetapi MBG bukan reformasi pendidikan. MBG adalah intervensi gizi dan kesehatan publik yang mendukung kesiapan belajar.

Sekolah Rakyat juga memiliki dasar moral yang kuat. Negara ingin menyelamatkan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Presiden meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat di 34 provinsi, dengan total 15.954 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan.

Namun, model sekolah berasrama untuk anak miskin harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Anak miskin bukan sekadar objek kebijakan. Mereka memiliki keluarga, lingkungan sosial, kondisi psikologis, sejarah kerentanan, dan kebutuhan pendampingan.

Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi mekanisme memindahkan anak miskin dari sekolah reguler ke sistem paralel tanpa memperbaiki sekolah umum di daerah miskin. Jika tidak hati-hati, negara seolah-olah membangun sekolah khusus untuk kemiskinan, tetapi membiarkan sekolah biasa di kantong kemiskinan tetap lemah.

Sekolah Garuda pun demikian. Program ini ditujukan untuk menyiapkan talenta unggul, terutama di bidang sains dan teknologi. Kemdiktisaintek menyebut Sekolah Garuda Transformasi sebagai penguatan bagi SMA/MA yang sudah ada agar mampu mengoptimalkan potensi siswa dan sekolah menuju standar pendidikan kelas dunia.

Tujuan ini baik. Tetapi desain kelembagaannya menimbulkan pertanyaan. Perpres No. 188 Tahun 2024 menegaskan bahwa Kemendikdasmen bertugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sementara Perpres No. 189 Tahun 2024 mengatur Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Jika Sekolah Garuda berada pada jenjang SMA/MA, maka tata kelolanya harus benar-benar sinkron dengan Kemendikdasmen. Kemdiktisaintek dapat berperan dalam penguatan riset, STEM, laboratorium, olimpiade, jejaring perguruan tinggi, dan pembinaan talenta lanjut. Namun standar kurikulum, guru, asesmen, akreditasi, dan sistem pendidikan menengah tetap harus berada dalam satu komando pendidikan menengah. Bila tidak, pendidikan nasional akan semakin terfragmentasi.

Salah satu masalah mendasar dalam pembangunan pendidikan Indonesia hari ini adalah kaburnya pembagian mandat. MBG bergerak melalui Badan Gizi Nasional. Sekolah Rakyat berada dalam orbit Kemensos dengan dukungan berbagai kementerian/lembaga.

Sekolah Garuda dikelola oleh Kemdiktisaintek, meskipun bentuknya menyentuh jenjang pendidikan menengah. Kemendikdasmen tentu tetap memegang urusan pendidikan dasar dan menengah. Kemenag mengelola madrasah. Pemerintah daerah mengelola banyak aspek sekolah. Kementerian lain masuk melalui program tematik.

Akibatnya, publik melihat banyak gerakan, tetapi belum tentu melihat satu desain. Banyak kementerian bekerja, tetapi tidak selalu jelas siapa pemegang komando akademik. Banyak program diluncurkan, tetapi belum tentu terhubung dengan peta masalah yang sama.

Dalam administrasi pemerintahan, kolaborasi lintas K/L adalah keniscayaan. Tetapi kolaborasi bukan berarti semua kementerian boleh mengerjakan semua hal. Pendidikan memerlukan pembagian peran yang disiplin. Untuk urusan pendidikan dasar dan menengah, Kemendikdasmen harus menjadi lead ministry.

Untuk pendidikan tinggi, riset, sains, dan teknologi, Kemdiktisaintek menjadi pemimpin. Untuk perlindungan sosial anak rentan, Kemensos memimpin. Untuk gizi, BGN memimpin. Untuk data penduduk, Dukcapil berperan. Untuk pembiayaan dan transfer daerah, Kementerian Keuangan dan Kemendagri berperan. Semua boleh terlibat, tetapi tidak boleh semua menjadi pemilik panggung.

Jika tidak, pendidikan akan berubah menjadi arena program sektoral. Setiap lembaga membawa label sendiri, target sendiri, anggaran sendiri, indikator sendiri, dan publikasi sendiri. Pada akhirnya, anak, guru, sekolah, dan daerah menjadi penerima beban administratif dari berbagai program yang tidak selalu saling berbicara.

Jangan Jadikan Sekolah Reguler Korban Pengalihan Perhatian

Inilah titik kritik paling penting. Mayoritas anak Indonesia belajar di sekolah reguler: SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMK, madrasah, sekolah swasta kecil, sekolah di desa, sekolah pinggiran kota, sekolah di daerah kepulauan, sekolah di daerah pertanian, sekolah di kawasan industri, dan sekolah di daerah 3T. Mereka bukan bagian dari sekolah unggulan. Mereka juga belum tentu masuk Sekolah Rakyat. Mereka adalah wajah pendidikan Indonesia yang sebenarnya.

