Ketimpangan di Balik Program Gizi Sekolah
Gizi yang baik adalah hak setiap anak. Guru yang sejahtera adalah hak setiap pendidik. Keduanya bukan pilihan, melainkan keharusan untuk Indonesia yang cerdas dan berkeadilan.
Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
GARUT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran Rp335 triliun pada APBN 2026 digadang-gadang sebagai terobosan strategis untuk meningkatkan kecerdasan kognitif, konsentrasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia. Pemerintah mengklaim program ini bukan sekadar intervensi gizi, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas yang sehat dan berdaya saing.
Namun, di balik narasi mulia tersebut, muncul pertanyaan kritis: apakah kebijakan ini benar-benar tepat sasaran, atau justru menjadi pemborosan anggaran di tengah temuan praktik markup harga oleh mitra pelaksana di lapangan?
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa MBG dirancang dengan pendekatan multidimensi. Selain mendukung fungsi kognitif melalui asupan protein dan mikronutrien, program ini juga menyasar pembentukan karakter, penanaman nilai gotong royong, peningkatan kesehatan fisik, hingga pemberdayaan ekonomi lokal melalui rantai pasok bahan pangan daerah.
"MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini adalah instrumen pendidikan holistik yang diintegrasikan dalam ekosistem sekolah," ujar Kepala BGN, Budi Karya Simanjuntak.
Secara teori, siswa yang menerima asupan gizi seimbang diharapkan lebih fokus belajar, memiliki daya tahan tubuh lebih baik, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Studi BRIN juga menunjukkan korelasi positif antara gizi memadai dengan peningkatan konsentrasi belajar, khususnya pada mata pelajaran yang membutuhkan penalaran analitis.
Namun, implementasi di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Sejumlah laporan pemantauan mengungkap praktik markup harga oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengakui adanya mitra yang mencoba menaikkan harga bahan baku di atas harga pasar. "Mitra yang markup harga gila-gilaan dan menekan Kepala SPPG akan kami suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat," tegas Nanik (rmol.id)
Transparency International Indonesia (TII) dalam laporannya bahkan menyebut MBG memiliki risiko korupsi sistemik akibat lemahnya tata kelola, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra, serta proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan (ti.or.id)
TII mencatat potensi kerugian keuangan negara dapat mencapai Rp1,8 miliar per tahun di setiap SPPG jika tidak ada perbaikan struktural. Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika pengawasan saja masih lemah, bagaimana menjamin anggaran ratusan triliun benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan justru menguap dalam praktik inefisiensi?
Ketimpangan Prioritas
Sorotan semakin tajam ketika alokasi MBG yang mencapai sekitar 44% dari belanja pendidikan nasional dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan guru. Data Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) per Maret 2026 menunjukkan rata-rata penghasilan guru honorer masih berada di kisaran Rp400.000–Rp2,5 juta per bulan. Ironisnya, pegawai pendukung MBG berlatar SMA/SMK dilaporkan menerima Rp3–4 juta per bulan.
"Kami tidak menolak program yang baik untuk siswa. Tapi apakah adil jika tenaga pendukung digaji lebih tinggi daripada guru yang telah menempuh S1, mengikuti PPG, dan mengabdi setiap hari di kelas?" tanya Sari Dewi (34), guru honorer SD di Jawa Timur.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai dana pendidikan 20% APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen inti: peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, dan pemerataan infrastruktur. "Program penunjang seperti MBG penting, tapi jangan sampai menggeser fokus pada fondasi utama pendidikan: guru yang kompeten dan sejahtera," kata Direktur JPPI, Ubaid Matraji.
Secara konsep, MBG adalah kebijakan progresif. Gizi yang baik memang prasyarat dasar untuk fungsi kognitif optimal. Namun, kebijakan publik yang baik tidak hanya dinilai dari niatnya, tetapi juga dari tata kelola, akuntabilitas, dan dampak riilnya.
Beberapa indikator menunjukkan MBG masih memiliki celah besar: Pertama, Pengawasan Lemah: Temuan markup harga dan risiko korupsi sistemik menunjukkan sistem kontrol belum memadai.
Kedua, Prioritas Dipertanyakan: Ketika anggaran besar dialokasikan untuk program penunjang, sementara komponen inti pendidikan seperti kesejahteraan guru masih terabaikan, terjadi ketimpangan yang kontraproduktif.
Ketiga, Dampak Belum Terukur: Hingga kini, belum ada evaluasi independen yang membuktikan MBG secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa, bukan hanya cakupan distribusi.
Pengamat pendidikan Universitas Indonesia, Dr. Ratna Megawangi, menekankan pentingnya evaluasi berbasis bukti: "Kita perlu mengukur dampak MBG tidak hanya dari output distribusi, tetapi dari outcome pendidikan: apakah siswa lebih sehat, lebih berkarakter, dan apakah guru merasa didukung?"
MBG boleh jadi langkah awal yang baik. Namun, kebijakan pendidikan yang berkeadilan tidak boleh mengorbankan satu pilar untuk menguatkan pilar lain. Siswa memang membutuhkan asupan gizi yang memadai. Namun, mereka juga membutuhkan guru yang kompeten, termotivasi, dan sejahtera untuk membimbing proses belajar mereka.
Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, maka sinergi antara kebijakan gizi, kesejahteraan guru, transparansi anggaran, dan kualitas pembelajaran harus menjadi prioritas yang tidak terpisahkan. Tanpa itu, MBG berisiko hanya menjadi program mahal yang gagal menyentuh akar persoalan pendidikan nasional.
***
*) Oleh : Asep Purkon, Mahasiswa.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
