Gizi, Sanitasi, dan Edukasi sebagai Kunci

SURABAYA – Stunting di Indonesia telah lama dipandang sebagai masalah teknis tetapi sebenarnya adalah kegagalan politik. Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional memang telah turun dari sekitar 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 19,8 persen pada tahun 2024, tetapi masih mendekatii batas tingkat yang direkomendasikan WHO yaitu tidak lebih dari 20 persen.

Kenyataannya adalah bahwa jutaan anak terus tumbuh dengan kemampuan kognitif dan fisik yang berkurang secara permanen. Publik yakin bahwa solusi telah dicapai, namun, ketika negara memperkenalkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Program prioritas dalam RPJMN 2025-2029 ini diberikan anggaran besar yang mencapai sekitar Rp71 triliun pada tahap pertama tahun 2025 dan kemudian diperluas dengan target puluhan juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui. Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah makanan menyelesaikan stunting atau hanya menutupi masalah yang lebih dalam?

 MBG tampaknya menjadi skenario win-win solution bagi anak-anak; ini akan memberikan akses ke nutrisi dengan biaya tinggi bagi anak-anak. Tetapi stunting bukan hanya karena piring kosong. Studi global dan pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa stunting adalah hasil dari gizi buruk, sanitasi buruk, akses ke air bersih, dan pendidikan ibu serta keluarga yang rendah. Dan untuk campur tangan hanya dalam aspek konsumsi dan bukan dalam ekosistem itu sendiri adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Menurut WHO, pengurangan stunting yang berkelanjutan harus dicapai melalui intervensi multisektoral: nutrisi, sanitasi, air bersih, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan harus bekerja secara paralel, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Di sinilah masalah desain MBG muncul.

Fenomena ini adalah fenomena populis: program semacam itu mudah difoto dan cepat dinyatakan berhasil dan sukses secara politik tetapi tidak memiliki potensi untuk menyentuh fase terpenting (kehamilan dan masa kanak-kanak awal) dengan pendekatan yang benar-benar terintegrasi, dalam hal pelaksanaan.

Pengalaman negara lain adalah sebaliknya. Ethiopia dan Bangladesh telah berhasil mengurangi stunting lebih dari 10–20 persen dalam waktu kurang dari 20 tahun tidak hanya melalui program makanan gratis tetapi melalui peningkatan layanan kesehatan dasar, program pendidikan gizi, perluasan program sanitasi dan air bersih, serta langkah-langkah perlindungan sosial yang ditargetkan. Dengan kata lain, mereka memerangi stunting dari akarnya, bukan dari permukaannya.

Di Indonesia, MBG berisiko menciptakan ilusi kebijakan. Jika negara berpikir bahwa ia telah "menyediakan makanan," kewajiban struktural lainnya diabaikan. Program ini bisa menjadi pengganti semu untuk investasi yang lebih mendasar: sanitasi perumahan, pusat kesehatan dan posyandu, kualitas air minum yang lebih baik, dan pendidikan gizi berkelanjutan untuk ibu hamil dan keluarga miskin.

Logika ini berarti MBG bukanlah solusi, melainkan pengalihan yang mahal. Dan bukan hanya ketidakefisienan yang bisa berakar; ini juga merupakan moral hazard. Target penerima manfaat, yang bervariasi dari puluhan juta hingga ratusan juta orang dengan anggaran ratusan triliun rupiah, memiliki potensi besar untuk kebocoran dan salah sasaran jika tata kelola tidak sangat ketat.

Tanpa pengawasan yang jelas, MBG kemungkinan akan menjadi salah satu proyek terbesar yang lebih berkaitan dengan rantai distribusi daripada indikator stunting. Pendekatan yang lebih jujur harus dimulai dari fakta bahwa stunting adalah masalah multi-sektor dan akan membutuhkan solusi kebijakan yang tidak populer tetapi efektif.

Nutrisi penting dan kita memang harus terus bergerak maju, tetapi tanpa sanitasi yang baik, infeksi berulang akan menghilangkan nutrisi. Tanpa pendidikan, makanan tidak selalu diterima dengan benar atau diproses dengan memadai. Tanpa intervensi intensif pada ibu hamil dan balita, kita hanya mengobati gejala, bukan penyebab.

Memerangi stunting berarti memecahkan akar masalah, bukan hanya menutupi permukaan. Kita harus memikirkan MBG sebagai pelengkap intervensi nutrisi terintegrasi, bukan sebagai ikon kebijakan tunggal. Nutrisi, sanitasi, dan pendidikan harus bergerak bersama dengan indikator yang jelas dan akuntabel dan tidak dipisahkan menjadi logika program sektoral yang bersaing untuk klaim.

Tanpa keberanian politik untuk mengalihkan fokus dari popularitas ke efektivitas, kita hanya akan terus mengulangi siklus yang sama: program berubah, anggaran bertambah, tetapi stunting tetap membandel di banyak daerah, dari NTT hingga Papua, jauh di atas angka nasional. Dan ketika itu terjadi, bukan anak-anak kita yang gagal tetapi negara yang sekali lagi memilih jalan mudah daripada jalan yang benar.

***

*) Oleh : Fransiscus Nanga Roka, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Pimpinan Law Firm Victorious Indonesia dan Anggota Ikatan Dokter Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.