Jika sekolah reguler lemah, pendidikan nasional tetap lemah, betapapun megahnya sekolah unggulan yang dibangun. Jika guru di sekolah reguler tidak kuat, literasi dan numerasi tidak akan naik. Jika kepala sekolah tidak menjadi pemimpin pembelajaran, sekolah tidak akan berubah.

Jika perpustakaan mati, laboratorium kosong, sanitasi buruk, internet tidak stabil, dan konseling tidak berjalan, maka slogan transformasi pendidikan hanya menjadi kata-kata besar. Program unggulan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ia memperkuat sekolah reguler atau justru mengalihkan perhatian darinya?

Sekolah Garuda hanya sah secara moral bila menjadi pusat pengimbasan mutu. Ia tidak boleh hanya menjadi sekolah bagi anak-anak yang sudah unggul. Setiap Sekolah Garuda seharusnya diwajibkan membina puluhan sekolah reguler di sekitarnya. Laboratoriumnya harus dapat digunakan untuk pelatihan guru.

Guru-gurunya harus menjadi mentor bagi guru sains dan matematika di wilayah sekitar. Siswa-siswanya harus dilibatkan dalam proyek pengabdian akademik. Keberhasilannya tidak boleh diukur hanya dari berapa lulusan masuk universitas top dunia, tetapi juga dari berapa sekolah biasa ikut naik mutunya.

Sekolah Rakyat juga harus diuji dengan pertanyaan yang sama. Apakah ia benar-benar menyelamatkan anak yang keluar dari sistem pendidikan? Atau hanya memindahkan anak miskin dari sekolah biasa ke sekolah berasrama? Jika yang kedua terjadi, maka negara hanya mempercantik statistik pada satu titik, tetapi tidak memperbaiki ekosistem pendidikan di daerah miskin.

MBG pun demikian. Apakah ia meningkatkan kehadiran siswa, konsentrasi belajar, status gizi, dan hasil belajar? Atau hanya menjadi program distribusi makanan dalam skala besar? Program gizi yang baik harus terhubung dengan UKS, edukasi gizi, pemeriksaan kesehatan berkala, sanitasi sekolah, rantai pasok pangan lokal, dan data kehadiran siswa. Jika tidak, MBG akan berhenti sebagai operasi logistik, bukan bagian dari reformasi pendidikan.

Besarnya Anggaran Harus Diikuti Ketajaman Prioritas

Anggaran pendidikan yang besar seharusnya menjadi peluang historis. Tetapi anggaran besar juga membawa risiko besar: salah prioritas, salah desain, salah indikator, dan salah insentif.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sangat besar untuk MBG. Informasi publik menyebut alokasi MBG 2026 mencapai Rp335 triliun dengan target 82,9 juta penerima.

Sekali lagi, MBG penting. Tetapi bila porsi fiskal yang sangat besar ditempatkan dalam kerangka pendidikan, maka publik berhak menuntut ukuran keberhasilan yang lebih serius. Bukan hanya jumlah porsi. Bukan hanya jumlah dapur. Bukan hanya jumlah penerima. Tetapi dampak nyata pada anak: status gizi membaik, kehadiran naik, konsentrasi belajar meningkat, anemia turun, stunting menurun, dan capaian belajar membaik.

Lebih dari itu, keamanan pangan harus menjadi agenda utama. Program sebesar MBG tidak boleh dikelola dengan logika “asal tersalur”. Setiap SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan, inspeksi rutin, pelacakan rantai pasok, kebersihan, pelatihan tenaga pengolah, mekanisme pengaduan, dan audit publik. Dalam program berskala jutaan penerima, satu kelalaian kecil dapat berdampak besar.

Begitu pula anggaran untuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Belanja gedung, asrama, fasilitas, dan program unggulan tidak boleh menekan ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah reguler. Jika anggaran besar habis untuk membangun simbol baru, sementara sekolah biasa kekurangan guru bermutu, laboratorium, perpustakaan, dan layanan dasar, maka kebijakan pendidikan sedang berjalan ke arah yang keliru.

Pendidikan Tidak Bisa Diselamatkan dengan Pulau-Pulau Keunggulan

Salah satu kesalahan umum dalam kebijakan pendidikan adalah keyakinan bahwa sekolah unggul dapat menjadi jawaban utama. Negara membangun beberapa sekolah hebat, memperlihatkan fasilitasnya, menampilkan anak-anak berprestasi, lalu menyimpulkan bahwa pendidikan sedang maju. Padahal, pendidikan nasional tidak diukur dari segelintir sekolah terbaik, tetapi dari mutu rata-rata sekolah yang diakses oleh mayoritas anak.

