Rupiah dan Krisis Kepercayaan
Pelemahan rupiah adalah alarm bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa dijaga hanya dengan pencitraan dan narasi optimisme.
Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan serius terhadap dollar AS. Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah sempat menyentuh kisaran Rp17.500 per dollar AS, level yang kembali membangkitkan ingatan publik pada krisis moneter 1998. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah pelemahan rupiah hari ini semata-mata tanggung jawab Bank Indonesia?
Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Indonesia mengambil langkah untuk memperkuat rupiah. Di sisi lain, Menteri Keuangan menyatakan bahwa stabilitas nilai tukar merupakan domain Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan. Secara kelembagaan, pernyataan itu memang tidak sepenuhnya keliru. Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas rupiah melalui instrumen moneter seperti suku bunga, intervensi pasar valuta asing, dan pengelolaan likuiditas.
Namun dalam praktiknya, pelemahan mata uang tidak pernah berdiri sendiri sebagai persoalan moneter. Nilai tukar rupiah juga dipengaruhi kebijakan fiskal pemerintah, kondisi perdagangan, arus modal, hingga arah pembangunan ekonomi nasional.
Tekanan terhadap rupiah setidaknya datang dari tiga faktor: eksternal, domestik, dan persepsi pasar. Dari sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, serta tingginya suku bunga Amerika Serikat membuat investor global lebih memilih aset berbasis dollar AS yang dianggap lebih aman. Akibatnya, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami arus modal keluar.
Namun faktor eksternal bukan satu-satunya masalah. Tantangan domestik justru ikut memperbesar tekanan terhadap rupiah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor Indonesia Januari–Maret 2026 hanya tumbuh 0,34 persen, sementara impor naik 10,05 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ketimpangan ini menunjukkan kebutuhan impor meningkat jauh lebih cepat dibanding kemampuan ekspor menghasilkan devisa baru.
Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia per April 2026 turun menjadi US$146,2 miliar dari sebelumnya US$148,2 miliar pada Maret 2026. Meski masih berada pada level aman setara pembiayaan 5,8 bulan impor, tren penurunan ini menunjukkan tekanan terhadap rupiah tidak bisa dianggap ringan.
Masalah terbesar sesungguhnya bukan hanya soal kurs rupiah, melainkan soal keyakinan pasar terhadap arah ekonomi nasional. Investor akan bertanya: apakah kebijakan fiskal cukup disiplin? Apakah iklim investasi memberi kepastian hukum? Apakah belanja negara benar-benar menghasilkan produktivitas jangka panjang?
Pasar keuangan tidak bergerak berdasarkan slogan. Modal tidak masuk karena pidato optimistis, melainkan karena kepastian kebijakan dan konsistensi arah pembangunan.
Pemerintah memang perlu menjaga optimisme publik. Namun narasi pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup ketika masyarakat melihat harga kebutuhan meningkat, lapangan kerja terbatas, dan rupiah terus melemah. Pertumbuhan ekonomi juga perlu dibaca lebih jujur: sektor apa yang bertumbuh, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apakah pertumbuhan itu cukup kuat menciptakan industri bernilai tambah tinggi.
Dalam konteks itu, evaluasi terhadap belanja negara menjadi penting, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam APBN 2026, anggaran MBG mencapai sekitar Rp335 triliun atau hampir 9 persen dari total belanja negara yang sebesar Rp3.842,7 triliun. Bahkan sebagian pembiayaannya berasal dari pos pendidikan.
Data ini penting bukan untuk menolak program sosial, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan dengan anggaran jumbo harus mampu menunjukkan dampak ekonomi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Ketika ruang fiskal semakin sempit dan tekanan terhadap rupiah meningkat, efektivitas belanja negara menjadi sorotan utama pasar.
Indonesia juga perlu lebih serius memperkuat daya saing industrinya. Negara-negara dengan mata uang kuat umumnya memiliki teknologi maju, industri bernilai tambah tinggi, serta investasi besar pada riset dan pengembangan. China misalnya tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga kendaraan listrik, baterai, panel surya, hingga produk teknologi global. Sementara Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga dunia.
Karena itu, memperkuat rupiah tidak cukup dilakukan dengan intervensi pasar atau pernyataan yang menenangkan publik. Indonesia membutuhkan pembenahan yang lebih mendasar: memperkuat industri nasional, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, menjaga disiplin fiskal, dan menciptakan kepastian hukum yang mampu membangun optimisme pelaku usaha.
Pelemahan rupiah adalah alarm bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa dijaga hanya dengan pencitraan dan narasi optimisme. Sebab pada akhirnya, mata uang bukan hanya soal angka di pasar valuta asing, melainkan cermin kepercayaan terhadap arah sebuah bangsa.
***
*) Oleh : Markus Hadinata, S.Si.Teol., M.M., CHCP-A, alumni Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA, Jakarta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
