Urgensi Keterbukaan Informasi di Era Post-Truth

WONOGIRI – Di tengah derasnya arus digital, manusia hidup dalam zaman yang paradoks. Informasi tersedia begitu melimpah, tetapi kebenaran justru semakin sulit ditemukan. Kita memasuki era post-truth, sebuah masa ketika emosi, keyakinan pribadi, dan opini lebih memengaruhi cara masyarakat memahami realitas dibandingkan fakta objektif. Dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, tetapi sekaligus menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Dulu, masyarakat mencari informasi dari media yang relatif terbatas dan terverifikasi. Kini, setiap orang dapat menjadi “media” melalui telepon genggam di tangannya. Satu unggahan, satu potongan video, atau satu narasi provokatif dapat menyebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Ironisnya, semakin cepat informasi bergerak, semakin sedikit waktu masyarakat untuk memeriksa kebenarannya.

Fenomena post-truth bukan sekadar soal berita bohong atau hoaks. Persoalan utamanya adalah masyarakat mulai lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan perasaan dan keyakinannya, meskipun bertentangan dengan data.

Fakta tidak lagi dinilai berdasarkan validitas, tetapi berdasarkan apakah informasi itu menyenangkan kelompok tertentu atau tidak. Akibatnya, ruang publik dipenuhi perdebatan emosional yang miskin verifikasi.

Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik sebenarnya hadir sebagai instrumen demokrasi yang sangat penting. Negara melalui berbagai regulasi telah membuka akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, kebijakan publik, penggunaan anggaran, hingga pelayanan masyarakat. Semangatnya jelas: masyarakat berhak tahu bagaimana negara bekerja. Transparansi menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik.

Namun persoalannya, keterbukaan informasi di era digital tidak otomatis melahirkan masyarakat yang tercerahkan. Informasi yang terbuka justru sering dipotong, dipelintir, dan dikemas ulang demi kepentingan tertentu. Data yang seharusnya memperjelas keadaan malah dijadikan bahan propaganda. Bahkan tidak sedikit pihak yang sengaja memanfaatkan banjir informasi untuk menciptakan kebingungan publik.

Kita bisa melihat bagaimana isu politik, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi sering dipenuhi narasi manipulatif. Sebuah data statistik dapat disajikan sepotong-sepotong agar terlihat mendukung opini tertentu. Potongan video pidato bisa diedit sehingga mengubah makna keseluruhan. Masyarakat akhirnya sulit membedakan mana informasi, mana opini, dan mana manipulasi.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah menurunnya budaya literasi kritis. Banyak orang membaca judul tanpa memahami isi. Banyak pula yang langsung membagikan informasi tanpa memeriksa sumbernya. Algoritma media sosial memperparah keadaan karena cenderung menampilkan konten yang memancing emosi: kemarahan, ketakutan, atau kebencian. Konten seperti itulah yang paling cepat viral.

Di sinilah pendidikan memiliki peran yang sangat strategis. Sekolah dan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membangun kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Peserta didik perlu dibiasakan memverifikasi sumber, memahami konteks data, serta membedakan fakta dan opini. Tanpa kemampuan tersebut, generasi muda akan mudah terseret arus manipulasi informasi.

Selain itu, pemerintah juga tidak boleh berhenti pada slogan transparansi. Keterbukaan informasi publik harus disertai penyajian data yang mudah dipahami masyarakat. Informasi yang terlalu teknis, birokratis, dan tertutup secara bahasa justru membuat publik mencari “penjelasan alternatif” dari sumber yang belum tentu benar. Transparansi yang efektif bukan hanya membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat mampu memahami maknanya.

Media massa pun memiliki tanggung jawab moral yang besar. Di tengah persaingan klik dan kecepatan berita, media tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai penjaga akurasi informasi. Ketika media ikut terjebak dalam sensasionalisme, ruang publik akan semakin dipenuhi kebisingan daripada pengetahuan.

Era post-truth pada akhirnya bukan sekadar ancaman teknologi, melainkan krisis cara berpikir masyarakat modern. Kita hidup dalam zaman ketika informasi sangat mudah diakses, tetapi kebijaksanaan dalam mengolah informasi justru semakin langka. Karena itu, keterbukaan informasi publik harus diiringi dengan kedewasaan literasi dan tanggung jawab kolektif.

Demokrasi yang sehat tidak dibangun hanya dengan kebebasan berbicara, tetapi juga dengan keberanian menghargai fakta. Jika masyarakat lebih memilih emosi daripada kebenaran, maka keterbukaan informasi justru dapat berubah menjadi senjata yang memecah belah. Di tengah banjir informasi hari ini, kemampuan paling penting bukan lagi sekadar mencari informasi, melainkan menemukan kebenaran di antara begitu banyak opini.

***

*) Oleh : Dony Purnomo, Guru Geografi SMAN 1 Purwantoro.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.