Negara tentu perlu sekolah unggul. Setiap bangsa membutuhkan pusat talenta. Kita membutuhkan anak-anak yang kuat dalam matematika, sains, teknologi, bahasa, kepemimpinan, dan riset. Tetapi sekolah unggul harus berada dalam sistem, bukan di atas sistem. Ia harus menjadi lokomotif yang menarik gerbong lain, bukan kereta mewah yang melaju sendiri.

Begitu juga dengan pendidikan bagi anak miskin. Negara perlu afirmasi. Anak dari keluarga miskin tidak boleh kalah sejak lahir hanya karena rumahnya jauh, orang tuanya tidak mampu, atau lingkungannya tidak mendukung. Tetapi afirmasi harus memperkuat keadilan sistemik, bukan menciptakan jalur paralel yang membuat sekolah umum tetap tertinggal.

Kita harus berhenti berpikir bahwa problem pendidikan dapat diselesaikan dengan membangun model-model khusus. Model khusus boleh ada, tetapi tulang punggungnya tetap sekolah reguler. Sekolah reguler adalah republik pendidikan yang sebenarnya.

Desain Besar yang Diperlukan

Koreksi terhadap arah pembangunan pendidikan tidak cukup berhenti pada kritik. Negara membutuhkan desain besar yang jelas, operasional, dan mengikat lintas kementerian/lembaga. Saya menyebutnya sebagai Desain Besar Pendidikan Nasional Terpadu 2026–2030.

Desain ini harus bertumpu pada enam pilar.

Pilar pertama adalah anak sehat dan siap belajar. MBG harus ditempatkan sebagai program gizi dan kesehatan yang mendukung pendidikan, bukan menggantikan reformasi pendidikan. MBG harus terintegrasi dengan UKS, pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi, sanitasi, dan data kehadiran siswa. Indikatornya harus bergeser dari output logistik ke outcome belajar dan kesehatan.

Pilar kedua adalah semua anak masuk dan bertahan di sekolah. Hampir tiga juta anak usia 7–18 tahun tidak sekolah adalah alarm nasional. Pemerintah harus membangun data anak tidak sekolah by name by address, menghubungkan data Dapodik, EMIS, Dukcapil, BPS, DTSEN, Kemensos, dan pemerintah daerah. Setiap anak yang keluar dari sistem harus diketahui alasannya dan dicarikan jalur kembali: sekolah reguler, pendidikan kesetaraan, vokasi fleksibel, bantuan transportasi, bantuan biaya, atau pendampingan keluarga.

Pilar ketiga adalah sekolah reguler bermutu. Ini jantung reformasi. Program nasional harus kembali pada literasi dan numerasi kelas awal, remediasi pembelajaran, pelatihan guru berbasis kebutuhan kelas, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, perpustakaan hidup, laboratorium dasar, sanitasi, internet yang realistis, konseling, dan sekolah aman dari kekerasan.

Pilar keempat adalah sekolah khusus sebagai akselerator, bukan substitusi. Sekolah Garuda harus menjadi hub pengimbasan mutu sains dan teknologi. Sekolah Rakyat harus menjadi intervensi afirmatif bagi anak miskin ekstrem dan rentan sosial berat. Keduanya tidak boleh menjadi sistem paralel yang melemahkan perhatian terhadap sekolah reguler.

Pilar kelima adalah perguruan tinggi sebagai mesin inovasi daerah. Perguruan tinggi tidak boleh hanya sibuk dengan akreditasi, peringkat, dan publikasi. Kampus harus membantu pemerintah daerah dalam tata ruang, pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, UMKM, industri lokal, pariwisata, dan peningkatan mutu sekolah. Fakultas teknik, pendidikan, ekonomi, hukum, ilmu sosial, dan kesehatan harus menjadi mitra daerah. Kemdiktisaintek harus memastikan perguruan tinggi menjadi pusat solusi, bukan sekadar pusat administrasi akademik.

Pilar keenam adalah data, indikator, dan akuntabilitas yang benar. Pemerintah harus berhenti mengukur keberhasilan dari jumlah gedung, jumlah dapur, jumlah siswa, atau serapan anggaran. Indikator utama harus mencakup penurunan anak tidak sekolah, peningkatan literasi-numerasi, peningkatan kompetensi minimum, penurunan putus sekolah, peningkatan kualitas guru, peningkatan transisi SMP ke SMA/SMK, kesiapan kerja lulusan SMK dan perguruan tinggi, serta dampak program gizi terhadap kehadiran dan hasil belajar.

Pembagian Mandat Harus Tegas

Desain besar ini hanya mungkin berjalan bila pembagian mandat tegas. Kemendikdasmen harus memimpin PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, guru, kepala sekolah, kurikulum, asesmen, sekolah reguler, dan anak tidak sekolah. Kemdiktisaintek harus memimpin pendidikan tinggi, riset, sains, teknologi, inovasi, dan dukungan talenta lanjut.

Kemensos harus memimpin perlindungan sosial anak rentan dan keluarga miskin. BGN harus memimpin gizi, keamanan pangan, dan rantai pasok MBG. Kemenag harus memastikan madrasah menjadi bagian setara dalam agenda mutu. Pemerintah daerah harus diberi ruang menyesuaikan model pendidikan dengan karakter wilayah.

Indonesia terlalu besar untuk satu resep. Daerah kepulauan tidak bisa diperlakukan sama dengan kota besar. Daerah tambang tidak sama dengan daerah pertanian. Wilayah industri tidak sama dengan daerah perbatasan. Daerah wisata tidak sama dengan daerah 3T. Karena itu, pusat harus menetapkan standar minimum dan pembiayaan afirmatif, sedangkan daerah diberi ruang desain implementasi.

Yang diperlukan bukan sentralisasi berlebihan, melainkan orkestrasi nasional. Negara harus seperti konduktor yang memastikan semua instrumen memainkan komposisi yang sama, bukan membiarkan setiap pemain memainkan lagu masing-masing.

Jangan Mulai dari Program, Mulailah dari Masalah

Kelemahan utama kebijakan publik kita sering kali adalah memulai dari program, bukan dari masalah. Ketika pemerintah mulai dari program, maka yang dicari adalah target, anggaran, pelaksana, dan publikasi. Tetapi ketika pemerintah mulai dari masalah, maka yang dicari adalah akar persoalan, kelompok terdampak, desain intervensi, ukuran keberhasilan, dan koreksi berkelanjutan.

Masalah pendidikan Indonesia jelas: anak tidak sekolah, literasi rendah, numerasi lemah, ketimpangan mutu sekolah, guru belum merata kualitasnya, kemiskinan keluarga, gizi anak, kekerasan di sekolah, mismatch lulusan, serta perguruan tinggi yang belum sepenuhnya menjadi mesin inovasi daerah. Program apa pun harus diuji terhadap masalah-masalah ini.

Jika MBG tidak meningkatkan kesiapan belajar, ia harus dikoreksi. Jika Sekolah Rakyat tidak mengurangi anak tidak sekolah dan tidak memutus rantai kemiskinan secara terukur, ia harus dikoreksi. Jika Sekolah Garuda tidak mengimbas sekolah reguler, ia harus dikoreksi. Jika perguruan tinggi tidak membantu daerah, ia harus dikoreksi. Jika anggaran pendidikan besar tetapi literasi dan numerasi tidak naik, seluruh desain belanja harus dikoreksi.

Pemerintah tidak salah ketika ingin memperbaiki gizi anak, membuka sekolah untuk anak miskin, dan menyiapkan talenta unggul. Yang harus dikoreksi adalah cara kerja yang terlalu terfragmentasi, terlalu proyek-sentris, terlalu top-down, dan belum cukup menempatkan sekolah reguler sebagai jantung sistem pendidikan nasional.

Pendidikan tidak bisa diselamatkan hanya dengan MBG. Pendidikan tidak bisa diselamatkan hanya dengan Sekolah Rakyat. Pendidikan tidak bisa diselamatkan hanya dengan Sekolah Garuda. Ketiganya dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan pengganti reformasi mendasar.

Jalan keluar yang benar adalah mengembalikan pendidikan sebagai sistem nasional yang utuh: anak sehat, guru kuat, sekolah reguler bermutu, daerah diberi ruang, perguruan tinggi mendukung inovasi, dan seluruh kementerian/lembaga bekerja di bawah satu desain besar yang jelas.

Pendidikan adalah urusan masa depan bangsa, bukan etalase kekuasaan. Ia tidak boleh dibangun dengan logika proyek yang terpisah-pisah. Ia harus dibangun sebagai sistem yang menyambungkan anak lapar dengan makanan bergizi, anak miskin dengan perlindungan sosial, anak tidak sekolah dengan jalur kembali, guru dengan penguatan kompetensi, sekolah reguler dengan mutu pembelajaran, sekolah unggul dengan pengimbasan, perguruan tinggi dengan inovasi daerah, dan negara dengan tanggung jawab konstitusionalnya.

Jika arah ini tidak dikoreksi, kita mungkin akan memiliki banyak program besar, banyak gedung baru, banyak dapur, banyak seremoni, dan banyak laporan keberhasilan. Tetapi kita tetap berisiko gagal menjawab pertanyaan paling mendasar: apakah anak Indonesia benar-benar belajar lebih baik, hidup lebih sehat, berpikir lebih kritis, dan memiliki masa depan yang lebih adil? Di situlah ukuran keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya.

***

*) Oleh : Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, PhD., Guru Besar Rekayasa Sistem Manufaktur Universitas Bandar Lampung.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.